Pendirian bank UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memang kebal terhadap krisis. Namun UMKM tetap memerlukan stimulan untuk menggerakkan usahanya, yakni dengan menggenjot penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). KUR memang diharapkan menjadi jaring pengaman bagi pertumbuhan UMKM. Meski diakui kalau alokasi dana KUR belum mampu menjangkau keseluruhan usaha mikro di tanah air.

Dampak krisis terhadap sektor UMKM relatif minim karena geraknya yang lentur dan keterkaitannya yang rendah dengan pasar keuangan. Sektor UMKM akhirnya mengisi peluang-peluang usaha yang ditinggalkan korporasi. Sektor ini menjadi lahan baru perbankan. Hingga saat ini realisasi KUR sudah mencapai Rp10,9 triliun dari target akhir tahun sebesar Rp14 triliun. Jumlah debiturnya lebih dari 12 juta orang dengan rata-rata kredit sebesar Rp8,4 juta.

Menurut Ketua Komite Tetap UMKM Kadin Indonesia Sandiaga S. Uno, program KUR yang dikucurkan pemerintah setahun lalu selama ini terbukti efektif mengangkat kemiskinan dan mampu menggerakkan perekonomian rakyat. Sayangnya, penyalurannya agak lambat karena beragam faktor teknis baik di industri perbankan dan di lapangan. Namun demikian, pihak perbankan yang selama ini ditunjuk pemerintah sebagai penyalur KUR tidak dapat sepenuhnya disalahkan atas lambatnya penyaluran KUR.

Hal itu karena perbankan merupakan sektor industri yang memang perlu memiliki regulasi yang ketat sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Salah satu hambatan utama penyaluran KUR adalah tidak adanya pemetaan yang tajam dan akurat atas industri-industri yang paling prospektif sehingga paling mungkin untuk dibiayai sektor perbankan. Perlu segera dicarikan terobosan baru agar pemerintah dapat meningkatkan volume KUR serta memperluas dan mempercepat penyalurannya.

Kadin mengusulkan pembentukan lembaga otorita pengembangan UKM yang menyinergikan seluruh program-program UKM baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuannya, agar program tidak berjalan sendiri-sendiri serta memiliki visi dan target yang jelas. Di samping itu, Kadin juga memandang perlu dibentuknya bank khusus yang menyalurkan kredit UMKM. Hal itu karena pembentukan bank semacam itu berpotensi memperluas akses kredit bank kepada sektor UMKM.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie menyatakan setuju dengan pendirian bank UMKM. Namun, mendirikan bank bukanlah suatu yang mudah. Walaupun pendirian bank UMKM itu tetap dilakukan, sebaiknya hanya berupa pemisahan salah satu cabang perbankan. Misalnya, ada cabang Bank Rakyat Indonesia yang khusus melayani UMKM. Pengembangan aspek yang mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil serta lembaga keuangan mikro (LKM) sangat penting, tetapi perlu dikonsolidasikan. Oleh karena itu, payung hukum undang-undang LKM sangat diperlukan agar LKM tidak disebut sebagai bank gelap.

Direktur Utama PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia (PKPI) Krisnaraga Syarfuan mengatakan, pekerjaan rumah terbesar pemerintah saat ini adalah menyelesaikan RUU LKM. Untuk mempercepat gerakan sektor riil, pemerintah semestinya memberikan payung hukum berupa peraturan presiden atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya LKM yang diakui pemerintah untuk menyalurkan kredit, segera diakreditasi.

Bank khusus UMKM akan lebih fokus untuk membiayai sektor UMKM, karena selama ini UMKM di Indonesia banyak yang feasible, tetapi tidak bankable. Pembentukan bank UMKM, tidak harus mendirikan bank baru, cukup dengan mengonversi salah satu bank BUMN yang sudah ada, sebab jika harus mendirikan bank baru dibutuhkan proses dan waktu yang lama. Pembentukan suatu unit perbankan khusus UMKM diperlukan agar kebijakan, dukungan, dan fasilitas kepada UKM tidak berjalan setengah hati hanya karena pertimbangan teknis perbankan.

Menurut Data Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, populasi UMKM pada tahun 2007 mencapai 49,8 juta unit atau 99,99% dari total unit usaha di Indonesia. Sektor UMKM berkontribusi sebesar Rp2.121,3 triliun kepada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau 53,6% dari total PDB Indonesia pada tahun 2007. Sektor itu juga telah menyerap tenaga kerja sebanyak 91,8 juta orang atau 97,3% dari total seluruh tenaga kerja Indonesia.

Sebelumnya, pembentukan bank UMKM pernah menjadi gagasan dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM awal Maret 2008. Program-program pendanaan bagi UMKM dan koperasi tidak boleh mengalami hambatan, terlebih karena ketatnya likuiditas perbankan dewasa ini. Hambatan teknis penyaluran kredit yang sekarang terjadi berpotensi mengganggu pertumbuhan UMKM.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, ide pendirian bank khusus UKM semakin relevan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2008 tentang Dana Bergulir. Isi Permenkeu tersebut antara lain pemakaian dana bergulir yang bersumber dari APBN harus dimasukkan dalam keranjang modal sehingga pada tahun 2008 ini Kementerian Koperasi dan UKM tidak lagi secara langsung menyalurkan dana bergulir.

Fungsi utama Kemennegkop dan UKM adalah pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat yang tidak memiliki kemampuan. Mulai dari kemampuan aspek permodalan, keterampilan, sumber daya manusia, kemampuan memproduksi barang berkualitas, hingga merajut jaringan kerja dan penjualan yang memadai. Oleh karena itu, urusan pemberdayaan tidak bisa diserahkan secara kaku kepada perbankan. Harus ada perlakuan khusus yang memerlukan agar kelompok yang tidak berdaya itu memiliki akses untuk memberdayakan dirinya sendiri.

Dalam perkembangan selanjutnya, menurut Ketua DPN Kadin UMKM DR Elias Lumbantobing, bank itu sifatnya syariah dan nantinya tidak mewajibkan syarat adanya jaminan agar bisa mendapatkan pinjaman modal, tetapi pihak bank hanya mengutamakan sisi kelayakan usaha. Kenyataannya, hingga saat ini jutaan pengusaha UMKM masih menghadapi kesulitan mendapatkan kredit atau pinjaman modal usaha dari perbankan, karena perbankan masih menganut pola lama yakni mewajibkan adanya jaminan. Padahal, pemerintah dalam upayanya menanggulangi krisis ekonomi sudah mencanangkan perubahan paradigma dari ekonomi konglomerasi menjadi ekonomi kerakyatan.

Agar pinjaman modal dari bank itu terjamin pengembaliannya, maka bank UMKM itu memberikan kesempatan penyertaan saham kepada para pengusaha UMKM, dengan demikian ada rasa memiliki di antara pengusaha UMKM agar kelangsungan bank tersebut bisa dijaga bersama. Rencananya dana awal bank UMKM sebesar Rp1 triliun dan hal ini sudah disampaikan kepada Bank Indonesia. (AI)

Pengembangan rusunami di Jakarta

Menurut Ketua Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Teguh Satria, sekitar 189 menara rusunami yang masuk dalam daftar Kementerian Perumahan Rakyat dan rencana proyek pengembang di DKI Jakarta akan segera diproses perizinannya. Ini dilakukan menyusul akan dikeluarkannya petunjuk teknis (juknis) serta fasilitas umum dan sosial yang tengah disusun Pemprov DKI Jakarta.

Keputusan tersebut merupakan salah satu butir keputusan dari pertemuan antara REI, Pemprov DKI, dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat yang membahas perkembangan proyek rusunami terkait rencana revisi Pergub No.136/2007 soal percepatan pembangunan rumah susun sederhana. Untuk itu, DPP REI siap mengevaluasi 169 proyek rusunami yang sedang dan akan digarap hingga tahun 2009. Untuk itu pengembang akan menghentikan sementara pembangunan rusunami serta mengkaji ulang proyek, sambil menunggu keluarnya juknis.

Pada dasarnya Pergub No.136 tidak akan direvisi, tetapi akan diterjemahkan dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) yang lebih terperinci untuk menata proyek pembangunan rusunami di Ibu Kota. Masalah yang akan dibahas lebih rinci adalah persentase ruang publik atau koefisien luas bangunan (KLB), sehingga tersedia lebih banyak ruang publik. Intinya, Pemprov DKI menghendaki bahwa rusunami yang akan dibangun akan lebih nyaman.

REI menargetkan pembangunan satu juta rumah sehat sederhana pada periode 2006-2011 dan 1.000 menara rusunami pada periode 2007-2012 di Indonesia. Menurut Ketua Umum REI DKI Jakarta Setyo Maharso, pembangunan ini merupakan perhatian khusus DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan permukiman bagi masyarakat. Perhatian khusus ini diberikan karena 60% dari keseluruhan target akan direalisasikan ada di DKI Jakarta. Sebagai percontohan tentunya DKI Jakarta harus berupaya membangun bangunan-bangunan yang terbaik.

Menteri Negara Perumahan Rakyat M.Yusuf Asy’ari mengakui, pembangunan rusunami masih terhambat perizinan dari Pemprov DKI Jakarta. Pengembang masih terkendala mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Penunjukkan dan Penggunaan Tanah (SIPPT), izin pondasi, izin tiang pancang, serta izin lainnya. Anggota Komisi V DPR-RI Enggartiasto Lukita meminta Menpera lebih memiliki kekuatan dalam bernegosiasi dengan pemda DKI Jakarta mengingat payung hukumnya sudah ada, yakni Kepres No.22/2006 tentang percepatan pembangunan rusunami.

Di dalamnya ada lima poin untuk melakukan percepatan, dan salah satunya adalah izin yang seharusnya dirancang cepat, murah, dan mudah. Keppres itu kemudian diperkuat dengan Permendagri No.74/2007 mengenai dukungan pemda dalam memberi kemudahan izin dan insentif pembangunan rusunami. Hal ini sebenarnya sudah ditindaklanjuti dengan Pergub DKI Jakarta No.136/2007 saat masih dijabat Sutiyoso.

Namun saat dipimpin Fauzi Bowo ada surat dari Tim Penasihat Arsitektur Kota (TPAK) yang mempersoalkan kepadatan dan masalah sosial yang akan timbul dalam pembangunan rusunami. Hal ini mengakibatkan pergub kemudian ditinjau kembali. Bahkan, peraturan izin itu kemudian dikembalikan seperti semula disamakan dengan izin apartemen mewah. Padahal seharusnya ada perbedaan dalam pengurusannya.

Regulasi tambahan sangat diperlukan untuk membuat program rusunami berjalan lancar. Pasalnya, saat ini masih terdapat kendala dan pokok-pokok yang masih belum diatur. Sekarang masih diperlukan regulasi yang mengurusi tata ruang dan lingkungan, pertanahan, infrastruktur, serta penelitian dan pengembangan. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan ini diharapkan dapat dituntaskan sehingga nantinya rusunami yang dikembangkan dapat menjadi sebuah hunian yang layak bagi konsumen.

Pemerintah juga terus mendorong kalangan swasta untuk masuk mengembangkan rusunami ini. Saat ini telah banyak pengembang yang berniat mengajukan pembangunan rusunami ini. Pada tahun 2009 terdapat 140 tower yang dalam proses pembangunan. Tentu saja upaya ini membutuhkan peran serta pemerintah dan pemprov setempat, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta. Dengan penggunaan lahan yang efisien diharapkan dapat mengurangi efek pemanasan global yang tidak hanya melanda Indonesia, tapi juga dunia.

Dewan Pengurus Pusat REI mengusulkan agar rumah sederhana sehat (RSH), rumah susun sederhana (rusuna), dan rusunami berada dalam batasan yang sama sehingga PPN semuanya bisa dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada saat penyerahan, termasuk jasa kontraktornya. Ini diperlukan mengingat RSH, rusuna, dan rusunami merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Saat ini Menkeu memberlakukan batasan yang berbeda antara rusuna dan rusunami. Untuk rusuna tipe 21 harga maksimalnya Rp75 juta, sedangkan rusunami tipe yang sama harganya Rp144 juta. Dengan begitu perlakuan PPN-nya pun berbeda.

Semangat ini sejalan dengan jaminan yang telah diberikan UU No.4/1992 tentang perumahan dan permukiman. Dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Di samping itu, dalam pasal 4 disebutkan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Rusuna masuk kategori untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga. PPN-nya dibebaskan, termasuk PPN untuk jasa konstruksinya cukup diatur dalam PMK. Sementara itu rusunami masuk dalam kategori barang strategis untuk golongan Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM) dan PPN-nya dibebaskan, namun tidak termasuk untuk jasa kontraktornya dan diatur dengan PP No.31/2007.

Yang perlu diperhatikan di sini adalah rusunami bukanlah instrumen investasi properti yang tepat. Oleh karena itu, pembeli dari kalangan nonsubsidi seyogianya tidak memborong rusunami untuk alasan investasi. Aturan yang membatasi pemindahan kepemilikan rusunami dalam lima tahun menjadikan rusunami tidak tepat untuk investasi. Di samping itu, setiap lima tahun muncul produk baru yang lebih menarik sehingga produk lama akan turun nilainya.

Pembelian oleh konsumen nonsubsidi hanya akan mempersempit kesempatan kalangan menengah ke bawah untuk memiliki hunian. Pasalnya, ada proyek apartemen bersubsidi yang 40% pembelinya investor. Ini kontradiktif dengan tujuan pembangunan rusunami yang dimaksudkan bagi penghuni akhir. Serbuan investor tersebut terjadi karena tidak ada regulasi yang mengenai aturan komposisi pembelian unit rusunami. Akibatnya, pembangunan rusunami tidak tepat sasaran. (AI)

Impor tekstil ilegal makin meresahkan

Kalangan pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri mengharapkan pemerintah segera mengambil langkah serius untuk mengantisipasi lonjakan impor ilegal yang selama ini merusak pasar dan industri dalam negeri. Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G. Ismy, saat ini pasar impor TPT di dalam negeri jauh lebih besar dibandingkan dengan produk domestik, yang hanya mencapai sekitar 25%-27%, sisanya dikuasai oleh produk impor.

Ketua Umum API Benny Soetrisno memprediksi kerugian negara akibat produk tekstil ilegal setiap tahun mencapai USD600 juta. Menurut data API, sekitar 70% atau sekitar 861 ribu ton produk tekstil yang beredar di pasar domestik merupakan produk ilegal dari total konsumsi domestik sebesar 1,2 juta ton. Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka (ILMTA) Depperin Ansari Bukhari mengatakan, share produk tekstil domestik terhadap konsumsi pasar domestik cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2007, 30% pasar tekstil dipasok oleh produk domestik. Jumlah impor legal hanya sekitar 7% – 10% saja, artinya sekitar 60% - 63% merupakan impor ilegal.

Untuk memperkuat pasar domestik agar bisa meningkat secara bertahap - minimal 50% untuk tahap awal - API menawarkan tiga langkah pengamanan. Pertama, melakukan pembatasan pintu masuk impor melalui dua pelabuhan, yakni untuk kawasan Indonesia bagian barat melalui Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Indonesia bagian timur melalui Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya). Dengan adanya pembatasan pintu masuk impor diharapkan pengawasan lebih terkoordinasikan dan setiap data impor dapat tercatat dengan lebih jelas.

Kedua, menaikkan bea masuk (BM) untuk produk kain, dari 10% menjadi 15%, dan pakaian jadi dari 15% menjadi 25%. Saat ini tarif BM yang ditetapkan oleh Indonesia untuk TPT sangat rendah dibanding negara lain, atau dibanding batasan yang ditetapkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yakni sebesar 36%. Ketiga, melalui pelaksanaan otonomi daerah. Dalam keadaan krisis keuangan global yang paling penting adalah penguatan ekonomi dalam negeri melalui sektor riil.

Sementara itu Deputi Bidang Perdagangan dan Distribusi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan, Indonesia masih memiliki pangsa pasar yang besar dengan jumlah konsumen lebih dari 230 juta jiwa. Pangsa pasar domestik yang sangat besar itu harus diamankan, namun di sisi lain tetap melakukan impor untuk bahan baku dan barang modal yang digunakan untuk meningkatkan produksi termasuk ekspor. Meskipun daya beli masyarakat turun, saat ini yang dapat dilakukan pemerintah adalah menutup impor ilegal dan impor barang konsumsi yang dapat dihasilkan dari dalam negeri.

Memang, setelah ancaman krisis kian nyata, pemerintah makin menyadari ancaman produk impor ke Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menimbang akan membatasi lima jenis barang impor lagi. Lima produk impor itu adalah baja, kosmetik, farmasi, obat-obatan, dan alat rumah tangga. Untuk baja, komoditas yang impornya bakal semakin ketat adalah baja komersial dan baja konstruksi, seperti misalnya baja lembaran dan paku. Sebelumnya, Depdag telah mengeluarkan Permendag No.44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, yang mengatur impor lima jenis produk konsumsi, yakni TPT, makanan dan minuman, sepatu, mainan anak-anak, dan barang elektronika.

Pengaruh kondisi nilai tukar rupiah yang fluktuatif bahkan cenderung merosot, juga membuat pasar industri TPT stagnan. Para pembeli dan penjual saling menunggu untuk melakukan transaksi. Menurut Ketua API Jabar Ade Sudrajat, perilaku pasar industri TPT di Indonesia beragam. Di industri garmen, produsen lebih sering melakukan impor, sedangkan di industri tekstil sebaliknya, yakni melakukan ekspor. Hanya sedikit produk lokal yang diserap oleh industri garmen di Indonesia.

Di sisi lain, industri tekstil juga tersandung masalah pembayaran kontrak impor yang tertunda menyusul adanya krisis keuangan global. Hingga kini penundaan pembayaran sudah terjadi pada sekitar 40% dari total anggota API. Pembayaran kontrak impor yang biasanya 10 hari terlambat menjadi 3 minggu sampai 45 hari, akibatnya arus kas menjadi terganggu padahal perusahaan harus membayar gaji, listrik, dan sebagainya. Bahkan industri tekstil juga sudah banyak yang merumahkan tenaga kerjanya hingga 9% - 10% dari total pekerja yang ada sebanyak 1,2 juta orang. Persoalan kian bertambah rumit dengan makin sulitnya dana talangan (letter of credit atau L/C) perbankan. Pasalnya, perbankan enggan menalangi pembayaran yang ditunda importir karena ketatnya likuiditas.

Dengan kondisi seperti saat ini, API memperkirakan industri tekstil tak mampu mencapai target ekspor USD11 miliar pada tahun 2008. Ekspor tekstil diperkirakan hanya mencapai USD10,6 miliar, sedikit di atas nilai ekspor tahun 2007 sebesar USD10,3 miliar. Pesanan Januari hingga Maret 2009 sudah ada penurunan. Pangsa pasar pun turut menciut karena konsumsi AS berkurang dari 38 kg/kapita menjadi 32 kg/kapita. Hal yang sama juga terjadi di Eropa.

Pertumbuhan ekspor TPT pada tahun 2009 diperkirakan bakal mencapai USD11,07 miliar atau hanya tumbuh 2,18% dibanding tahun 2008 yang diasumsikan tumbuh 8,33%. Sementara volume ekspor TPT pada tahun 2009 diperkirakan mencapai 2,064 juta ton atau hanya tumbuh 2,6% dibanding tahun 2008 yang diproyeksikan mencapai 2,012 juta ton dengan nilai mencapai USD10,84 miliar. Krisis ekonomi dunia telah menurunkan daya beli masyarakat di negara tujuan utama ekspor TPT Indonesia seperti AS, Uni Eropa, dan Jepang. Selama periode Januari – Agustus 2008, nilai impor TPT AS dari seluruh dunia menurun 3,68% sedangkan volume impornya turun 5,24%. Impor TPT Jepang selama periode itu juga menurun sekitar 7,8% dan volume impornya turun 1,14%.

Dari Jabar dikabarkan Pemerintah Provinsi Jabar bertekad melindungi bisnis tekstil di Jabar dari ancaman krisis finansial global. Saat ini sudah disusun beberapa upaya untuk melindungi tekstil dari dampak krisis global. Pertama, terkait upah minimum provinsi (UMP), pemprov Jabar membuat cluster. Untuk cluster pertama, yakni bagi perusahaan yang langsung terkena dampak krisis.

Sementara cluster kedua untuk perusahaan yang tidak terkena dampak krisis secara langsung, yakni perusahaan di luar garmen dan tekstil. Untuk cluster kedua ini, pemprov akan bernegosiasi dengan pengusaha agar UMP di atas inflasi, yakni dalam kisaran 12,3% sampai 15%. (AI)

Mewaspadai badai PHK

Sebenarnya perkiraan bahwa dunia akan memasuki resesi sudah diyakini sejak awal. Tapi, resesi yang datang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya, membuat banyak perusahaan tak siap. Perusahaan-perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) serta perusahaan sepatu dilaporkan sudah mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat surutnya permintaan ekspor atau banyaknya kontrak ekspor yang dibatalkan sepihak. Di Jabar dilaporkan sudah banyak perusahaan merumahkan karyawannya. Di samping itu perusahaan yang berbasis pertanian dan perkebunan, tidak terkecuali agroindustri, juga sudah mulai bersiap mengurangi pegawai, khususnya yang kontrak. Hampir semua perusahaan yang berorientasi ekspor kini mengahadapi masalah.

Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Chris Kanter mengatakan, pertengahan tahun 2009 diperkirakan PHK akan meningkat. Angkanya akan lebih besar dibanding tahun 2008. Tingginya PHK tahun depan terjadi karena beberapa perusahaan mengurangi produksinya, menyusul adanya krisis keuangan global. Pada awal tahun 2009, sebagian masih berproduksi sehingga penurunannya belum mencapai puncaknya, yang diperkirakan tercapai pada pertengahan tahun 2009.

Ancaman PHK di sektor properti juga diperkirakan bisa terjadi mulai tahun 2009. Krisis yang berkelanjutan akan membuat pengembang tidak mampu menahan beban permodalan yang kian seret akibat likuiditas ketat yang diberlakukan perbankan dan penurunan penjualan. Menurut Ketua DPP Real Estat Indonesia (REI) Teguh Satria, jika sampai Maret 2009 kondisi terus seperti saat ini, akan banyak pengembang yang bangkrut karena sudah terlalu berat tanggungannya.

Di samping itu, akan banyak kontraktor proyek properti yang tidak punya pekerjaan sehingga banyak karyawan proyek yang menganggur. Apalagi sebagian besar bukan pegawai tetap, seperti tenaga buruh, tukang angkut, dan sebagainya. Pengembang pun kemungkinan juga akan melakukan perampingan pegawai pemasaran seiring penurunan penjualan.

Di sisi lain, kondisi saat ini perbankan memang tidak terang-terangan menyatakan menghentikan penyaluran kredit konstruksi kepada pengembang. Namun pada kenyataannya, mayoritas bank saat ini sangat sulit memberi kredit modal kerja. Dari 10 pengajuan permohonan kredit hanya tiga yang disetujui, dan ada bank yang mengurangi kredit kepada pengembang hingga 50%. Termasuk penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang saat ini tingkat bunganya semakin tinggi mencapai 17%.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengatakan, daya beli konsumen di negara maju menurun karena krisis global. Akibatnya, pesanan mulai berkurang dan ancaman PHK bakal terjadi. Ia memastikan pemecatan buruh sektor industri pada tahun 2009 sekitar 10%. PHK bakal terjadi pada industri tekstil, garmen, dan barang elektronik. Sedangkan pabrik alas kaki masih aman, karena pemesan Nike dan Adidas telah berkomitmen tidak mengurangi pesanannya. Hal yang sama terjadi pada industri makanan dan minuman olahan serta pertambangan, yang dipandang kecil kemungkinan akan memecat pekerjanya.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) meramalkan sekitar 20 juta orang akan kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi. Terkait dengan negara-negara di Asia Tenggara, ILO memperkirakan tahun 2009 akan terjadi peningkatan pengangguran dari 5,7% saat ini menjadi 6,2%. Hal ini terjadi karena ekonomi negara-negara di Asia Tenggara menghadapi perlambatan akibat buruknya ekspor.

Jika PHK besar-besaran terjadi, jelas hal itu akan mendongkrak angka pengangguran. Tahun 2007, tingkat penganguran absolut diperkirakan sudah mencapai 8,3% dari jumlah angkatan kerja. Di luar itu, ada pengangguran terselubung yakni memiliki pekerjaan namun dengan pendapatan di bawah standar. Jika penganggur absolut dan terselubung itu digabung, maka angkanya bisa mencapai 30% dari jumlah angkatan kerja. Kalau perkiraan tadi benar, maka ini pertanda bahaya. Pasalnya ILO pernah menetapkan batas aman tingkat pengangguran pada satu negara tak boleh lebih dari 20% dari total angkatan kerjanya.

Jika pemerintah tak memikirkan masalah ini sejak sekarang, bisa diperkirakan jumlah pengangguran akan meningkat. Itu sama artinya kerawanan sosial juga ikut meningkat. Dalam kondisi seperti ini, tak ada cara lain untuk membantu prekonomian selain menambah belanja pemerintah. Bahkan banyak yang mengusulkan untuk meningkatkan defsit anggaran ke level yang memadai, sekitar 3%.

Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara industri seperti di Jepang, terlebih di AS, dan Uni Eropa, PHK sudah terjadi setiap hari, menyusul banyaknya perusahaan yang menyatakan bangkrut. Di Jepang saat ini bisa dikatakan secara teknis sudah memasuki resesi, menyusul laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami kemunduran alias minus 0,4% pada periode kuartal ketiga tahun 2008. Produsen otomotif ternama Toyota, misalnya, akan memecat 3.000 orang karyawannya setelah pendapatannya anjlok lebih dari 50%. Jika Toyota saja mengalami masalah sebesar itu, bisa dipastikan banyak perusahaan di bawah Toyota yang daya tahannya terhadap krisis tidak tangguh, pasti akan melakukan PHK massal.

Dari AS dikabarkan tiga produsen utama mobil AS, yakni General Motors, Ford dan Chrysler sudah angkat tangan dan bersiap merumahkan sebagian besar karyawannya karena penjualan mereka anjlok lebih dari 50%. Ketiganya membutuhkan USD25 miliar suntikan modal untuk lolos dari kebangkrutan dan PHK massal. Sayangnya, organisasi perdagangan dunia WTO tidak setuju jika pemerintah memberi dana talangan.

Departemen Tenaga Kerja Amerika mengakui telah gagal memperkirakan lonjakan PHK yang ternyata lebih buruk dari yang diperkirakan sebelumnya. Angka pengangguran pada Oktober 2008 meningkat menjadi 6,5% dibanding bulan sebelumnya 6,1%. Angka ini diperkirakan melonjak menjadi 8% dari seluruh angkatan kerja akan menganggur pada saat bulan November 2008 berakhir.

Secara riil, sebanyak 127 ribu orang kehilangan pekerjaan pada Agustus 2008, 284 ribu orang pada September 2008, dan 240 ribu orang dipecat pada Oktober 2008. Jumlah total orang yang menjadi pengangguran baru hingga Oktober 2008 sebesar 10,1 juta orang, belum termasuk yang sudah menganggur sebelum krisis keuangan ini terjadi. Angka-angka itu jelas menggambarkan betapa sulitnya kehidupan di AS saat ini, terlebih setelah memperhatikan bahwa sebagian dari pengangguran itu adalah kelas pekerja menengah atau biasa dikategorikan sebagai pekerja kerah putih. Mereka berasal dari perbankan, perusahaan sekuritas di Wall Steet, konstruksi, dan sektor jasa lainnya. (AI)

Terigu

Penurunan harga minyak dunia dan permintaan komoditi bahan baku energi alternatif menjadi berkah bagi industri tepung terigu. Harga gandum internasional menjadi anjlok hingga 40%, dari USD500/ton menjadi USD300/ton. Akibatnya, biaya produksi terigu turun dan produsen dapat menurunkan harga produknya dari Rp7.000/kg menjadi Rp6.000/kg atau sekitar 14%. Sebelumnya, harga gandum di pasar internasional tinggi lantaran banyak lahan gandum yang beralih fungsi, yakni ditanami tanaman penghasil sumber energi. Antusiasme petani didorong kenaikan harga minyak mentah dunia yang sempat mencapai USD100/barel. Saat ini petani kembali beralih menanam gandum.

Harga gandum yang turun itu berdampak lebih jauh. Produsen menurunkan harga produknya. Padahal, saat ini nilai tukar dolar terhadap rupiah mencapai kisaran Rp12.000/USD. Biasanya pelemahan rupiah terhadap dolar akan menaikkan harga terigu. Namun, akibat penurunan harga gandum hal ini tidak terjadi. Hasilnya, konsumen masih menikmati harga tepung terigu di kisaran Rp6.000/kg. Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Ratna Sari Lopies, ada dua komponen yang selama ini mempengaruhi harga tepung terigu, yakni harga gandum internasional dan nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Saat ini Aptindo beranggotakan empat perusahaan, yaitu PT Bogasari, PT Eastern Pearl Flour Mills, PT Panganmas Intipersada, dan PT Sriboga Ratu Raya, dengan kapasitas produksi mencapai 4,8 juta ton/tahun. Produsen tepung terigu yang tergabung dalam Aptindo tersebut menguasai sekitar 80-85% pasar di Indonesia yang mencapai di atas 3 juta ton/tahun. Tahun 2008 ini produksi gandum ditargetkan turun dari tahun 2007 lalu di kisaran 10%. Pada tahun 2007, produksi tepung terigu nasional yang berasal dari impor dan produksi dalam negeri mencapai 3,6 juta ton. Sementara volume gandum tahun 2008 ini bakal mencapai 4 juta ton.

Secara umum pasar terigu dalam negeri sedang lesu. Penjualan tepung terigu dari empat produsen tersebut rata-rata merosot hingga 17,78% selama Januari hingga Juni 2008. Berdasarkan data Aptindo, penjualan terigu selama Januari hingga Juni 2008 hanya 1,32 juta ton, turun dibanding periode sama tahun 2007 yang mencapai 1,6 juta ton. Penjualan terigu ini turun karena daya beli masyarakat lesu. Bukan hanya terigu buatan lokal yang mengalami penurunan, terigu impor juga mengalami hal yang sama. Volume impor terigu selama semester I/2008 hanya 240.000 ton, atau turun 28% dibanding periode yang sama tahun 2007 yang mencapai 335.000 ton.

Dari empat produsen terigu, PT Sriboga Raturaya mencatat penjualan tertinggi dibanding pesaingnya. Penjualan Sriboga selama kurun waktu Januari hingga Juni 2008 mencapai 86.124 ton atau naik 33% dibanding periode sama tahun 2007 yang hanya 64.318 ton. Di saat bersamaan, penjualan tiga perusahaan terigu lainnya justru melorot. Penjualan PT Bogasari Flour Mills turun dari 1,2 juta ton menjadi 984 ribu ton. Begitu pula PT Eastern Perl Flour Mills turun dari 242,9 ribu ton menjadi 219,7 ribu ton. PT Panganmas Inti Persada turun dari 61,6 ribu ton menjadi 29,3 ribu ton.

Peningkatan penjualan Sriboga terjadi karena Sriboga sudah membidik pasar ekspor sejak akhir tahun 2007 lalu dan ternyata strategi ini cukup berhasil. Sriboga banyak ekspor ke Korea Selatan. Di samping itu, Sriboga juga mulai memasok terigu untuk seluruh gerai Pizza Hut di Indonesia karena Sriboga bisa memenuhi kualitas terigu yang diinginkan Pizza Hut. Sementara itu, tiga perusahaan terigu lainnya mengalami penurunan penjualan karena tidak melakukan ekspor. Ketiga perusahaan itu tetap fokus menggarap pasar domestik untuk penjualan segmen bawah, yang sekarang ini kondisinya mengalami penurunan daya beli. Keputusan untuk menjual sebagian hasil produksi ke pasar ekspor penting untuk mengantisipasi penurunan permintaan pasar dalam negeri.

Sementara itu Kementerian Negara Koperasi dan UKM menargetkan peningkatan produksi tepung mocal (modified cassava flour) mencapai 2 juta ton pada tahun 2012, sekaligus menggantikan sekitar 30% kebutuhan tepung terigu nasional. Saat ini kapasitas produksi tepung hasil diversifikasi produk berbahan singkong itu baru mencapai 360.000 ton/tahun. Dengan penanaman massal sekitar 2 juta ha pemerintah optimistis bisa mengurangi ketergantungan pada tepung terigu impor.

Saat ini lahan untuk budi daya singkong baru mencapai 600 ha. Lahan tidak produktif milik Perhutani yang bisa dipakai kelompok masyarakat seluas 2 juta ha di seluruh Indonesia. Adapun budi daya singkong saat ini baru terkonsentrasi di Trenggalek (Jatim) dan Grobogan serta Pati (Jateng). Mulai akhir tahun 2008 ini budi daya singkong mulai dikembangkan ke tiga daerah lain, yakni di Gunung Kidul (DIY) serta di Pacitan dan Wonogiri (Jateng). Dibandingkan dengan harga jual tepung tapioka sekitar Rp1.200-Rp1.300/kg, harga mocal di pasar lebih tinggi karena bisa mencapai Rp4.300/kg. Dibandingkan dengan harga tepung terigu di atas Rp7.000/kg, harga mocal juga lebih murah.

Sementara itu subsidi Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas terigu dan gandum akan dihentikan pada tahun 2009. Harga kedua komoditas tersebut terus menurun sehingga masyarakat tidak dibebani biaya pembelian yang tinggi. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu, kedua komoditas itu tergolong kebutuhan masyarakat menengah ke atas sehingga subsidi pajaknya akan dihentikan.

Pengenaan PPN DTP mulai diterapkan pada minyak goreng tahun 2007. Hal ini disebabkan karena harga minyak goreng terus meningkat seiring dengan kenaikan harga komoditas pangan di pasar dunia. Program ini dilanjutkan pada tahun 2008 dengan menambah komoditas, yakni terigu dan gandum. Total anggaran subsidi untuk PPN DTP minyak goreng pada 2007 mencapai Rp300 miliar, tetapi pada 2008 ditambah menjadi Rp4,9 triliun (untuk minyak goreng, terigu, gandum). Sekarang, harga terigu dan gandum itu turun sehingga tidak diperlukan lagi PPN DTP.

Kalangan produsen makanan olahan berbasis terigu dan gandum memperkirakan harga produk mereka akan naik hingga 70% jika pemerintah menghentikan fasilitas PPN DTP untuk gandum dan terigu. Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Industri Pangan Indonesia (Aspipin) Boediyanto, kenaikan harga 70% itu disebabkan harga bahan baku seperti terigu dan gandum telah naik lebih dari 100% sedangkan minyak sawit mentah (CPO) kenaikan harganya sekitar 70%. Sementara itu, harga kemasan plastik juga naik 100%. Jadi, kalau sebelumnya harga makanan Rp1.000 akan naik menjadi Rp1.700. (AI)

Membenahi distribusi pupuk

Petani meminta pemerintah membenahi distribusi pupuk urea dan benih bersubsidi. Tiap musim tanam, termasuk musim tanam ini yang dimulai Oktober 2008 lalu, petani selalu kesulitan mendapatkan pupuk dan benih subsidi, sehingga harus membeli produk non-subsidi yang lebih mahal. Menurut Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Rachmat Pambudy, seharusnya pembagian pupuk dan benih bersubsidi dilakukan pemerintah daerah, bukan distributor swasta. Pasalnya, distributor swasta akan mencari untung ketika menyalurkan pupuk dan benih.

Pupuk urea bersubsidi yang seharusnya berharga Rp1.200/kg seringkali harus ditebus hingga Rp2.000/kg. Apabila pupuk subsidi lenyap, petani harus membeli pupuk non-subsidi yang dibandrol Rp3.000/kg. Untuk itu, sebaiknya penyaluran pupuk dan benih subsidi dilakukan seperti distribusi beras untuk rakyat miskin, yakni melalui balai desa.

Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) menengarai kebocoran distribusi pupuk bersubsidi menjelang masa tanam masih marak terjadi. Sementara itu, hingga akhir Desember 2008 diperkirakan terjadi kekurangan pasokan 300 ribu ton pupuk untuk petani. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir mengatakan kekurangan pupuk mulai dirasakan sejak September 2008 lalu dan pada November 2008 ini kekurangan pupuk dirasakan paling parah. Kekurangan mulai dirasakan di Jateng, Jatim, Sumut, dan beberapa daerah lainnya.

Di beberapa kota di Jatim, sudah terjadi kekurangan pupuk yang cukup parah. Tak hanya mengantri dengan menunjukkan kartu tanda penduduk, tetapi di beberapa tempat bahkan sudah ada razia. Dari Gresik dan Tuban di laporkan sudah ada sweeping truk pupuk untuk dibeli paksa. Penyebab kekurangan pupuk itu karena masih adanya kebocoran dalam distribusi dan terkait kebutuhan akibat penambahan areal tanam di beberapa wilayah. Areal tanam tahun 2007-2008 seluas 12 juta ha, sedangkan pada tahun 2005-2006 hanya 11 juta ha. Sementara alokasi pupuk bersubsidi hingga akhir tahun tetap 4,3 juta ton. Alokasi pupuk akan ditambah pada tahun 2009.

Sementara itu, dalam rangka mengatasi kelangkaan pupuk, Pemkab Tegal akan melibatkan camat dan lurah untuk turut mengawasi distribusi pupuk urea bersubsidi yang diduga diselewengkan. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) sudah tidak berfungsi optimal sehingga tingkat pengawasan distribusi menjadi lemah. Selain keterlibatan camat dan lurah di daerahnya, petani juga diharapkan ikut melaporkan apabila mengetahui adanya penyimpangan dalam distribusi.

Ketua HKTI Wilayah Tegal Marzuki Suradi Jaya mengatakan, dalam bulan November-Desember 2008 ini kebutuhan pupuk petani akan mencapai titik tertinggi karena merupakan puncak musim tanam. Curah hujan tinggi memicu petani menanam lebih cepat sehingga kebutuhan pupuk menjadi tinggi. Ia menilai kelangkaan pupuk yang ada di lapangan sekarang ini tidak lah wajar. Pasalnya, saat pengecer resmi kehabisan pupuk, pengecer tidak resmi justru memiliki stok pupuk urea bersubsidi. Akibatnya, petani mesti membeli pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET).

Memasuki musim tanam padi, harga urea di Kabupaten Bantul melonjak hingga Rp87.000/sak atau melampaui ketentuan HET Rp63.000/sak. Untuk eceran harganya mencapai Rp1.650/kg. Meski harganya mahal, petani tetap membelinya karena sudah menjadi kebutuhan wajib di awal musim tanam. Dalam satu kali musim tanam padi, umumnya petani membutuhkan sekitar 80 kg urea. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul, luas areal tanam padi pada musim tanam I berkisar 6.700 ha. Kebutuhan urea diperkirakan mencapai 1.675 ton.

Persediaan pupuk urea bersubsidi bagi petani di wilayah DI Yogyakarta untuk kebutuhan selama bulan November dan Desember 2008 masih mencukupi. Stok pupuk di dua gudang PT Pusri di DIY masih mencukupi. Stok di gudang Maguwoharjo yang melayani Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kulon Progo masih 6.254 ton. Sedang gudang di Wonosari, Gunung Kidul masih 2.900 ton. Padahal kebutuhan untuk tiga kabupaten yang memiliki sawah cukup luas, yakni Bantul, Sleman, dan Kulon Progo pada bulan November 2008 hanya 5.273 ton. Jumlah ini masih di bawah stok yang ada di gudang Maguwoharjo.

Sementara kebutuhan di Gunung Kidul 3.550, kekurangan 660 ton akan didatangkan dari Palembang. Secara rinci kebutuhan pupuk empat kabupaten selama dua bulan mendatang mencapai 3.735 untuk Sleman, 4.221 Bantul, 2.991 Kulon Progo, dan 7.072 untuk Gunung Kidul, sedang kebutuhan pupuk untuk kota hanya 64 ton setahun dan digabung dengan Sleman.

Mentan Anton Apriantono akan mengubah distribusi pupuk bersubsidi dari sistem terbuka menjadi sistem tertutup. Sistem ini akan berlaku nasional mulai Januari 2009. Pertimbangannya, dengan sistem terbuka seperti sekarang, petani miskin justru tidak menikmati pupuk bersubsidi. Pasalnya kios-kios yang menjual pupuk bersubsidi bisa menjualnya kepada siapa saja asal mendapat untung. Dengan sistem tertutup, pemerintah pusat atau dinas pertanian di daerah hanya memberikan pupuk bersubsidi langsung kepada kelompok petani. Syaratnya, petani diharuskan mengajukan proposal bernama Rencana Definitif Kelompok Kerja (RDKK).

Provinsi Kalteng mulai November 2008 ini menggunakan pola RDKK. Prosedurnya, kelompok tani menyampaikan kebutuhannya ke kios sarana produksi pertanian yang ditunjuk. Selanjutnya kios mengajukannya ke PT Pertani selaku distributor untuk kemudian diteruskan ke PT Pupuk Kaltim. Kuota pupuk urea di Kalteng tahun 2008 ini 12.000 ton. Ada kemungkinan Kalteng tahun 2009 akan meminta tambahan kuota, karena kebutuhan riil pupuk urea untuk pertanian setempat diperkirakan mencapai sekitar 30.000 ton.

Untuk mempermudah distribusi secara tertutup, Deptan akan mengidentifikasi sasaran penerima pupuk. Identifikasi ini akan dilakukan bersama dinas pertanian di daerah setempat. Karena distribusi dengan sistem ini sangat bergantung pada peran dinas pertanian di daerah. Melalui dinas pertanian di daerah, kelompok petani akan mendapatkan informasi dan bimbingan bagaimana mendapatkan pupuk bersubsidi. Untuk meningkatkan pengawasan dan koordinasi, distribusi ini akan memakai kartu kendali.

Dalam RAPBN 2009, pemerintah mengajukan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp26,909 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah dapat menyediakan pupuk bersubsidi sebanyak 7,895 juta ton. Perinciannya, 4,4 juta ton pupuk urea, 800.000 ton pupuk SP-18, 800.000 ribu ton pupuk ZA, 1,4 juta ton pupuk NPK, dan 560 ribu ton pupuk organik. (AI)

THC naik

Departemen Perhubungan menetapkan besaran (terminal handling charge/THC) di Pelabuhan Tanjung Priok untuk peti kemas 20 kaki sebesar USD95, sedangkan untuk peti kemas 40 kaki sebesar USD145. Penetapan itu menyusul kenaikan biaya pelayanan peti kemas atau container handling charge (CHC) di Pelabuhan Tanjung Priok sejak 1 September 2008.

PT Pelabuhan Indonesia II menaikkan tarif CHC di Pelabuhan Tanjung Priok dari USD70 menjadi USD83 untuk peti kemas 20 kaki, sedangkan CHC peti kemas 40 kaki dari USD105 menjadi USD124,5. THC otomatis naik, karena terdiri atas biaya CHC dan biaya tambahan (surcharge). Surcharge dipungut oleh perusahaan pelayaran dan pihak lain lalu dibebankan ke pemilik barang sebagai pengguna jasa terakhir.

Menurut Direktur Utama PT Pelindo II A Syaifuddin, tarif CHC dinaikkan karena untuk menutup kenaikan biaya operasional. Sejak tahun 2005, tarif CHC yang ditetapkan sebesar USD70 tidak pernah naik, padahal harga BBM naik beberapa kali. Sebagai kompensasi dari kenaikan CHC, Pelindo II akan meningkatkan layanan dengan menambah minimal tiga crane baru di Pelabuhan Peti Kemas di Tanjung Priok. Pada Desember 2008 akan dimulai penambahan dua crane.

Penetapan tarif THC itu tertuang dalam Surat Menhub No.PR.302/3/18-PHB 2008 tanggal 21 Oktober 2008 perihal Pelaksanaan THC, CHC dan Surcharge di Pelabuhan. Dalam surat itu, tarif THC peti kemas 20 kaki dengan kondisi full container load (FCL) ditetapkan USD95 dengan perincian CHC USD83 ditambah surcharge USD12, sedangkan untuk peti kemas 40 kaki sebesar USD145 yang terdiri dari CHC USD124,5 ditambah surcharge USD20,5.

Sebenarnya, sejak 1 November 2005 THC untuk peti kemas 20 kaki telah diturunkan. Dari semula USD150 menjadi USD95, terdiri dari biaya CHC sebesar USD70 dan surcharge US25. Sementara itu THC peti kemas 40 kaki yang semula USD230 diturunkan menjadi USD145 yang terdiri dari biaya CHC USD105 dan surcharge USD40.

Dephub melarang kapal atau agen pelayaran rute internasional menetapkan biaya THC di atas ketetapan Menhub. Ketetapan besaran THC berlaku bagi seluruh kapal yang melakukan kegiatan memuat peti kemas ekspor dari Pelabuhan Tanjung Priok. Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S. Ervan menegaskan, biaya THC di luar ketetapan pemerintah merupakan pelanggaran dan harus dilaporkan kepada administrator pelabuhan (adpel). Adpel telah memperoleh kewenangan dari pemerintah untuk mengawasi dan memberi sanksi kepada seluruh perusahaan pelayaran yang tidak mematuhi biaya THC keputusan Menhub.

Plt Dirjen Perhubungan Laut Dephub Zulkarnaen Oeyob telah menginstruksikan Adpel Tanjung Priok agar mengambil tindakan tegas terhadap pelayaran atau agennya yang tidak mematuhi ketentuan THC setelah adanya penetapan besaran THC oleh Menhub. Sesuai arahan Dirjen Hubla, bagi pelayaran atau agennya yang tidak mematuhi ketentuan THC, kapal yang bersangkutan dapat diberikan izin sandar dan melakukan bongkar peti kemas, tetapi tidak akan diberikan izin untuk melakukan pemuatan peti kemas.

Beberapa perusahaan atau agen perusahaan pelayaran rute internasional saat ini menetapkan biaya THC peti kemas 20 kaki di Tanjung Priok sebesar USD117, sedangkan peti kemas 40 kaki ditetapkan sebesar USD177. Menhub menegaskan apabila ada yang memungut biaya THC melebihi ketentuan tersebut agar dimasukkan dalam struktur biaya ocean freight, bukan pada komponen THC. Sementara itu, perusahaan pelayaran asing yang menetapkan surcharge harus terlebih dahulu menyampaikan hasil audit disertai dengan persetujuan tertulis dari pengguna jasa pelabuhan untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada Menhub.

Penetapan biaya THC di Pelabuhan Tanjung Priok yang disertai ancaman sanksi bagi perusahaan pelayaran atau agennya yang tidak mematuhi aturan itu ditanggapi beragam oleh pelaku usaha di pelabuhan itu. Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro mengatakan pihaknya merespons positif langkah Menhub yang menetapkan besaran THC di Pelabuhan Tanjung Priok. Kebijakan itu juga mengurangi beban biaya angkutan laut di dalam negeri karena tidak akan ada lagi tambahan biaya. Untuk itu, Depalindo mendesak pihak pelayaran dan agennya di dalam negeri segera mengikuti keputusan Menhub tersebut.

Namun demikian, sejumlah eksportir di Pelabuhan Tanjung Priok justru mengkhawatirkan terjadinya ancaman kepadatan peti kemas tujuan ekspor di lapangan terminal kontainer jika Dephub melalui Adpel memberikan sanksi bagi perusahaan pelayaran atau agennya yang tidak mematuhi penetapan biaya THC. Pasalnya, kebijakan yang tidak akan memberikan izin untuk melakukan pemuatan peti kemas bagi pelayaran yang melanggar THC bisa berdampak pada terganggunya kegiatan ekspor sehingga peti kemas menumpuk di pelabuhan.

Namun kekhawatiran ini tidak terwujud. Sejumlah perusahaan kapal asing yang semula menolak mengangkut ratusan kontainer produk ekspor Indonesia akhirnya bersedia membawa kembali ratusan peti kemas yang sudah lama dibiarkan di Terminal Peti Kemas Internasional Jakarta (JICT). Adpel Tanjung Priok Bobby R Mamahit memastikan, kontainer-kontainer yang selama ini menyesaki areal terminal tersebut akan diangkut kembali oleh kapal-kapal asing pada minggu ketiga November 2008.

Pada minggu kedua November 2008 terdapat sedikitnya 998 kontainer yang terlantar di JICT, yang dibiarkan oleh empat maskapai perkapalan asing. Sedianya keempat maskapai tersebut sudah akan mengangkutnya kembali sejak minggu kedua November 2008. Keempat kapal yang melakukan penolakan tersebut adalah MV Apollon I (Manila) yang diageni Evergreen Indonesia, MV CMACGM Dardaweles (Fremantle, Australia) yang diageni CMA Indonesia, MV Ever Power (Hongkong) yang diageni Evergreen Indonesia, dan MV Wan Hai-215 (China) yang diageni Tresnamuda Sejati. Pengangkutan kembali jadi tertunda lantaran keempat perusahaan kapal asing tersebut menolak tarif THC.

Sementara itu Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia Benny Soetrisno mengusulkan tarif THC setidaknya disamakan dengan Thailand, yakni USD67 untuk peti kemas 20 kaki, dan harus ditetapkan dalam rupiah seperti di Thailand THC dibayar dengan bath. Pasalnya, THC digunakan oleh perusahaan pelayaran asing di dalam negeri, misalnya untuk membayar fasilitas pelabuhan atau pegawai lokal. Banyaknya transaksi domestik yang menggunakan USD membuat pelaku usaha terpaksa selalu memburu USD. Akibatnya, permintaan USD untuk transaksi domestik tinggi dan mata uang rupiah rentan melemah dan terseret dalam fluktuasi nilai tukar. (AI)

Batu bara

Menghindari kembali terjadinya krisis pasokan batu bara untuk pembangkit PLN, pemerintah berencana mengatur harga batu bara berkalori rendah, mengingat batu bara jenis ini yang banyak digunakan PLN sebagai bahan bakar pembangkit 10 ribu MW. Menurut Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, batu bara dengan kalori 5.200/kg ke atas akan dilepas ke mekanisme pasar, sementara untuk yang berkalori 5.200/kg ke bawah akan ditentukan harganya.

Di samping itu, krisis pasokan batu bara yang dihadapi PLN membuat pemerintah juga berencana menyiapkan buffer stock (cadangan) nasional batu bara yang akan dikelola oleh anak usaha PLN, yaitu PT PLN Batu Bara. Dengan adanya buffer stock, selain akan mendapatkan batu bara dengan kualitas yang lebih baik, juga diharapkan harganya lebih murah.

Menjaga pasokan batu bara tersebut memang sangat penting untuk dilakukan. Pasalnya, mulai Desember 2008 hingga Januari 2009 akan masuk musim angin barat yang bisa menyebabkan cuaca memburuk sehingga kapal tongkang tidak dapat berlayar seperti biasa. Minimal PLN perlu memelihara stok aman untuk batu bara selama 30 hari. Untuk mencukupinya pemerintah mendesak perusahaan penandatangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) agar mau memasok kebutuhan tersebut.

Saat ini PLN mendapat tambahan pasokan batu bara sebanyak 2,4 juta ton untuk stok akhir tahun 2008 ini. Dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), PLN memproyeksikan kebutuhan batu bara tahun 2008 ini sebesar 21,3 juta ton. Guna menghadapi akhir tahun, PLN berencana memperkuat cadangan batu bara di setiap pembangkit dari rata-rata 21 hari menjadi minimal 30 hari.

Ada delapan perusahaan yang sudah berkomitmen memasok PLN, yaitu Adaro yang siap memasok 523 ribu ton, Berau Coal 450 ribu ton, Kideco Jaya Agung 310 ribu ton, PT Batu Bara Bukit Asam (PTBA) 60 ribu ton, Gunung Bayan Resources 180 ribu ton, Arutmin 340 ribu ton, Kaltim Prima Coal (KPC) 180 ribu ton, dan Jorong Barutama 50 ribu ton.

Pasokan batu bara itu diperlukan untuk kebutuhan pembangkit pada November dan Desember 2008, dan Januari 2009 bagi pembangkit-pembangkit utama di Jawa, seperti Suralaya, Tanjung Jati B, Paiton PLN, Paiton PEC, Cilacap, Labuhan Angin, serta tambahan untuk PLTU mulut tambang Ombilin di Sumatera.

Menurut Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM J. Purwono, sumber pasokan batu bara untuk buffer stock itu akan diambil dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sebesar 13,5% yang saat ini berbentuk uang (in cash). Oleh karena itu, Keppres No.75 Tahun 1996 tentang PNBP tersebut harus direvisi dengan mengubahnya menjadi berbentuk in kind, yaitu pendapatan negara dalam bentuk barang, dalam hal ini batu bara. Dengan proyeksi produksi batu bara sebesar 230 juta-250 juta ton pada tahu 2009, royalti in-kind sebesar 13,5% diperkirakan mencapai 33 juta ton.

Saat ini PLN sedang mempersiapkan dua lokasi untuk tempat penampungan cadangan batu bara. Kedua lokasi tersebut berada di bagian barat dan timur Indonesia. Menurut Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar, rencananya di bagian barat terletak di Bangka Belitung, sedangkan di wilayah timur di Kalimantan Timur.

Sementara itu, menurut Sekretaris Dirjen Mineral, Batu bara, dan Panas Bumi Witoro Soelarno, pembangunan buffer stock batu bara nasional dimungkinkan akan dibangun di empat titik lokasi yang dekat dengan tempat pembangkit listrik, baik milik PLN maupun swasta sehingga pasokan bahan bakar pembangkit tetap terjamin. Pilihan pembangunan buffer stock batu bara dekat dengan lokasi pembangkit agar biaya transportasi bisa lebih efisien.

Namun rencana ini masih diragukan oleh beberapa pengusaha tambang batu bara. Pasalnya, sifat batu bara tidak seperti minyak mentah yang dapat disimpan dan dicadangkan. Sifat batu bara yang mudah terbakar sangat sulit untuk di stok dalam waktu lama. Di samping itu, untuk memisahkan batubara dengan kalori A untuk pembangkit listrik A, atau kalori B untuk pembangkit listrik B sangat merepotkan. Yang tak kalah penting adalah masalah biaya transportasi dari penambangan ke lokasi di mana buffer stock itu akan menjadi tanggungan PT PLN Batubara atau produsen batu bara.

Sebagai penanggung jawab dan pelaksana buffer stock nasional, PLN seharusnya mempersiapkan alat transportasi untuk mengangkut batu bara bagian pemerintah itu dari wilayah tambang batu bara untuk dibawa ke tempat penimbunan. PLN sedang mengusahakan untuk mengakuisisi PT Bahtera Adiguna, BUMN Pelayaran, dalam rangka membangun moda transportasinya.

Di samping itu, PLN juga harus menyiapkan tempat penimbunan yang memadai untuk menampung batu bara bagian pemerintah yang diperkirakan mencapai 47 juta ton pada tahun 2009. Yang tak kalah penting, PLN juga harus mempersiapkan blending plant batu bara karena nilai kalori batu bara yang berasal dari berbagai wilayah pertambangan berbeda-beda.

Sementara itu, pemerintah mulai menghitung produksi batu bara yang wajib dijual di dalam negeri melalui mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) yang jumlahnya lebih dari 20% dari produksi setiap perusahaan. Di samping itu, pemerintah akan memotong hasil produksi batu bara untuk tahun berikutnya, apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban DMO pada tahun berjalan. Kewajiban DMO bagi perusahaan produsen batu bara berarti perusahaan tersebut menjual, bukan menyerahkan produksinya ke pasar domestik.

Kalau ada pengusaha batu bara, yang misalnya pada tahun 2008 tidak memenuhi DMO, maka produksinya pada tahun berikutnya akan dipotong sebesar proporsional dari kekurangan kewajibannya pada tahun itu. Mekanisme pemotongannya akan dliakukan saat pengusaha batu bara membuat Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) tahun 2009.

Harga batu bara yang dibeli pasar domestik disesuaikan dengan harga pasar. Pemerintah akan mengeluarkan patokan harga (indeks) setiap bulannya dengan merujuk rata-rata harga batu bara dari ICI (Indonesia Coal Index), Platts (Singapura), Global, dan Barlow Jonker (Australia). Semua ketentuan itu akan diatur di dalam permen tentang DMO yang akan segera diterbitkan.

Penggunaan ICI sebagai acuan harga batu bara, jika dibandingkan dengan indeks batu bara yang diakui dunia seperti global indeks dan Barlow Jonker, ICI masih terbilang baru karena diluncurkan mulai tahun 2007. ICI merupakan harga rata-rata yang ditentukan oleh panel yang terdiri dari 25 panelis yang terdiri atas perusahaan tambang baik sebagai produsen, konsumen, maupun perusahaan pendukung seperti jasa angkutan, dan harga rata-rata yang dikeluarkan oleh Argus Singapura. (AI)

Akhirnya

Akhirnya setelah tertunda-tunda sekian lama, saya punya blog. Sudah hampir satu tahun terakhir saya berniat membuat blog, tetapi ada saja alasan untuk menundanya. Beberapa buku mengenai cara membuat blog sudah dibeli, menyambangi berbagai blog yang berisi cara membuat blog juga tak kalah sering, tapi tetap saja tangan tak tergerak untuk membuatnya. Jadi antara hati dan tangan belum sinkron, dengan kata lain niat saja sangat belum cukup tanpa diikuti dengan tindakan.

Tidak tahu kenapa, hari ini terjadi sinkronisasi hati dan tangan sehingga dengan lancar blog ini dapat tercipta. Ternyata mudah sekali membuat blog, cukup tiga langkah ... voila... jadilah blog yang sudah lama saya idam-idamkan. Hal yang sama sering kita jumpai dalam kehidupan nyata. Berniat ingin melakukan sesuatu, tetapi ditunda-tunda dengan berbagai macam alasan. Padahal setelah dijalani, hmmm ternyata gampang ya.. Oleh karena itu, mulai hari ini kita upayakan agar niat dengan tindakan selalu berjalan beriringan.

Blog ini antara lain berisi tulisan-tulisan saya yang pernah dimuat di Business News. Saya telah menulis di Business News sejak 2004. Saat ini saya diberi kepercayaan untuk mengisi rubrik Komoditi dan Masalahnya, serta Sektor Riil. Sesekali juga mengisi rubrik Transportasi, Pariwisata, Tenaga Kerja, Farmasi, Otonomi Daerah, Properti, dan UKM.

Untuk tahap awal ini, saya akan mengarsipkan tulisan-tulisan selama tahun 2008. Apabila dinilai baik, akan diteruskan dengan mengarsipkan tulisan tahun-tahun sebelumnya.

Di samping itu juga ada tulisan yang pernah dipublikasikan di media internal perusahaan, maupun tulisan-tulisan ringan lainnya.

Akhirnya, mudah-mudahan blog ini dapat memberi manfaat untuk kita semua.