Rabu, Juli 28, 2010

Kiriman uang TKI masih dibutuhkan

Transaksi pengiriman uang (remittance) dari luar negeri melalui layanan Western Union PT Pos Indonesia (Posindo) Bandar Lampung mencapai 12,5 ribu transaksi atau senilai Rp58,4 miliar pada semester I/2010. Angka ini naik 2,9% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2009 yakni 9,4 ribu transaksi atau Rp56,7 miliar. Pengguna terbanyak layanan Western Union Posindo berasal dari Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Kuwait, Hongkong, dan Uni Emirat Arab. Sementara pengguna paling sedikit berasal dari Oman, Kepulauan Fiji (AS), Yordania, Belanda, Qatar, Brunei Darussalam, dan Jerman.

Sementara itu, pengiriman uang TKI asal Pekalongan, Jateng pada semester I/2010 mencapai Rp28 miliar atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp20 miliar. Sebagian besar jumlah atau sekitar 1.500 TKI asal Kota Pekalongan bekerja di Saudi Arabia. Para TKI itu bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pekerja perkebunan, dan karyawan industri.

Dari Jabar, pengiriman uang dari TKI asal Kabupaten Subang pada Juni 2010 mencapai 7.908 transaksi pengiriman uang senilai Rp21 miliar. Jumlah transaksi tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan jumlah transaksi pada Mei 2010 sebanyak 7.903 transaksi dengan total uang kiriman mencapai Rp21 miliar. Uang kiriman tersebut kebanyakan berasal dari TKI yang bekerja di Malaysia, Hongkong, serta Saudi Arabia. Jumlah TKI asal Subang yang bekerja di luar negeri sebanyak 7.240 orang. Jumlah tersebut tidak termasuk TKI yang tidak menggunakan jalur resmi.

Jumlah transaksi maupun total uang kiriman dari TKI asal Subang diperkirakan akan meningkat selama bulan puasa yang akan jatuh pada bulan Agustus 2010 yang akan datang. Sebagai contoh, selama bulan Ramadan tahun 2009 pengiriman uang TKI asal Subang mengalami peningkatan hingga mencapai Rp1 miliar/hari, dan biasanya pengiriman uang TKI akan mencapai puncaknya pada H-14 Idul Fitri.

Di Nusa Tenggara Barat, Kantor Bank Indonesia Mataram mencatat angka kiriman uang dari TKI di luar negeri periode Januari-Juni 2010 mencapai Rp276 miliar. Dari jumlah tersebut, 56,64% berasal dari TKI yang bekerja di Arab Saudi, selebihnya dari Malaysia dan beberapa negara lainnya. BI Mataram hanya memperoleh data kiriman TKI dari bank-bank yang beroperasi di wilayah NTB, sedangkan lembaga jasa pengiriman uang lainnya tidak melaporkan, sehingga jumlah kiriman uang TKI itu diperkirakan bisa lebih besar lagi.

Jumlah kiriman uang TKI dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 mencapai sekitar Rp460 miliar, kemudian pada tahun 2008 naik menjadi sekitar Rp540 miliar, dan pada tahun 2009 kembali mengalami kenaikan hingga mencapai lebih dari Rp650 miliar. Meningkatnya nilai kiriman para TKI berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi NTB yang saat ini terus mengalami pertumbuhan yang positif.

Daya saing TKI di luar negeri terus menarik minat negara-negara maju untuk merekrut mereka. Dalam beberapa bulan terakhir permintaan terhadap TKI terus meningkat. Tidak saja dari negara-negara yang secara tradisional selama ini menggunakan jasa TKI, tetapi juga dari sejumlah negara maju seperti AS dan Jerman. Bahkan AS sudah ”menantang” Indonesia menyediakan 115.000 sopir truk dalam waktu satu tahun. Permintaan tersebut diajukan ke Indonesia setelah Filipina yang semula juga diminta tidak sanggup menyediakan. Para sopir truk yang diminta AS itu akan mengganti sopir-sopir truk dari Meksiko yang selama ini memonopoli pekerjan tersebut di negara Paman Sam.

Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sebanyak 25% dari total 6 juta TKI yang bekerja di luar negeri masih ilegal. Masalah utama penempatan dan perlindungan TKI selama ini adalah masih banyaknya TKI ilegal atau tidak memiliki dokumen lengkap, praktik percaloan yang mencekik calon TKI, dan banyaknya sertifikat palsu kesehatan para TKI. Akibatnya, arus kepulangan TKI khususnya bagi TKI yang bekerja di bawah 3 bulan sangat tinggi.

Praktik percaloan muncul apabila jarak antara pemerintah atau penyedia layanan dengan calon TKI terlalu jauh. Sehingga perlu ada upaya mengatasinya, yakni dengan mendekatkan pelayanan seperti pelatihan kepada calon TKI di desa-desa atau di kantong-kantong calon TKI. Untuk mengatasi hal tersebut, BNP2TKI membentuk Kelompok Berlatih Calon TKI Berbasis Masyarakat (KBBM) untuk memotong mata rantai percaloan TKI di desa yang menjadi kantong calon TKI. Ada 70 KBBM yang kemarin diresmikan. Hanya saja, saat ini KBBM masih fokus pada pelatihan bagi calon penata laksana rumah tangga (PLRT), belum ke sektor formal lainnya.

Di samping itu, BNP2TKI juga akan mengantisipasi tingginya beban biaya yang ditanggung calon pekerja untuk bekerja ke luar negeri dengan mengembangkan pola penempatan antara pemerintah dan swasta (government to private/g to p). Sebenarnya dengan pola penempatan pemerintah dan pemerintah (Government to Government/G to G) sudah membuat biaya yang dikeluarkan calon TKI terjangkau, dibandingkan dengan biaya yang diterapkan untuk penempatan melalui pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS). Diperkirakan, biaya yang akan dikeluarkan para calon TKI relatif murah, yakni sekitar Rp2 juta/orang, karena tiket keberangkatan ditanggung pengguna jasa dan tanpa potongan gaji.

Sementara itu, untuk menghindari terjadinya human trafficking, pemerintah akan membatasi paspor TKI hanya untuk kembali ke tanah air. Pembatasan ini akan ditandai dengan cap yang akan dicantumkan didalam paspor milik TKI. Cap itu akan memberikan informasi bahwa paspor ini hanya khusus untuk kembali ke Indonesia dan bukan untuk bepergian ke negara lain. Pembatasan ini khusus dibebankan ke buruh migran yang akan bekerja ke Timur Tengah. Pembatasan ini diperlukan mengingat kasus perdagangan manusia masih sangat tinggi. Dua negara yang menjadi tujuan utama human trafficking adalah Jordania dan Syria. Ini terjadi karena banyak TKI yang gagal bekerja di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab kemudian dijual ke dua negara ini. (AI)

Selengkapnya...

Properti menggeliat pada pertengahan 2010

Memasuki kuartal II/2010 permintaan dan pasokan pasar properti di Jakarta dan sekitarnya trennya meningkat, seiring dengan membaiknya prediksi kondisi perekonomian Indonesia tahun 2010. Hal ini ditandai kenaikan penyerapan ruang kantor di kawasan pusat bisnis (central business district/CDB) Jakarta yang mencapai 60% atau 53.400 m2 pada kuartal II/2010 dibandingkan kuartal sebelumnya. Total penyerapan ruang kantor pada semester I/2010 sudah mencapai 90.000 m2, atau naik dua kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Pada tahun 2009, total penyerapan ruang kantor di CBD ini hanya 100.000 m2.

Diperkirakan total penyerapan ruang kantor baru pada tahun 2010 ini akan menyamai rekor yang pernah dicapai pada tahun 2008, sesaat sebelum krisis global, yaitu 180.000 m2. Para penyewa datang dari perusahaan asing asal Asia yang melakukan ekspansi ke Indonesia, dan sebagian lagi dari perusahaan lokal. Perkantoran merupakan subsektor yang akan memimpin pemulihan industri properti nasional karena akan diikuti oleh produk properti lainnya seperti kondominium, apartemen sewa, ritel dan mal, dan perumahan.

Sementara itu, penyerapan ruang kantor di luar CBD - di luar wilayah segi tiga emas Thamrin, Sudirman, Gatot-Subroto, Senayan - pada kuartal II/2010 mencapai 16.000 m2. Angka ini merupakan rekor tertinggi dalam dua tahun terakhir. Dengan kenaikan permintaan itu, tingkat okupansi di luar CBD naik dari 82% pada kuartal I/2010 menjadi 84% pada kuartal II/2010. Sektor perbankan, asuransi dan jasa keuangan, serta telekomunikasi menjadi penggerak utama dalam permintaan ruang kantor ini.

Sepanjang kuartal II/2010, permintaan properti kawasan industri mengalami lonjakan hingga 140%. Terjadi peningkatan penjualan lahan industri mencapai hampir 100 ha atau naik 140% dari 41 ha pada kuartal sebelumnya. Bila ditotal, sepanjang semester I/2010 permintaan properti kawasan industri sebanyak 140,7 ha, naik dari 80,3 ha pada semester I/2009 (yoy). Sementara itu, pasokan lahan baru pada kawasan industri mencapai 257 ha. Pasokan ini datang dari pengembang Lippo Cikarang dan Modern Cimande.

Sementara itu, banyak investor asing yang kini menyerbu kawasan industri untuk pembangunan pabrik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus menunjukkan peningkatan serta stabilitas politik dan keamanan yang baik mendorong investasi asing tersebut. Kondisi politik Thailand yang sedang tidak stabil juga mendorong investor asing yang semula menanamkan investasi industrinya di Thailand, akhirnya memilih memindahkan investasinya ke Indonesia.

Berdasarkan data Cushman & Wakefield, penjualan lahan di kawasan industri pada semester I/2010 mencapai 140,7 ha. Pada kuartal I/2010 terjual 41,1 ha dan sisanya terjual pada kuartal II/2010. Jika dibandingkan dengan kuartal II/2009, permintaan ini jauh lebih tinggi. Bahkan meningkat lebih dari 5 kali lipat. Meski terjadi peningkatan dalam penjualan, namun tingkat penyerapan kumulatif di kuartal II/2010 justru menurun akibat bertambahnya pasokan. Pada kuartal I/2010 penyerapannya mencapai 73,6%. Sementara pada kuartal II/2010 hanya 72,5%. Tapi angka itu tetap lebih tinggi dibandingkan kuartal II/2009 yang penyerapannya sekitar 72,4%.

Dari 99,6 ha tanah yang terjual pada kuartal II/2010, hampir setengahnya dibeli oleh investor asing. Total perusahaan asing yang masuk ke Indonesia pada kuartal II/2010 ada sekitar 14 perusahaan yang mayoritasnya dari Jepang. Perusahaan yang masuk itu pun mayoritas membangun industri makanan. Walau pun ada juga industri otomotif asal Jepang yang masuk, tapi tidak banyak.

Secara kumulatif permintaan untuk kawasan industri ini diperkirakan 5.897 ha. Sementara pasokan di kawasan industri ada 8.134 ha. Total permintaan untuk kawasan industri bisa mencapai lebih dari 200 ha tahun 2010 ini. Sehingga jika dibandingkan dengan total permintaan pada tahun 2009 berarti ada peningkatan signifikan. Karena pada tahun 2009 total penjualan lahan di kawasan industri hanya sekitar 134 ha.
Tiap-tiap daerah di kawasan industri memiliki karakteristik tersendiri. Misalnya di Jakarta, Tangerang dan Bogor, karakteristiknya untuk industri ringan dan medium serta pergudangan. Lalu di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta adalah untuk industri medium dan otomotif. Sementara Serang dan Cilegon adalah untuk industri berat dan bahan kimia.

Saat ini kawasan industri yang paling banyak terjual adalah daerah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Bahkan 90% dari total transaksi yang mencapai 99,6 ha berasal dari wilayah tersebut. Sisanya terjadi di kawasan industri Serang dan Bogor. Transaksi terbesar terjadi di Karawang dengan penjualan 361 ribu m2 tanah atau sekitar 36,1 ha. Lalu posisi kedua tertinggi terjadi di Bekasi yang menjual 181,3 ribu m2 atau 18,1 ha tanah.

Di sisi lain, harga penjualan properti kelas premium pada kuartal II/2010 naik tipis 1,6% dibandingkan kuartal I/2010, setelah pada akhir tahun 2008 hingga pertengahan tahun 2009 harga properti kelas ini sempat menunjukan tren penurunan. Kenaikan harga properti ini terjadi untuk jenis kondominium strata title yang tingkat penjualannya mencapai 881 unit, sedangkan kuartal I/2010 penjualannya berkisar 781 unit. Kenaikan harga kondominium hak milik ini dipicu peningkatan permintaan, seiring membaiknya minat masyarakat ibu kota membeli hunian yang berdekatan dengan pusat kota dan tempat kerja.

Kondisi yang sama juga terjadi untuk kelas apartemen sewa. Biaya sewa efektif rata-rata naik 2,5% dibandingkan kuartal I/2010. Saat ini harga sewa apartemen sekitar USD15,7/m2/bulan. Pergerakan aktivitas sewa ini mendorong tingkat hunian apartemen sewa sepanjang kuartal II/2010 naik menjadi 62%. Stok apartemen sewa hingga saat ini sebanyak 26.650 unit, sementara kondominium hak milik sebanyak 68.334 unit. Pasokan baru apartemen sewa hingga tahun 2012 diperkirakan mencapai 8.827 unit, sementara kondominium diperkirakan mencapai 22.288 unit.

Kesenjangan dalam penyediaan rumah atau hunian yang layak untuk masyarakat masih menjadi masalah yang harus dihadapi pemerintah. Khususnya, dengan kondisi tingkat urbanisasi yang tinggi di Indonesia. Saat ini setengah lebih dari penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan 58% tinggal di Pulau Jawa. Padahal, luas Pulau Jawa kurang dari 7% dari luas Indonesia. (AI)

Selengkapnya...

Senin, Juli 19, 2010

Pasir besi

Provinsi Sulawesi Utara selama Mei 2010 mengekspor pasir besi sebanyak 11.304 ton ke China senilai USD226,080. Permintaan China terhadap produk tersebut cukup tinggi, apalagi secara kebetulan komoditas tersebut cukup banyak tersedia di daerah ini sehingga dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Sulut sebagai salah satu komoditas ekspor. Ekspor pasir besi bisa terjadi karena produk tersebut tidak masuk dalam komoditas yang dilarang untuk diekspor. Ekspor diharapkan terus meningkat dengan demikian akan menjadi salah satu komoditas andalan untuk meningkatkan kinerja ekspor Sulut ke depan. Potensi pasir besi sendiri berada di Kabupaten Mitra, Bolmut, dan Minsel.

Secara umum pasir besi terdiri dari mineral opak yang bercampur dengan butiran-butiran dari mineral nonlogam seperti, kuarsa, kalsit, feldspar, ampibol, piroksen, biotit, dan tourmalin. Mineral tersebut terdiri dari magnetit, titaniferous magnetit, ilmenit, limonit, dan hematit. Titaniferous magnetit adalah bagian yang cukup penting merupakan ubahan dari magnetit dan ilmenit. Mineral bijih pasir besi terutama berasal dari batuan basaltik dan andesitik volkanik. Pasir besi ini berguna selain untuk industri logam besi juga telah banyak dimanfaatkan pada industri semen. Pasir besi ini terdapat seperti di Sumatera, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor.

Sebagai salah satu komoditas hasil tambang, pasir besi memiliki nilai ekonomis yang baik. Namun pada praktiknya banyak daerah yang mengalami kendala dalam mengembangkan komoditas ini. Dari Jabar dikabarkan Pemkab Cianjur berjanji akan menyediakan lahan eksplorasi pasir besi di wilayah Cianjur Selatan, bagi investor daerah yang bergerak di bidang pertambangan. Akan tetapi, Dinas Pertambangan Sumber Daya Air dan Pengairan Kabupaten Cianjur belum berani menyebutkan luas lahan dan lokasi penambangan yang dijanjikannya tersebut. Kebijakan tersebut sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap pengusaha lokal Cianjur yang bergerak di sektor pertambangan. Sekaligus untuk menepis isu kalau pihak pemkab lebih mengutamakan investor dari luar dan asing ketimbang investor lokal.

Sementara itu, warga Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lumajang. Mereka menyampaikan surat penolakan penambangan pasir besi yang akan dilakukan PT Aneka Tambang (PT Antam). Kegiatan eksploitasi dilakukan dengan mengeruk pegunungan yang mengandung pasir besi. Warga desa masih trauma karena dulu kegiatan PT Antam tidak memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat. Sekarang PT Antam berencana memberikan kontribusi dengan penambangan pasir besi sekitar Rp3 ribu/ton.

Bagi warga Desa Wotgalih dan desa-desa lainnya di pantai selatan Kabupaten Lumajang, pegunungan itu selama ini menjadi pengaman bagi warga desa dari ancaman gelombang bahkan tsunami. Kawasan pesisir pantai selatan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Ancaman bahaya tsunami ditandai dengan adanya sejumlah rambu pengingat tsunami. Selain itu, kegiatan penambangan pasir besi terbukti merusak lingkungan. Warga tidak ingin kerusakan pegunungan pasir besi itu terulang setelah dilakukan eksploitasi pada tahun 1998 dan 2004.

Menurut Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Kabupaten Lumajang, potensi kerusakan lingkungan yang diakibatkan penambangan pasir besi oleh PT Antam sejauh ini belum perlu dikhawatirkan karena dampak negatifnya masih bisa dikelola. Pihak Komisi Amdal saat ini masih terus menyidangkan draft pengajuan perpanjangan Amdal yang dilakukan PT Antam.

Di Jawa Tengah, masyarakat pesisir selatan Kulonprogo yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulonprogo menyatakan menolak Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah 2009-2029. Masyarakat menuntut perda yang telah diundangkan itu dibatalkan. Mereka meminta perda RTRW dibuat kembali tanpa memuat aturan penambangan pasir besi di Kulonprogo. Kemunculan tiba-tiba pasal yang mengatur penambangan pasir besi di pesisir Kulonprogo dalam perda tersebut disinyalir merupakan bentuk kejahatan perundang-undangan dalam menyusun perda. Isi perda tersebut berbeda dengan isi rancangan perda yang disepakati dewan dengan eksekutif.

Di Kebumen, investor PT Mitra Niagatama Cemerlang (MNC) Jakarta akan menanamkan investasi senilai Rp27 miliar untuk mengeksploitasi penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit, Kebumen, Jateng. Luas lahan yang akan diekploitasi sekitar 984,79 ha yang tersebar di enam desa, yakni Wiromartan, Mirit Petikusan, Lembu Purwo, Mirit, Tlogo Pargoto, dan Desa Tlogo Depok.

Hasil penelitian yang dilakukan Tim Kosultan PT Geocitra Teknologi Mineral UPN Jogjakarta menyatakan secara ekonomi dan teknis lokasi penambangan layak dengan kategori sangat baik atau skala lima. Pasir besi yang akan ditambang berada di atas lahan seluas 984,79 ha di 6 desa di Kecamatan Mirit. Untuk lokasi kegiatan eksplorasi dipusatkan di Desa Lemburpurwo. Dari data yang ada cadangan terukur pasir besi diprediksikan selama 20 tahun menghasilkan 720.000 MT/tahun. Kegiatan penambangan dilakukan di kedalaman 5,22 meter. Kandungan besi (Fe) rata-rata 54%-57% dengan rencana produksi mencapai 38.000 MT/bulan. Rencana penambangan akan dilakukan dengan metode gali timbun dan pembongkaran endapan pasir besi sehingga menjadi crude sand.

Akan tetapi ternyata lima dari enam desa di Kecamatan Mirit tersebut tetap menolak dijadikan lokasi rencana penambangan pasir besi. Pasalnya, penambangan pasir besi diperikirakan akan merusak lingkungan. Kelima desa itu masing-masing, Desa Mirit, Mirit Petikusan, Tlogo Pragoto, Lembur Purwo, dan Desa Tlogo Depok. Sedangkan satu desa yang menjadi lokasi uji coba, yakni Desa Wiromartan menyatakan sikap menerima dengan catatan jika dalam perjalanannya terjadi masalah, maka warga tidak segan-segan menolak penambangan pasir besi di wilayahnya.

Oleh karena itu, pemkab masih harus melakukan kajian disemua aspek, yang meliputi aspek teknis maupun aspek sosial. Dari aspek teknis, diketahui kawasan pantai Mirit mempunyai potensi pasir besi yang tinggi. Namun begitu, sesuai prosedur, keberadaan pasir besi di Kecamatan Mirit baru akan masuk tahapan Amdal. Hasil Amdal akan menentukan segi positif dan negatif dari adanya penambangan pasir besi. (AI)

Selengkapnya...

Jumat, Juli 16, 2010

Transmigrasi untuk menjadi wirausaha

Sulitnya mencari lapangan pekerjaan di wilayah tempat tinggal membuat program pemerintah dalam bentuk transmigrasi kembali diminati masyarakat. Pada tahun 2010 ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mojokerto mencatat sebanyak 15 kepala keluarga (KK) yang sudah mendaftarkan diri dalam program tersebut. Bahkan, mereka menyatakan siap untuk diberangkatkan bersama keluarga. Sebanyak 15 KK tersebut sedianya akan mengikuti program transmigrasi tahun 2010 menuju Sulawesi Tenggara (Sulteng), tepatnya di wilayah Donggala.

Sebagian masyarakat Kabupaten Mojokerto lebih memilih program transmigrasi dari pada menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Ini karena persyaratan menjadi TKI ke luar negeri rumit dan rentan tertimpa masalah. Untuk mengikuti program transmigrasi, tidak banyak persyaratannya, hanya harus benar-benar warga asli.

Pemerintah Kota Pekalongan juga akan memberangkatkan kembali 10 KK calon transmigram ke Tanjung Aur, Kabupaten Bengkulu Selatan pada Agustus 2010. Sejak tahun 2004 hingga 2009, Pemerintah Kota Pekalongan telah memberangkatkan transmigran sebanyak 35 KK atau 143 orang ke sejumlah provinsi. Pada tahun 2004, sebanyak lima KK atau 19 orang transmigran diberangkatkan ke Konawe Selatan, Sulsel, sedangkan tahun 2007 sebanyak 15 KK ke Tepian Langsat, Kaltim.

Angka transmigrasi di Kabupaten Banyuwangi merupakan yang tertinggi di Jatim dengan jumlah peserta yang diberangkatkan selalu meningkat setiap tahun. Pada tahun 2009 dari 250 KK, baru 27 KK yang diberangkatkan di Sultra, dan tahun 2010 meningkat menjadi 38 KK. Selama ini kabupaten yang menjadi daerah tujuan transmigran asal Banyuwangi di antaranya Sultra dan Maluku Utara. Diharapkan pada tahun 2011 banyak kabupaten yang bersedia menerima transmigran asal Banyuwangi, sehingga menambah peluang bagi pendaftar peserta transmigran untuk segera yang diberangkatkan.

Pemerintah Kabupaten Sumedang juga meminta kuota transmigrasi bagi masyarakat di Kabupaten Sumedang diperbanyak. Hal itu untuk mengatasi penyediaan lahan bagi warga dari daerah calon genangan Waduk Jatigede, khususnya untuk program transmigrasi Program Inti Rakyat (PIR) kelapa sawit. Langkah pemerintah untuk merelokasi ribuan KK dari daerah genangan Waduk Jatigede yang lahannya telah dibebaskan antara tahun 1984-1986, sampai sekarang belum bisa diwujudkan. Waduk Jatigede telah dijadwalkan pemerintah selesai pada akhir tahun 2013.

Program transmigrasi bertujuan untuk membantu warga agar mampu hidup layak serta mengisi wilayah yang kosong dengan tujuan penyebaran penduduk. Penyelenggaraan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional untuk peningkatan dan pemerataan pembangunan antar-daerah dan wilayah.

Pemerintah, dalam hal ini Kemenakertrans menyatakan, pembangunan kawasan transmigrasi tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan karakter kebangsaan. Pembangunan karakter bangsa ini semakin penting artinya terkait dengan tantangan zaman untuk semakin memperkuat sendi-sendi kebangsaan. Dalam program utamanya, transmigrasi bertujuan untuk pemerataan pembangunan daerah, kesejahteraan rakyat dan memperkokoh NKRI.

Salah satu cara yang ditempuh Kemenakertrans untuk memperkokoh NKRI adalah melalui pesantren transmigrasi. Untuk pertama kalinya pesantren akan dibangun di tiga kawasan transmigrasi, yaitu di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji, Lampung, Parit Rambutan dan Telang, Sumsel. Keberadaan pesantren juga untuk melengkapi pendidikan formal yang sudah ada di kawasan transmigrasi.

Saat ini Indonesia masih dihadapi dengan permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan data BPSper Desember 2009, angka kemskinan di Indonesia mencapai 32,5 juta KK atau 14,15% dari jumlah penduduk yang mencapai 230 juta jiwa. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2014 bisa berkurang menjadi 8% hingga 10% dari jumlah penduduk. Sementara itu, angka pengangguran terbuka di Indonesia per Desember 2009 cukup tinggi yaitu 8,96 juta orang atau 7,87% dari 113,83 juta angkatan kerja. Pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2014 bisa berkurang menjadi sekitar 5 - 6%.

Masih tingginya angka pengangguran sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain (i) jumlah penduduk yang cukup besar dengan tingkat pendidikan dan produktivitas yang relatif rendah serta sebagian besar masih terkonsentrasi di perdesaan, (ii) terbatasnya peluang dan kesempatan kerja di sektor formal, (iii) ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki tenaga kerja terhadap kebutuhan pasar kerja, (iv) belum dimanfaatkannya secara optimal potensi sumber daya alam yang ada, (v) sikap psikologis dan kultur berwirausaha yang belum terbentuk secara baik di kalangan masyarakat.

Untuk mengatasi hal ini, Menakertrans memprioritaskan program untuk mengembangkan kewirausahaan sebagai solusi penciptaan lapangan kerja baru di tengah terbatasnya lapangan kerja di sektor formal saat ini. Kemenakertrans mengusung dua program, yaitu Program Desa Produktif yang dibina oleh unit kerja bidang ketenagakerjaan, dan Program Transmigrasi yang dibina oleh unit kerja di bidang ketransmigrasian.

Pengembangan kewirausahaan melalui program transmigrasi sudah dimulai dari kegiatan penyiapan calon transmigran hingga pembinaan di kawasan transmigrasi. Ini disertai dengan pemberian bantuan oleh pemerintah, baik berupa pendidikan/pelatihan kewirausahaan maupun bantuan modal usaha mulai Rp30 juta hingga Rp 80 juta/KK. Dana ini dikucurkan dalam rentang waktu lima tahun. Melalui bantuan ini, sejak awal transmigran sudah memiliki aset fisik berupa perumahan dan lahan usaha. Ini ditambah dengan aset permodalan sehingga bisa menjadi seorang wirausaha di kawasan transmigrasi.

Untuk membangun kewirausahaan di kawasan transmigrasi diperlukan pelatihan dan pendampingan agar transmigran memiliki jiwa wirausaha dan mampu melihat peluang usaha serta potensi yang ada. Selain itu transmigran juga didorong untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang ada dan mempraktikkannya menjadi kegiatan usaha produktif. Keputusan untuk menjadi transmigran di tempat baru sebenarnya sudah menjadi modal dasar bagi transmigran untuk menjadi wirausahawan. (AI)

Selengkapnya...

Senin, Juli 05, 2010

Gula

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jabar menyatakan, petani tebu di seluruh Indonesia bakal punah, kalau pemerintah bersikukuh memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% terhadap komoditas gula. Dalam kondisi harga gula di tingkat petani saat ini yang masih rendah, pengenaan PPN sangat tidak masuk akal. Harga gula minggu terakhir Juni 2010 berkisar Rp7.615/kg, masih jauh dari harapan yakni Rp7.900/kg.

Para petani dan pengurus APTRI yang selama ini jadi mitra enam pabrik gula di Kabupaten Madiun, Ngawi, dan Magetan, Jatim, mengancam tidak akan menanam tebu jika pemerintah tetap mengenakan PPN sebesar 10%. Anggota APTRI tersebut adalah mitra kerja dari enam pabrik gula (PG) di Madiun, Ngawi, dan Magetan antara lain PG Pagottan, Kanigoro, Rejoagung, Rejosari, Purwodadi, dan Sudono. Jika petani mogok menanam tebu maka PG tersebut akan kekurangan stok tebu. Sebab selama ini kontribusi tebu milik petani ke PG rata-rata mencapai 90% dari tebu yang digiling PG.

Petani tebu hendaknya dibebaskan dari PPN atas gula karena pada dasarnya petani bukan pedagang. Sementara apabila pedagang gula harus membayar PPN, mereka cenderung menekan harga gula hingga sebesar 10% sebagai kompensasi atas pajak itu. Berbeda dengan pembelian gula oleh PG yang langsung sudah terhitung PPN. Idealnya memang semua produk agribisnis primer, termasuk gula baik milik petani maupun PG bebas dari PPN.

Harga gula sering jatuh, selain akibat ulah pedagang, rendemen tebu juga cenderung turun, dan gula rafinasi dari luar negeri yang mestinya untuk industri leluasa menyerbu pasar. Kalau pemerintah ingin melaksanakan perdagangan bebas (free trade), maka seyogyanya pemerintah melaksanakan pula fair trade alias perdagangan yang adil, yang tidak merugikan petani.

Manajemen PG Tjoekir, Kabupaten Jombang, Jatim, mengeluhkan rendahnya rendemen tebu petani di daerah itu yang hanya berkisar 7 – 8%. Padahal target PG Tjoekir minimal 8,5%. Rendahnya rendemen mempengaruhi kualitas gula yang diproduksi, yang juga akan berpengaruh pada harga beli tebu petani oleh pabrik. Kalau rendemennya rendah, tidak mungkin pabrik membeli dengan harga tinggi. Untuk meningkatkan rendemen tebu, petani diminta memperbaiki pola tanam, terutama karena perubahan pola cuaca. Penanaman tebu harus dilakukan lebih dini sehingga ketika tiba masa tebang cuaca sudah memasuki musim kering.

Paguyuban Petani Tebu Rakyat (PPTR) Jember menyatakan, luas lahan perkebunan tebu rakyat di Kabupaten Jember, Jatim setiap tahun terus menyusut. Penyusutan disebabkan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada petani tebu. Berdasarkan data PPTR Jember, pada tahun 2008 luas lahan tebu rakyat mencapai 7.638 ha, tapi pada tahun 2009 berkurang menjadi 6.058 ha. Bahkan tahun 2010 ini diperkirakan hanya 4.400 ha. Petani tebu beralih menanam tanaman lain yang lebih menguntungkan, seperti palawija, padi, jeruk, dan tembakau.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Jember mengakui terjadinya penyusutan lahan tebu rakyat. Namun data Dishutbun sedikit berbeda dengan data PPTR. Pada tahun 2009 luas lahan tebu rakyat masih mencapai 9.000 - 11.000 ha. Sementara pada tahun 2010 kembali menyusut menjadi 6.000 - 7.000 ha, sedangkan pada tahun 2010 Dishutbun Jember belum melakukan pendataan.

Sejumlah petani di Jatim yang tergabung dalam wadah koperasi usaha bersama (KUB) Rosan Kencana berencana mendirikan satu pabrik gula di Mojokerto. Tujuannya, agar mereka memiliki pabrik gula sendiri untuk menggiling tebu mereka. Hal ini disebabkan kapasitas PG yang ada di Jatim saat ini belum mampu menampung seluruh hasil tebu petani untuk diproses. Survei yang dilansir oleh Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Kementan, dan konsultan keuangan dan pertanian independen dari IPB, serta Pronilai Consultant menunjukkan adanya kelebihan produksi tebu di Jatim.

Selama ini, kapasitas 31 PG yang ada di Jatim hanya dapat menggiling tebu sebanyak 93.000 ton/hari. Sementara produksi tebut petani sebesar 107.000 ton/hari. Sehingga, rata-rata setiap tahunnya terjadi kelebihan produksi tebu sebanyak 2,2 juta ton yang tidak dapat digiling. Nilai total investasi pendirian pabrik gula beserta mesin-mesinnya sebesar USD100 juta. Nantinya, sekitar 85% merupakan sokongan dana dari investor asal Czech Republic, Invelt Gorup, dan sisanya dari kas dan masing-masing pemegang saham KUB.

Terkait dengan gula rafinasi, kalangan PG berbahan baku tebu mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap maraknya gula rafinasi dan kembali memosisikannya hanya untuk industri pangan. Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) mengakui dua produsen gula rafinasi PT Makassar Tene dan PT Sugar Labinta, menjual gula rafinasi ke pasar eceran, karena alokasi impor gula mentah (raw sugar) yang diberikan oleh pemerintah terlalu besar. PT Makassar Tene mendapat alokasi impor raw sugar sebanyak 330.000 ton. Padahal, kebutuhan gula di Sulawesi hanya 200.000 ton.

Pemerintah, dalam hal ini Kemendag, mendesak AGRI untuk menarik gula rafinasi dari pasaran. Sesuai ketentuan Permendag No.111 tahun 2009, industri gula rafinasi dalam proses penjualan atau penyaluran barangnya hanya melalui distributor yang ditunjuk oleh industri atau produsen. Atas hal ini, seluruh produsen gula rafinasi sepakat untuk memutuskan hubungan kerja dengan distributor dan subdistributor yang terbukti melakukan pelanggaran dengan menjual langsung gula rafinasi ke eceran.

Produsen gula rafinasi tersebut antara lain PT Angels Products, PT Jawamanis Rafinasi, PT Sentra Usahatama Jaya, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Dharmapala Usaha Sukses, PT Sugar Labinta, PT Duta Sugar Internasional, dan PT Makasar Tene. Namun demikian, AGRI menyatakan pemerintah seharusnya mengaudit jalur distribusi gula rafinasi ke distributor dan subdistributor. Hal itu untuk memastikan temuan-temuan di lapangan yang kemungkinan dapat mencegah perembesan gula itu ke eceran.

Sesuai dengan surat Permendag No.111 Tahun 2009, untuk melayani kebutuhan industri kecil dan menengah (IKM), serta industri rumah tangga, harus melalui distributor, dengan surat keterangan RT, RW, dan kelurahan, yang menyatakan calon pembeli itu benar industri. Kebutuhan industri rumah tangga dan IKM sebesar 25% dari kebutuhan industri makanan dan minuman, sehingga penyalurannya dialokasikan ke distributor 25%. Sementara sebanyak 75% gula rafinasi disalurkan secara langsung ke industri besar. (AI)

Selengkapnya...

Jumat, Juli 02, 2010

Pasar PC Indonesia semakin empuk

Lembaga riset iSuppli melaporkan hasil penelitian terbarunya seputar penjualan PC (personal computer) di pasar Asia pada triwulan I/2010 meningkat 22,7% dibandingkan triwulan I/2009. Pertumbuhan penjualan tersebut merupakan peningkatan penjualan tahunan terbesar sejak tahun 2003. Industri komputer berhasil mengapalkan sekitar 81,5 juta unit sepanjang bulan Januari hingga Maret tahun 2010, dibandingkan 66,5 juta pada periode yang sama tahun 2009.

Berdasarkan laporan tersebut, Hewlett-Packard (HP) masih bertahan sebagai pemimpin pasar dengan menguasai 19,6% pangsa pasar, atau sekitar 15,9 juta unit. HP berhasil meningkatkan penjualan PC-nya hingga 22,2%. Posisi kedua ditempati oleh Acer. Namun peningkatan penjualan PC Acer justru lebih besar, yakni sekitar 47,1%. PC Acer menguasai 13,3% pangsa pasar atau kurang lebih 10,8 juta unit.

Dell dan Lenovo membayang-bayangi HP dan Acer di posisi ketiga dan keempat. Masing-masing menguasai sekitar 13,1% dan 8,6% pangsa pasar. Pada kuartal I/2010, Dell menjual 10,6 juta unit, sedangkan Lenovo hanya sekitar tujuh juta unit. Meski namanya cukup besar, Toshiba hanya mampu bertahan di posisi kelima dengan pertumbuhan 31,2%, dari 3,4 juta unit menjadi 4,5 juta unit, dengan pangsa pasar 5,6%.

Secara keseluruhan, Asus menjadi primadona karena sukses mencatat pertumbuhan penjualan terbesar dan jauh melampaui pertumbuhan industri sendiri, yakni 136,2%. Penjualan PC Asus yang sangat terbantu dengan kontribusi produk netbook dan notebook, mencapai 4,3 juta unit, atau meningkat tajam dari 1,8 juta unit. Namun demikian, pangsa pasar Asus masih relatif kecil, yakni hanya 5,4%, atau dua persen lebih besar ketimbang Apple yang berada di posisi ketujuh.

Indonesia tampaknya kini semakin menjadi pangsa pasar yang empuk bagi para vendor komputer di seluruh dunia. Pasalnya, pertumbuhan pengiriman komputer ke Indonesia meningkat cukup pesat. Secara total, pengiriman PC baru ke Indonesia untuk tahun fiskal 2009 adalah 2,5 juta unit, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 4,17 juta unit. Sementara itu, pada tahun 2011 penjualan PC diprediksi meningkat menjadi 5 juta unit dan pada tahun 2012 naik lagi menjadi 6,49 juta unit.

Mengutip data dari IDC, untuk tahun fiskal 2010, pertumbuhan pengiriman komputer PC mencapai 62%. Tak hanya itu, kini Indonesia juga dinobatkan sebagai pasar notebook konsumer terbesar di Asia Pasifik. Tren di Indonesia memang sedang mengarah kepada meningkatnya porsi pengguna komputer di sektor rumahan. Saat ini komputer tak lagi hanya digunakan di kantor-kantor. Buktinya, bila pada tahun 2009 porsi pengguna komputer di sektor rumahan adalah 49%, pada tahun 2010 porsi itu meningkat menjadi 64%. Sementara itu, pertumbuhan penjualan pada tahun 2010 di sektor perusahaan kecil juga mengalami peningkatan 1% dari tahun sebelumnya menjadi 18%. Pada tahun 2011, pengguna komputer rumahan diprediksi meningkat lagi menjadi 68%.

Pertumbuhan pasar komputer Indonesia yang sangat tinggi terbukti dari penyelenggaraan Pameran Komputer Nasional IT Expo pada awal Juni 2010 di Surakarta, Jawa Tengah. Di luar dugaan, pameran tersebut berhasil melampaui target penjualan sebesar Rp10 miliar. Dari sisi pengunjung pun melebihi yang ditargetkan. Dari 50 ribu orang yang diharapkan datang, ternyata yang hadir 55 ribu orang. Penjualan terbanyak tetap didominasi netbook atau notebook, yaitu sebanyak 2 ribu unit. Merek yang banyak terjual antara lain Acer, HP, dan Dell.

Melihat hal ini, Taiwan semakin gencar memasarkan berbagai macam produk asal negara itu di Indonesia melalui program kampanye “Taiwan Excellence” oleh Dewan Pengembangan Perdagangan Eksternal Taiwan (TAITRA). Taiwan Excellence menawarkan produk dengan desain dan manufaktur kelas dunia dengan menawarkan 19 merek produk informasi tekhnologi. Kampanye dengan slogan Excellence Lifestyles tersebut bersama dengan 19 merek produk informasi komunikasi dan teknologi (ICT) seperti merek-merek Acer, Asus, BenQ, Trend Micro, Mio Technology, MSI, dan D-Link.

Setelah pasar komputer nasional diramaikan dengan netbook beberapa waktu terakhir, saat ini pasar komputer nasional mulai diramaikan dengan komputer tablet. Namun demikian, Apkomindo yakin penjualan tablet komputer tidak akan mengganggu penjualan netbook. Meskipun hampir mirip, tapi ada beberapa fungsi berbeda dari netbook yang tidak dapat dipenuhi komputer tablet. Selain itu, layar komputer tablet juga lebih kecil dibandingkan netbook, dan masih banyak orang yang tidak nyaman untuk membaca di layar kecil.

Segmen netbook lebih luas dibandingkan komputer tablet. Anak sekolahan maupun pengguna komputer pemula tentu saja lebih memilih netbook dibandingkan komputer tablet. Tidak hanya itu, harga netbook tetap lebih murah dibandingkan komputer tablet. Beberapa produsen yang memproduksi komputer tablet kebanyakan juga memproduksi netbook, jadi tentu saja akan memberikan harga yang tidak akan saling merugikan.

Meski komputer tablet disebutkan tak akan mampu menggantikan produk yang sudah lebih dulu ada seperti notebook, namun belasan perusahaan sudah menyiapkan komputer tablet pada tahun 2010 ini dan akan bersaing memperebutkan pasar sebesar 4 juta unit/tahun. Pada tahun 2015, pasar akan tumbuh menjadi 57 juta unit/tahun. Yang dimaksud dengan komputer tablet adalah komputer dengan layar sentuh selebar 5 sampai 11 inci, memiliki konektivitas wi-fi, dapat memainkan video serta game.

Fokus utama media komputer tablet adalah di bidang hiburan. Sebuah komputer tablet tidak akan menggantikan laptop, netbook, atau ponsel. Akan tetapi, komputer tablet akan tetap menjadi produk premium atau produk mewah di sejumlah kawasan, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Komputer tablet mulai marak pada ajang Computer Electronics Show 2010, di Las Vegas pada Januari 2010 lalu.

Produsen yang hadir di pasar komputer tablet terbagi dalam dua kategori. Kategori pertama adalah produsen lawas di bidang komputer seperti Asus, HP, dan Lenovo. Sementara kategori kedua adalah produsen baru yang berkapasitas lebih kecil seperti ICD dan Notion Ink. Produsen baru ini umumnya menganggap tablet PC merupakan jalan masuk mereka ke industri komputer. (AI)

Selengkapnya...

Industri farmasi di bawah Kemenperin

Pemerintah mulai berbenah untuk meningkatkan kinerja industri farmasi yang selama ini masih sangat tergantung pada bahan baku dan produk impor. Untuk itu Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menawarkan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menangani industri farmasi. Selama ini industri farmasi belum masuk dalam perhitungan pertumbuhan sektor industri karena selama ini industri farmasi ditangani oleh Kemenkes. Jadi, nantinya sektor industr farmasi ditangani oleh Kemenperin, sedangkan aturannya dilakukan oleh Kemenkes.

Kemenperin akan menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan sektor industri kesehatan, misalnya bagaimana mengurangi ketergantungan kebutuhan bahan baku impor dan membuat industri pendukungnya berjalan. Selain itu juga melakukan kerja sama dengan Kemenkes misalnya membuat produksi obat murah (generik). Langkah yang akan ditempuh Kemenperin dimulai dari pembinaan industri, pendirian industri bahan baku dan sektor pendukungnya, mengintensifkan pabrik-pabrik modern yang telah eksis sehingga mampu memproduksi obat-obat generik lebih banyak, hingga penguatan industri agar mampu memproduksi untuk pasar lokal dan ekspor.

Gabungan Perusahaan Farmasi (GP Farmasi) mengatakan, rencana sinergi antara Kemenperin dan Kemenkes dalam memperkuat industri farmasi nasional seyogiayanya berada di bawah koordinasi dan pembinaan oleh wakil presiden. Keterlibatan Wapres dalam sinergi antar kedua kementerian itu dinilai sangat penting supaya ada pihak yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. Wapres bisa menjadi penengah jika dalam perjalanan sinergi tersebut terjadi benturan kepentingan di antara keduanya.

Yang dibutuhkan dalam sinergi ini adalah adanya fungsi koordinasi visi. Pasalnya, farmasi merupakan industri strategis dan memiliki tujuan untuk mewujudkan ketahanan nasional. Yang lebih penting, bidang yang akan disinergikan adalah bahan baku obat, suatu industri yang sangat spesifik dan membutuhkan penanganan yang serius dan terpadu. Sinergi ini dibutuhkan mengingat bahan baku obat sangat bergantung pada industri kimia dasar yang berada di bawah binaan Kemenperin. Selama ini industri kimia dasar baru mampu menghasilkan bahan baku yang memiliki standar teknis, dan belum berstandar farmasi.

Produk obat-obatan bukan komoditas biasa. Obat tidak bisa disamakan dengan produk industri lainnya. Obat menyangkut nyawa manusia. Oleh karena itu, cara pandang pemerintah terhadap industri farmasi harus diubah. Pemerintah harus mengambil inisiatif untuk membuka paradigm baru industri farmasi. Pemerintah harus sadar bahwa dalam 10 tahun ke depan pasar obat-obatan di Tanah Air akan mencapai angka Rp400 triliun. Oleh karena itu, industri bahan baku obat harus dikembangkan dengan serius. Bahan baku obat ini nantinya tidak hanya untuk kebutuhan industri dalam negeri, tapi juga harus bisa diekspor ke manca negara.

Menurut International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), industri farmasi di Tanah Air membutuhkan institusi yang berperan sebagai “orang tua” yang mampu membina dan mengawasi aspek produksi (manufacturing). Selama ini Kemenkes lebih terfokus pada aspek pelayanan kesehatan secara umum, dan distribusi obat serta pengaturan harganya. Sementara aspek teknis seperti masalah produksi, teknologi kefarmasian, dan dukungan menggalang investasi, kurang mendapat perhatian dari Kemenkes. Kalau pun ada keterlibatan, hanya terbatas soal CPOB (cara pembuatan obat yang baik), dan hal itu hanya bersifat regulasi, bukan dalam bentuk pembinaan teknis.

Gabungan Pengusaha Jamu (GP Jamu) menanggapi positif rencana Kemenperin dan Kemenkes yang ingin melakukan sinergi untuk mendorong perkembangan industri farmasi. Selama ini tingkat ketergantungan bahan baku impor untuk industri farmasi masih sangat tinggi. Untuk mengurangi ketergantungan impor ini diperlukan pengembangan industri kimia dasar sehingga bisa memproduksi bahan baku sendiri. Selain Kemenperin, GP Jamu berharap ke depan industri farmasi juga mendapatkan dukungan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Untuk melakukan pengembangan industri farmasi ini, Kemenperin juga akan menggandeng Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terutama untuk kepentingan penanaman modal di bidang industri farmasi. Saat ini minat investor asing menanamkan modalnya di Indonesia relatif rendah. Kondisi tersebut terlihat dari rendahnya pangsa pasar perusahaan farmasi asing yang hanya 30% dari total pasar produk farmasi di Tanah Air. Nilai pangsa pasar perusahaan farmasi asing saat ini hanya sekitar Rp10 triliun, atau 30% dari total pasar produk farmasi di Tanah Air yang mencapai Rp33 triliun. Sebagian besar pangsa pasar, yakni 70% masih dikuasai perusahaan farmasi lokal dengan nilai Rp23 triliun.

Rendahnya pangsa pasar perusahaan farmasi asing itu disebabkan oleh iklim investasi yang kurang kondusif sehingga investor kurang tertarik menambah dana investasinya. Regulasi di bidang farmasi terlalu banyak (high regulated) dan cenderung menghambat perkembangan sektor industri tersebut. Beberapa regulasi yang dinilai menghambat perkembangan industri farmasi nasional antara lain Permenkes No.1010/2008 tentang Registrasi Obat, Permendag No.45/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API), dan Perpres No.111/2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang membatasi kepemilikan saham asing maksimal 75%.

Produsen farmasi asing meminta sektor farmasi dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI) dan dijadikan industri terbuka. Pasalnya, produsen merasa kesulitan mencari partner farmasi di Indonesia. Sulitnya mencari mitra juga terjadi karena industri farmasi di Indonesia saat ini telah memiliki pabrik sendiri. Menperin MS Hidayat menyatakan mendukung sikap produsen farmasi asing yang meminta sektor tersebut menjadi industri terbuka untuk investor asing, dengan pertimbangan industri farmasi merupakan industri komersial. (AI)

Selengkapnya...