Indonesia akan menjadi produsen kakao terbesar di dunia pada tahun 2014. Dari data yang tercatat di International Cocoa Organization (ICCO) tahun 2009, Indonesia tercatat sebagai negara produsen biji kakao terbesar ketiga di dunia dengan produksi mencapai 540.000 ton/tahun atau sebesar 16,2% pangsa pasar dunia. Peringkat pertama masih dipegang Pantai Gading dengan produksi 1,22 juta ton/tahun dengan penguasaan pasar sebesar 38,7%, dan posisi kedua Ghana dengan produksi 680.000 ton/tahun atau 21,6%.
Pada tahun 2011, Indonesia diharapkan sudah masuk dalam ICCO. Saat ini Indonesia sedang mengurus proses keanggotaan dan pemerintah mengalokasikan anggarannya untuk tahun fiskal 2011. Adapun proses keanggotaan Indonesia sudah memasuki tahap ratifikasi standar dan prosedur keanggotaan. Dengan menjadi anggota ICCO, Indonesia bisa lebih berperan di kancah internasional dan memberikan kesempatan dalam menentukan arah perkakaoan di dunia.
ICCO memperkirakan kakao akan mengalami pertumbuhan permintaan hingga 4%. Potensi peningkatan permintaan terhadap kakao dunia tersebut menjadi celah bagi Indonesia untuk menggenjot produksi kakao memenuhi pasar dunia. Pemerintah ingin mendorong ekspor kakao tidak hanya terbatas pada bijih kakao saja, tetapi juga mendorong kakao olahan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut di dalam negeri.
Upaya peningkatan produksi kakao telah dilakukan melalui gerakan nasional (Gernas) Kakao sejak tahun 2009. Gernas Kakao secara otomatis meningkatkan produktivitas hingga dua kali lipat atau lebih, dan baru bisa dilihat hasilnya pada tahun 2012. Gernas Kakao dilakukan dengan penanaman kembali dan perbaikan pembibitan dan penanganan hama. Gernas Kakao diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kebun kakao dari 500 kg/ha/tahun menjadi 1.300 kg/ha/tahun. Penambahan produksi kakao dalam negeri diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Indonesia dalam memasok kebutuhan kakao dunia yang setiap tahun naik 2 – 4%.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor biji dan produk kakao Indonesia dari Januari-Juli 2010 mencapai USD977 juta. Ini berarti naik dari periode yang sama pada tahun 2009 yang hanya USD670 juta, atau naik 45%. Nilai ekspor kakao sepanjang tahun 2010 diperkirakan akan meningkat dibanding ekspor tahun 2009 yang mencapai USD1,38 miliar.
Peningkatan ekspor mungkin dapat dicapai karena industri pengolahan kakao nasional mulai pulih. Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya menghentikan operasi karena kekurangan bahan baku, kembali berproduksi dengan kapasitas penuh. Sampai akhir tahun 2009, sudah ada enam perusahaan yang memproduksi 150 ribu ton kakao olahan, dan tahun 2010 ini angkanya diperkirakan bergerak menjadi 200 ribu ton. Beberapa perusahaan pengolahan kakao juga sudah merencanakan ekspansi produksi mulai tahun 2011. Sehingga, mulai tahun tersebut produksi kakao olahan diproyeksikan bisa naik sampai 300 ribu ton, atau bisa mengolah hampir 50% dari total produksi biji kakao nasional.
Perkembangan itu merupakan pertanda pertumbuhan industri peningkatan nilai tambah biji kakao dalam negeri, mengingat sebelumnya hampir 80% produksi biji kakao nasional langsung diekspor. Pemulihan industri pengolahan kakao dalam negeri antara lain terjadi karena penerapan bea keluar (BK) biji kakao pada April 2009. Penerapan ketentuan itu terbukti dapat mendorong pertumbuhan industri pengolahan kakao nasional dan menarik masuknya investasi asing pada sektor tersebut.
Sejumlah perusahaan raksasa cokelat siap berekspansi ke Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain Mars, Cargill, Olam International, Armajaro, dan Ferrero dari Amsterdam, Belanda. Kedatangan mereka diiringi dengan permintaan agar pemerintah Indonesia memberikan berbagai kemudahan, termasuk insentif fiskal. Perusahaan-perusahaan asing itu membidik investasi di Indonesia karena melihat besarnya potensi pasar cokelat di kawasan Asia. Selain itu, adanya penerapan BK kakao dianggap juga akan menguntungkan industri pengolahan kakao di Indonesia.
Atas permintaan tersebut, pemerintah akan memberikan kemudahan bea masuk (BM) untuk barang modal dan bahan baku industri pengolahan kakao di Indonesia. Tidak hanya itu, pemerintah juga siap memberikan insentif khusus bagi industri kakao. Nantinya, insentif untuk sektor kakao akan disusun bersama insentif untuk sektor minyak sawit mentah (CPO) dan karet. Selama ini, industri pengolahan kakao masih dikenakan pajak penghasilan sebesar 25% dan pajak pertambahan nilai 10%.
Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) menilai, investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya di sektor industri kakao karena harga bahan baku kakao lebih murah. Harga kakao di tingkat petani murah karena para eksportir membebankan pembayaran BK kepada petani kakao dengan cara memotong harga pembelian sebesar BK yang berlaku pada bulan tersebut. Tetapi di sisi lain, rencana penambahan investasi asing di sektor industri kakao diperkirakan akan terhadang dengan minimnya infrastruktur, antara lain kondisi transportasi yang mahal dan pasokan listrik masih kurang.
Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) menyambut baik rencana pemberian insentif ini. Hanya saja, khusus insentif BM, industri pengolahan kakao sudah tidak membutuhkan lagi. Pasalnya, selama ini impor barang modal termasuk berbagai peralatan untuk industri agro, termasuk kakao sudah dikenakan BM 0%. Sementara, barang yang terkena BM hanyalah bahan baku, yaitu sebesar 5%. AIKI meminta pemerintah tidak mengubah lagi besaran BM bahan baku sehingga biji kakao lokal bisa bersaing dengan barang impor.
Selama ini, industri pengolahan kakao Indonesia hanya membutuhkan biji kakao untuk membuat cokelat bubuk (powder). Coklat bubuk inilah yang kemudian diolah menjadi berbagai jenis makanan dari cokelat. Untuk menghasilkan cokelat bubuk, perusahaan pengolahan menggunakan 70% kakao yang belum difermentasi dan 30% sisanya kakao fermentasi. Kakao fermentasi inilah yang selama ini banyak diimpor. Hal ini disebabkan kebanyakan kakao milik petani belum fermentasi. Jika BM biji kakao dipangkas, maka impor kakao fermentasi bisa jadi akan membanjiri pasar Indonesia. Jika ini terjadi, petani kakao lokal akan tersisih. (AI)
Senin, Oktober 04, 2010
Rabu, September 29, 2010
Rusunawa di berbagai daerah
Guna memenuhi kebutuhan perumahan, Pemda DKI Jakarta akan membangun 400 unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Pembangunan ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan kecil. Pembangunan rusunawa juga bertujuan mengurangi kekumuhan di wilayah Jakarta yang padat. Pihak Pemda DKI sudah mempersiapkan 5 lokasi rusunawa di Jakarta Timur.
Dari lima lokasi tersebut tidak semuanya dibangun pada tahun 2010 ini lantaran alokasi anggaran yang minim. Pembangunan rusunawa tersebut dilakukan secara bertahap dan bergantian di berbagai wilayah Jakarta, tergantung wilayah mana yang lebih membutuhkan. Tiap blok menara rusunawa terdiri dari 100 unit satuan rumah susun (sarusun). Anggaran pembangunan tiap blok sekitar Rp24 miliar. Apabila terdapat kelebihan dana anggaran perumahan, maka akan dipergunakan untuk pembangunan rusunawa di Jakarta Barat. Sementara itu untuk Jakarta Pusat, pemda belum berencana membangun rusunawa karena sulitnya lahan.
Di Batam, PT Jamsostek (persero) akan memulai pembangunan tujuh twinblock (menara kembar) rusunawa di Kawasan Industri Kabil (KIK) Batam pada akhir tahun 2010, setelah selesainya pembangunan tiga twinblock di kawasan yang sama. Secara keseluruhan rusunawa yang dibangun BUMN ini di KIK sebanyak 10 twinblock itu dengan total dana yang dibutuhkan sekitar Rp120 miliar, dengan biaya setiap menara sedikitnya Rp12 miliar untuk menampung lebih dari 3.000 peserta jamsostek. Sebelumnya di Batam, Jamsostek juga membangun satu menara kembar di Mukakuning yang diperuntukkan bagi sedikitnya 312 orang peserta jamsostek dengan jumlah 75 unit rumah.
Sukses membangun rusunawa di Batam, Jamsostek mendapat banyak permintaan untuk membangun rusunawa di tempat lain, antara lain Jawa Timur, Makasar, dan Jawa Barat. Namun demikian, Jamsostek tidak akan sembarangan membangun rusunawa. Jamsostek berusaha mencari tempat yang strategis, yaitu yang paling dekat kawasan industri, untuk menghemat biaya transpor dan produktivitas terjaga.
Sebenarnya pembangunan rusunawa Jamsostek di Batam merupakan proyek tidak untung, karena uang yang dipakai untuk pembiayaan proyek tersebut menggunakan Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang akan kembali setelah 30 tahun. Akan tetapi, ada beberapa kriteria yang memudahkan sehingga Jamsostek mau membangun proyek tersebut di Batam, diantaranya adalah harga tanah untuk bangunan yang dipergunakan selama tiga puluh tahun masih sangat murah. Selain itu, pasar penyewa di daerah tersebut sangat potensial, karena banyak orang yang bekerja dan telah lama menetap namun tidak membawa serta keluarganya, atau istilahnya bujang lokal. Dan yang terakhir, pemda Batam aktif dan memfasilitasi proyek tersebut.
Di Ambarawa, rusunawa yang dibangun di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah untuk warga tidak mampu masih sepi peminat. Hal ini disebabkan harganya dianggap terlalu mahal. Pendaftar rusunawa tersebut hingga kini masih 14 orang, padahal yang disediakan 96 unit. Sebenarnya pada saat sosialisasi banyak yang mendaftar, hanya saja setelah muncul Perda No.4/2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Rumah Susun Sederhana Sewa, banyak warga yang mengundurkan diri karena tidak bisa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Perda tersebut, harga sewa bangunan rusunawa lima lantai tersebut bermacam-macam, mulai dari Rp89 ribu hingga Rp145 ribu/bulan.
Rusunawa itu diperuntukkan kepada warga yang belum mempunyai rumah dan pendapatan setiap bulannya setara dengan upah minimum regional (UMR) atau di bawahnya. Pembangunan rusunawa itu bertujuan untuk mengurangi perumahan kumuh yang ada di kawasan Ambarawa. Pasalnya, di sekitar Ambarawa hingga saat ini masih banyak perumahan kumuh yang dihuni oleh para pedagang kaki lima (PKL). Rusunawa itu diperkirakan akan difungsikan pada tahun 2011, karena biaya operasionalnya masih diajukan ke APBD Perubahan 2010.
Dari Balikpapan dikabarkan Dinas Tata Kota dan Pemukiman (DTKP) Pemkot Balikpapan telah membentuk organisasi baru yang secara khusus menangani permasalahan rusunawa milik pemkot. Balikpapan sudah memiliki tiga unit rusunawa dengan jumlah total sebanyak 212 unit rumah. Pertama, rusunawa di kawasan Jalan Ruhui Rayu II sebanyak 50 unit rumah sudah dibangun sejak tahun 90-an dan sudah ditempati masyarakat. Kedua, rusunawa yang baru saja selesai dikerjakan namun belum dihuni, yakni rusunawa di kawasan Sepinggan sebanyak 76 unit, dan ketiga, rusunawa Manggar sebanyak 96 unit rumah.
Rencananya, Balikpapan akan mendapatkan jatah dua twinblock rusunawa lagi, yakni masing-masing dari Kementerian PU dan Kemenpera, namun lokasinya belum dipastikan. Sesuai aturan, pemkot menyiapkan lahan, sedangkan bangunannya, pusat yang mengerjakan. Satu twinblock biayanya diperkirakan sekitar Rp9 sampai Rp12 milar.
Sementara itu, harga tanah yang kian melambung membuat Pemkab Malang kesulitan membebaskan tanah untuk akses menuju lahan pembangunan rusunawa. Rusunawa tersebut akan dibangun di Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, dan membutuhkan akses jalan selebar 8 m, sedangkan jalan yang dibebaskan baru 3 m. Rencananya, rusunawa ini diperuntukkan bagi karyawan yang bekerja di tempat industri kawasan Singosari dan Lawang. Bangunan seluas 18.600 m2 dan berlantai empat ini dibagi menjadi 240 unit kamar.
Meski ada bantuan dari pemerintah pusat untuk mendirikan rusunawa di Malang, namun pada praktiknya sulit diwujudkan mengingat harga di lokasi pembangunan melonjak jauh di atas harga appraisal. Normalnya, harga per meter tanah maksimal Rp400.000. Kenyataanya harga pasaran di lokasi pembangunan akses jalan menuju perumahan melonjak menjadi Rp3,5 juta hingga Rp 4,5 juta/m2.
Di Jawa Barat, Kemenpera juga akan membangun rusunawa bagi para pekerja pabrik yang berada di wilayah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Peletakan batu pertama rencananya dimulai Oktober 2010 dengan mengambil lokasi di Kampung Kencehan, Desa Cangkuang, Kecamatan Rancakekek. Pembangunan rusunawa khusus bagi pekerja pabrik di Rancaekek ini bertujuan untuk memudahkan aktivitas pekerja. Bangunan rusunawa tersebut direncanakan akan dibangun lima tingkat dengan luas 2 x 7 m. (AI)
Dari lima lokasi tersebut tidak semuanya dibangun pada tahun 2010 ini lantaran alokasi anggaran yang minim. Pembangunan rusunawa tersebut dilakukan secara bertahap dan bergantian di berbagai wilayah Jakarta, tergantung wilayah mana yang lebih membutuhkan. Tiap blok menara rusunawa terdiri dari 100 unit satuan rumah susun (sarusun). Anggaran pembangunan tiap blok sekitar Rp24 miliar. Apabila terdapat kelebihan dana anggaran perumahan, maka akan dipergunakan untuk pembangunan rusunawa di Jakarta Barat. Sementara itu untuk Jakarta Pusat, pemda belum berencana membangun rusunawa karena sulitnya lahan.
Di Batam, PT Jamsostek (persero) akan memulai pembangunan tujuh twinblock (menara kembar) rusunawa di Kawasan Industri Kabil (KIK) Batam pada akhir tahun 2010, setelah selesainya pembangunan tiga twinblock di kawasan yang sama. Secara keseluruhan rusunawa yang dibangun BUMN ini di KIK sebanyak 10 twinblock itu dengan total dana yang dibutuhkan sekitar Rp120 miliar, dengan biaya setiap menara sedikitnya Rp12 miliar untuk menampung lebih dari 3.000 peserta jamsostek. Sebelumnya di Batam, Jamsostek juga membangun satu menara kembar di Mukakuning yang diperuntukkan bagi sedikitnya 312 orang peserta jamsostek dengan jumlah 75 unit rumah.
Sukses membangun rusunawa di Batam, Jamsostek mendapat banyak permintaan untuk membangun rusunawa di tempat lain, antara lain Jawa Timur, Makasar, dan Jawa Barat. Namun demikian, Jamsostek tidak akan sembarangan membangun rusunawa. Jamsostek berusaha mencari tempat yang strategis, yaitu yang paling dekat kawasan industri, untuk menghemat biaya transpor dan produktivitas terjaga.
Sebenarnya pembangunan rusunawa Jamsostek di Batam merupakan proyek tidak untung, karena uang yang dipakai untuk pembiayaan proyek tersebut menggunakan Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang akan kembali setelah 30 tahun. Akan tetapi, ada beberapa kriteria yang memudahkan sehingga Jamsostek mau membangun proyek tersebut di Batam, diantaranya adalah harga tanah untuk bangunan yang dipergunakan selama tiga puluh tahun masih sangat murah. Selain itu, pasar penyewa di daerah tersebut sangat potensial, karena banyak orang yang bekerja dan telah lama menetap namun tidak membawa serta keluarganya, atau istilahnya bujang lokal. Dan yang terakhir, pemda Batam aktif dan memfasilitasi proyek tersebut.
Di Ambarawa, rusunawa yang dibangun di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah untuk warga tidak mampu masih sepi peminat. Hal ini disebabkan harganya dianggap terlalu mahal. Pendaftar rusunawa tersebut hingga kini masih 14 orang, padahal yang disediakan 96 unit. Sebenarnya pada saat sosialisasi banyak yang mendaftar, hanya saja setelah muncul Perda No.4/2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Rumah Susun Sederhana Sewa, banyak warga yang mengundurkan diri karena tidak bisa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Perda tersebut, harga sewa bangunan rusunawa lima lantai tersebut bermacam-macam, mulai dari Rp89 ribu hingga Rp145 ribu/bulan.
Rusunawa itu diperuntukkan kepada warga yang belum mempunyai rumah dan pendapatan setiap bulannya setara dengan upah minimum regional (UMR) atau di bawahnya. Pembangunan rusunawa itu bertujuan untuk mengurangi perumahan kumuh yang ada di kawasan Ambarawa. Pasalnya, di sekitar Ambarawa hingga saat ini masih banyak perumahan kumuh yang dihuni oleh para pedagang kaki lima (PKL). Rusunawa itu diperkirakan akan difungsikan pada tahun 2011, karena biaya operasionalnya masih diajukan ke APBD Perubahan 2010.
Dari Balikpapan dikabarkan Dinas Tata Kota dan Pemukiman (DTKP) Pemkot Balikpapan telah membentuk organisasi baru yang secara khusus menangani permasalahan rusunawa milik pemkot. Balikpapan sudah memiliki tiga unit rusunawa dengan jumlah total sebanyak 212 unit rumah. Pertama, rusunawa di kawasan Jalan Ruhui Rayu II sebanyak 50 unit rumah sudah dibangun sejak tahun 90-an dan sudah ditempati masyarakat. Kedua, rusunawa yang baru saja selesai dikerjakan namun belum dihuni, yakni rusunawa di kawasan Sepinggan sebanyak 76 unit, dan ketiga, rusunawa Manggar sebanyak 96 unit rumah.
Rencananya, Balikpapan akan mendapatkan jatah dua twinblock rusunawa lagi, yakni masing-masing dari Kementerian PU dan Kemenpera, namun lokasinya belum dipastikan. Sesuai aturan, pemkot menyiapkan lahan, sedangkan bangunannya, pusat yang mengerjakan. Satu twinblock biayanya diperkirakan sekitar Rp9 sampai Rp12 milar.
Sementara itu, harga tanah yang kian melambung membuat Pemkab Malang kesulitan membebaskan tanah untuk akses menuju lahan pembangunan rusunawa. Rusunawa tersebut akan dibangun di Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, dan membutuhkan akses jalan selebar 8 m, sedangkan jalan yang dibebaskan baru 3 m. Rencananya, rusunawa ini diperuntukkan bagi karyawan yang bekerja di tempat industri kawasan Singosari dan Lawang. Bangunan seluas 18.600 m2 dan berlantai empat ini dibagi menjadi 240 unit kamar.
Meski ada bantuan dari pemerintah pusat untuk mendirikan rusunawa di Malang, namun pada praktiknya sulit diwujudkan mengingat harga di lokasi pembangunan melonjak jauh di atas harga appraisal. Normalnya, harga per meter tanah maksimal Rp400.000. Kenyataanya harga pasaran di lokasi pembangunan akses jalan menuju perumahan melonjak menjadi Rp3,5 juta hingga Rp 4,5 juta/m2.
Di Jawa Barat, Kemenpera juga akan membangun rusunawa bagi para pekerja pabrik yang berada di wilayah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Peletakan batu pertama rencananya dimulai Oktober 2010 dengan mengambil lokasi di Kampung Kencehan, Desa Cangkuang, Kecamatan Rancakekek. Pembangunan rusunawa khusus bagi pekerja pabrik di Rancaekek ini bertujuan untuk memudahkan aktivitas pekerja. Bangunan rusunawa tersebut direncanakan akan dibangun lima tingkat dengan luas 2 x 7 m. (AI)
Senin, September 27, 2010
Sistem angkutan di Jakarta
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini tengah menyusun standar pelayanan minimum (SPM) angkutan umum guna memacu kualitas dan efisiensi layanan. SPM tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk peraturan menteri, dan akan mengatur beberapa halm antara lain standar jarak tempuh jalur angkutan umum dengan kawasan permukiman atau tempat tinggal, pembatasan usia dan kelaikan armada, kondisi tarif yang baik dan murah, keterhubungan jaringan, sampai waktu tunggu yang efisien.
Dalam SPM itu pihak Kemenhub menargetkan masyarakat sudah bisa menemukan moda angkutan umum setelah berjalan maksimal 350 m dari permukiman atau lokasi tempat tinggal, usia kendaraan dibatasi 10 tahun dan waktu tunggu hanya 2 menit. Di Jabodetabek, biaya transportasi masyarakat mencapai 40% dari total pendapatan per bulan, padahal idealnya sesuai standar bank dunia hanya 10% dari total pendapatan.
Berdasarkan pengalaman di beberapa kota di dunia yang menerapkan sistem BRT (bus rapid transit), waktu tunggu pada jam padat hanya 2 menit, sedangkan saat sepi bisa 5 menit. Menurut Tim Sustainable Urban Transportation Improvement Project (Sutip) Deutsche Gesellchaft fur Techniche Zusammenarbeit (GTZ), moda transportasi BRT menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan lalu lintas perkotaan di Indonesia. GTZ telah bekerja sama dengan empat kota di Indonesia, yakni Bogor, Solo, Yogyakarta, dan Palembang. Di empat kota itu GTZ menjadi mitra dalam mengembangkan layanan transportasi kota yang lebih baik dengan didukung manajemen yang transparan.
Sementara itu, pemerintah telah menunjuk empat kota percontohan sebagai pilot project sistem BRT. Keempat kota itu adalah Pekanbaru, Sragen, Bukittinggi, dan Bogor. Khusus Pekanbaru, manajemennya dibantu oleh Institut for Transportation and Development Policy (ITDP). Pelaksanaan angkutan massal berbasis jalan wajib dikembangkan di kota-kota besar di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk minimal 500.000 jiwa. Hal itu merupakan amanah UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintaas Angkutan Jalan (LLAJ).
Berdasarkan UU itu, ada empat kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa melaksanakan angkutan massal. Pertama, kapasitas angkut minimal mampu mengangkut 85 penumpang. Kedua, angkutan massal berbasis jalan tersebut harus memiliki jalan khusus meskipun di sejumlah kota belum bisa dilaksanakan akibat terbatasnya kapasitas jalan. Ketiga, tidak boleh ada overlap trayek seperti yang masih terjadi sekarang, dan keempat, jaringan transportasi massal diwajibkan memiliki feeder.
Kemenhub mengusulkan penambahan armada subsidi melalui APBN sebanyak 200 unit pada tahun 2011 guna mendukung penerapan BRT di berbagai kota di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat hingga empat kali lipat dibandingkan dengan jumlah bus subsidi yang akan diserahkan pada tahun 2010 sebanyak 43 unit. Bus-bus besar tersebut akan didistribusikan ke kota-kota yang serius dalam mengembangkan BRT.
Pemerintah pusat memutuskan untuk mengambil alih upaya mengatasi persoalan stagnasi transportasi di Jabodetabek melalui keluarnya Instruksi Wakil Presiden tentang Penetapan Otoritas Transportasi Jabodetabek dan menunjuk Kuntoro Mangkusubroto sebagai koordinatornya. Wapres menginstruksikan 17 langkah untuk mengatasi kemacetan di Jabodetabek, yakni memberlakukan electric road pricing (ERP), sterilisasi busway, merevisi aturan perparkiran, penambahan empat koridor busway, dan penyediaan BBM murah untuk angkutan umum.
Di angkutan kereta apai (KA), Wapres mengintruksikan agar KA Jabodetabek dioptimalkan, proyek double track jalur KA Manggarai - Cikarang direalisasikan, KA lingkar dalam kota yang terintegrasi dengan angkutan massal dipercepat, dan disediakan parkir dekat stasiun KA Jabodetabek. Wapres juga mengintruksikan agar Kepolisian menertibkan angkutan liar, revisi rencana induk transportasi terpadu, pembangunan enam ruas jalan tol di dalam kota, dan membatasi penggunaan kendaraan bermotor.
Operator angkutan darat menyambut baik terbentuknya otoritas transportasi Jabodetabek, namun mereka mengharapkan agar tim di dalamnya tidak bekerja secara kaku dan penuh birokrasi. Mereka juga berharap dilibatkan dalam otoritas transportasi Jabodetabek yang bertugas mengatasi masalah kemacetan di kawasan tersebut. Pelibatan operator akan berdampak positif dalam mengefektifkan kerja otoritas transportasi Jabodetabek itu. Pasalnya, kerja otoritas transportasi ini sangat berat karena kemacetan di wilayah Jabodetabek tidak bisa diselesaikan sepotong-potong.
Untuk mengantisipasi kemacetan pasca Lebaran Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan beberapa kebijakan, yakni manajemen lalu lintas di kawasan tertentu dan pengaktifan busway koridor 9 (Pinangranti-Pluit) dan koridor 10 (Cililitan-Tanjung Priok) sebelum memberlakukan pembatasan kendaraan bermotor. Menurut data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jumlah armada yang dialokasikan untuk melayani penumpang di dua koridor itu adalah 139 unit mencakup 25 bus gandeng dan 114 single bus. Selain itu, pintu masuk tol di Semanggi akan disatukan dengan pintu tol di depan Hotel Kartika Candra.
Meskipun belum menetapkan pelaksanaannya, Gubernur DKI Jakarta memastikan pembatasan kendaraan bermotor, baik mobil, roda tiga maupun motor akan dilakukan secara proporsional mengingat pertumbuhan jumlah kendaraan yang semakin meledak. Saat ini sudah ada sekitar 4 juta kendaraan roda dua dan 2,4 juta kendaraan roda empat di Jakarta dengan pertumbuhan 8%-9% per tahun yang dikhawatirkan akan memenuhi jalan dan melumpuhkan lalu lintas.
Pemprov DKI Jakarta juga dalam proses final desain engineering dan mempersiapkan tender pembangunan kereta bawah tanah yang konstruksinya diperkirakan dapat dimulai awal tahun 2012. Angkutan massal lain yang juga ditingkatkan fungsi dan daya angkutnya adalah kereta regional. Dalam jangka panjang, Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan strategi sistem transportasi yang lebih mendasar dengan mengintegrasikan kereta bawah tanah, kereta api regional dan Transjakarta dalam satu sistem pembelian tiket yang terintegrasi. (AI)
Dalam SPM itu pihak Kemenhub menargetkan masyarakat sudah bisa menemukan moda angkutan umum setelah berjalan maksimal 350 m dari permukiman atau lokasi tempat tinggal, usia kendaraan dibatasi 10 tahun dan waktu tunggu hanya 2 menit. Di Jabodetabek, biaya transportasi masyarakat mencapai 40% dari total pendapatan per bulan, padahal idealnya sesuai standar bank dunia hanya 10% dari total pendapatan.
Berdasarkan pengalaman di beberapa kota di dunia yang menerapkan sistem BRT (bus rapid transit), waktu tunggu pada jam padat hanya 2 menit, sedangkan saat sepi bisa 5 menit. Menurut Tim Sustainable Urban Transportation Improvement Project (Sutip) Deutsche Gesellchaft fur Techniche Zusammenarbeit (GTZ), moda transportasi BRT menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan lalu lintas perkotaan di Indonesia. GTZ telah bekerja sama dengan empat kota di Indonesia, yakni Bogor, Solo, Yogyakarta, dan Palembang. Di empat kota itu GTZ menjadi mitra dalam mengembangkan layanan transportasi kota yang lebih baik dengan didukung manajemen yang transparan.
Sementara itu, pemerintah telah menunjuk empat kota percontohan sebagai pilot project sistem BRT. Keempat kota itu adalah Pekanbaru, Sragen, Bukittinggi, dan Bogor. Khusus Pekanbaru, manajemennya dibantu oleh Institut for Transportation and Development Policy (ITDP). Pelaksanaan angkutan massal berbasis jalan wajib dikembangkan di kota-kota besar di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk minimal 500.000 jiwa. Hal itu merupakan amanah UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintaas Angkutan Jalan (LLAJ).
Berdasarkan UU itu, ada empat kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa melaksanakan angkutan massal. Pertama, kapasitas angkut minimal mampu mengangkut 85 penumpang. Kedua, angkutan massal berbasis jalan tersebut harus memiliki jalan khusus meskipun di sejumlah kota belum bisa dilaksanakan akibat terbatasnya kapasitas jalan. Ketiga, tidak boleh ada overlap trayek seperti yang masih terjadi sekarang, dan keempat, jaringan transportasi massal diwajibkan memiliki feeder.
Kemenhub mengusulkan penambahan armada subsidi melalui APBN sebanyak 200 unit pada tahun 2011 guna mendukung penerapan BRT di berbagai kota di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat hingga empat kali lipat dibandingkan dengan jumlah bus subsidi yang akan diserahkan pada tahun 2010 sebanyak 43 unit. Bus-bus besar tersebut akan didistribusikan ke kota-kota yang serius dalam mengembangkan BRT.
Pemerintah pusat memutuskan untuk mengambil alih upaya mengatasi persoalan stagnasi transportasi di Jabodetabek melalui keluarnya Instruksi Wakil Presiden tentang Penetapan Otoritas Transportasi Jabodetabek dan menunjuk Kuntoro Mangkusubroto sebagai koordinatornya. Wapres menginstruksikan 17 langkah untuk mengatasi kemacetan di Jabodetabek, yakni memberlakukan electric road pricing (ERP), sterilisasi busway, merevisi aturan perparkiran, penambahan empat koridor busway, dan penyediaan BBM murah untuk angkutan umum.
Di angkutan kereta apai (KA), Wapres mengintruksikan agar KA Jabodetabek dioptimalkan, proyek double track jalur KA Manggarai - Cikarang direalisasikan, KA lingkar dalam kota yang terintegrasi dengan angkutan massal dipercepat, dan disediakan parkir dekat stasiun KA Jabodetabek. Wapres juga mengintruksikan agar Kepolisian menertibkan angkutan liar, revisi rencana induk transportasi terpadu, pembangunan enam ruas jalan tol di dalam kota, dan membatasi penggunaan kendaraan bermotor.
Operator angkutan darat menyambut baik terbentuknya otoritas transportasi Jabodetabek, namun mereka mengharapkan agar tim di dalamnya tidak bekerja secara kaku dan penuh birokrasi. Mereka juga berharap dilibatkan dalam otoritas transportasi Jabodetabek yang bertugas mengatasi masalah kemacetan di kawasan tersebut. Pelibatan operator akan berdampak positif dalam mengefektifkan kerja otoritas transportasi Jabodetabek itu. Pasalnya, kerja otoritas transportasi ini sangat berat karena kemacetan di wilayah Jabodetabek tidak bisa diselesaikan sepotong-potong.
Untuk mengantisipasi kemacetan pasca Lebaran Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan beberapa kebijakan, yakni manajemen lalu lintas di kawasan tertentu dan pengaktifan busway koridor 9 (Pinangranti-Pluit) dan koridor 10 (Cililitan-Tanjung Priok) sebelum memberlakukan pembatasan kendaraan bermotor. Menurut data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jumlah armada yang dialokasikan untuk melayani penumpang di dua koridor itu adalah 139 unit mencakup 25 bus gandeng dan 114 single bus. Selain itu, pintu masuk tol di Semanggi akan disatukan dengan pintu tol di depan Hotel Kartika Candra.
Meskipun belum menetapkan pelaksanaannya, Gubernur DKI Jakarta memastikan pembatasan kendaraan bermotor, baik mobil, roda tiga maupun motor akan dilakukan secara proporsional mengingat pertumbuhan jumlah kendaraan yang semakin meledak. Saat ini sudah ada sekitar 4 juta kendaraan roda dua dan 2,4 juta kendaraan roda empat di Jakarta dengan pertumbuhan 8%-9% per tahun yang dikhawatirkan akan memenuhi jalan dan melumpuhkan lalu lintas.
Pemprov DKI Jakarta juga dalam proses final desain engineering dan mempersiapkan tender pembangunan kereta bawah tanah yang konstruksinya diperkirakan dapat dimulai awal tahun 2012. Angkutan massal lain yang juga ditingkatkan fungsi dan daya angkutnya adalah kereta regional. Dalam jangka panjang, Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan strategi sistem transportasi yang lebih mendasar dengan mengintegrasikan kereta bawah tanah, kereta api regional dan Transjakarta dalam satu sistem pembelian tiket yang terintegrasi. (AI)
Jumat, September 24, 2010
Tahun 2011 anggaran restrukturisasi industri TPT naik
Anggaran restrukturisasi mesin industri tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2011 diusulkan naik menjadi Rp200 miliar. Hal ini sesuai dengan pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp83,4 miliar. Dengan tambahan anggaran itu, jumlah pelaku usaha TPT yang dapat mengikuti program itu ditargetkan bertambah dari 100 perusahaan menjadi 200 perusahaan. Sebelumnya, Kemenperin mengusulkan anggaran restrukturisasi mesin TPT pada tahun 2011 tidak jauh berbeda dengan tahun 2010, yakni sekitar Rp150 miliar. Namun, setelah melihat pengalaman tahun 2010 yang permintaanya lebih besar, Kemenperin mengusulkan tambahan Rp83,4 miliar dari anggaran tahun 2010 sebesar Rp154 miliar.
Dari usulan tambahan anggaran Rp83,4 miliar, secara rinci akan digunakan untuk bantuan modal investasi peremajaan mesin/peralatan tekstil, alas kaki, dan penyamakan kulit Rp74,3 miliar dan verifikasi perusahaan yang akan mengimplementasikan program peningkatan teknologi Rp3,5 miliar. Selain itu juga digunakan untuk pengelolaan operasional program peningkatan teknologi industri Rp1 miliar, fasilitas monitoring pelaksanaan skema II Rp300 juta dan promosi kemampuan industri dan peningkatan kompetensi SDM industri tekstil dan aneka Rp4,29 miliar.
Kemenperin mencatat selama periode pendaftaran program restrukturisasi mesin TPT selama 29 Maret-30 Juni 2010 telah terdaftar 202 industri TPT dengan perkiraan investasi Rp2,33 triliun dengan bantuan senilai Rp212,66 miliar atau 147% dari anggaran yang tersedia atau mengalami kekurangan Rp68,31 miliar. Dengan demikian ada 91 industri TPT peserta program restrukturisasi mesin masuk dalam kategori waiting list. Rencananya perusahaan ini akan masuk dalam program restrukturisasi tahun 2011. Program restrukturisasi mesin TPT selama 2007-2009 telah memberikan bantuan sebesar Rp507,77 miliar dengan realisasi investasi mesin baru sebesar Rp4,9 triliun.
Dari program restrukturisasi permesinan yang digulirkan oleh Kemenperin pada tahun 2009 terlihat produktivitas industri TPT meningkat hingga 13,68%. Program restrukturisasi permesinan industri TPT yang dimulai sejak tahun 2007 masih berlangsung, yang meliputi sosialisasi program, monitoring pelaksanaan permesinan TPT 2009, dan penerimaan pendaftaran calon peserta program. Dari 193 perusahaan yang mengikuti program restrukturisasi yang menghabiskan anggaran sekitar Rp240 miliar, Kemenperin telah memonitor 100 perusahaan dengan hasil yang cukup menggembirakan.
Untuk program restrukturisasi permesinan TPT pada tahun 2009, hasilnya meliputi peningkatan efisiensi penggunaan energi sebesar 8,99%-14,26%, meningkatkan penyerapan tenaga kerja 7,22%, peningkatan kuantitas produksi 16,27%-21,89%, dan peningkatan produktivitas 8,44%-13,68%. Program restrukturisasi permesinan TPT dilakukan pertama kali pada April 2007, dengan pagu anggaran Rp153,31 miliar yang diserap 92 perusahaan dan memacu investasi hingga Rp1,55 triliun. Kemenperin juga optimistis nilai ekspor industri TPT tahun 2010 akan mencapai USD10 miliar. Pada tahun 2009, nilai ekspor industri TPT mencapai USD9,26 miliar dan menempatkan sektor TPT pada peringkat kedua penghasil devisa terbesar dari sektor nonmigas.
Menurut Kadin Indonesia, nilai ekspor industri TPT tidak dapat melonjak secara drastis, karena kompetisi yang ketat dengan produk asal China dan India. Angka USD10 miliar sudah cukup bagus, karena kompetisi yang ketat. Saat ini industri fashion memberi kontribusi sekitar 20% terhadap total nilai ekspor industri TPT. Industri TPT nasional yang berskala besar dan menengah saat ini mampu menyerap tenaga kerja sekitar 1,3 juta orang pada tahun 2009. Apabila ditambah tenaga kerja yang terserap oleh industri skala kecil dan rumah tangga maka total tenaga yang terserap pada tahun 2009 lebih dari 2,4 juta orang.
Kadin juga menyarankan, untuk mengantisipasi persaingan di pasar internasional yang kian kuat, Indonesia perlu menaikkan nilai tambah dan mengembangkan produk turunan, termasuk industri fashion. Pasalnya Indonesia memiliki basis yang kuat untuk mengembangkan industri fashion menembus pasar global karena kualitasnya sudah diakui secara luas.
Indonesia perlu mengembangkan merek produk fashion nasional yang berdaya saing tinggi dan mampu merambah pasar ekspor. Sangat ironis bagi Indonesia sebagai eksportir TPT senilai sekitar USD10 miliar pada tahun 2010, namun tidak memiliki merek nasional yang kuat. Padahal Hong Kong dan Jepang, yang industri TPT-nya masih mengandalkan China, justru memiliki merek seperti Nautica dan Giordano (Hong Kong) serta Uni Glo (Jepang). Produk fashion Indonesia hanya sedikit yang diproduksi secara besar. Saat ini baru ada merek Biyan dan Itang Yunaz, merek lain cenderung eksklusif dan membuat satu baju seharga Rp10 juta. Sebaiknya membuat produk dengan merek tertentu dengan harga Rp200.000, tapi jumlahnya sampai satu juta potong.
Pernyataan Kadin diamini oleh Menperin yang menyatakan berkembangnya industri fashion akan menggerakan industri TPT sebagai bahan baku. Selain sangat erat dengan pertumbuhan industri TPT di Tanah Air, industri fashion akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, antara lain sektor distro, perajin, kosmetika, aksesories, sekolah mode dan lain-lain.
Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesori Indonesia (Apgai) memprediksikan omzet garmen nasional hanya akan mengalami peningkatan sebesar 10% pada tahun 2011. Ikatan Alumni Institut Teknologi Tekstil-Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (IKA ITT-STT) dan Indotextile juga memprediksi peningkatan omzet garmen pada tahun 2011 tidak akan melebihi 10%, hanya berkisar 7-10%. Omzet garmen untuk ekspor hingga akhir tahun 2010 adalah sebesar USD6,5 miliar, sedangkan untuk domestik sebesar USD6,3 miliar. IKA ITT-STT mencatat untuk semester I/2010, ekspor garmen mencapai USD3,18 miliar, dan omzet domestik USD3,15 miliar.
Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja garmen nasional, antara lain upah minimum regional (UMR) dan lonjakan impor. Pasalnya, di industri garmen, struktur biaya yang paling mahal adalah untuk membayar tenaga kerja. Sementara impor diperkirakan akan meningkat 40% pada tahun 2011. Impor garmen mengalami kenaikan setiap tahunnya, terkait CAFTA sebanyak 60 pos tarif khusus garmen masih memiliki tarif BM 15%. Hal ini diperkirakan akan mendorong impor garmen selundupan pada tahun 2011. (AI)
Dari usulan tambahan anggaran Rp83,4 miliar, secara rinci akan digunakan untuk bantuan modal investasi peremajaan mesin/peralatan tekstil, alas kaki, dan penyamakan kulit Rp74,3 miliar dan verifikasi perusahaan yang akan mengimplementasikan program peningkatan teknologi Rp3,5 miliar. Selain itu juga digunakan untuk pengelolaan operasional program peningkatan teknologi industri Rp1 miliar, fasilitas monitoring pelaksanaan skema II Rp300 juta dan promosi kemampuan industri dan peningkatan kompetensi SDM industri tekstil dan aneka Rp4,29 miliar.
Kemenperin mencatat selama periode pendaftaran program restrukturisasi mesin TPT selama 29 Maret-30 Juni 2010 telah terdaftar 202 industri TPT dengan perkiraan investasi Rp2,33 triliun dengan bantuan senilai Rp212,66 miliar atau 147% dari anggaran yang tersedia atau mengalami kekurangan Rp68,31 miliar. Dengan demikian ada 91 industri TPT peserta program restrukturisasi mesin masuk dalam kategori waiting list. Rencananya perusahaan ini akan masuk dalam program restrukturisasi tahun 2011. Program restrukturisasi mesin TPT selama 2007-2009 telah memberikan bantuan sebesar Rp507,77 miliar dengan realisasi investasi mesin baru sebesar Rp4,9 triliun.
Dari program restrukturisasi permesinan yang digulirkan oleh Kemenperin pada tahun 2009 terlihat produktivitas industri TPT meningkat hingga 13,68%. Program restrukturisasi permesinan industri TPT yang dimulai sejak tahun 2007 masih berlangsung, yang meliputi sosialisasi program, monitoring pelaksanaan permesinan TPT 2009, dan penerimaan pendaftaran calon peserta program. Dari 193 perusahaan yang mengikuti program restrukturisasi yang menghabiskan anggaran sekitar Rp240 miliar, Kemenperin telah memonitor 100 perusahaan dengan hasil yang cukup menggembirakan.
Untuk program restrukturisasi permesinan TPT pada tahun 2009, hasilnya meliputi peningkatan efisiensi penggunaan energi sebesar 8,99%-14,26%, meningkatkan penyerapan tenaga kerja 7,22%, peningkatan kuantitas produksi 16,27%-21,89%, dan peningkatan produktivitas 8,44%-13,68%. Program restrukturisasi permesinan TPT dilakukan pertama kali pada April 2007, dengan pagu anggaran Rp153,31 miliar yang diserap 92 perusahaan dan memacu investasi hingga Rp1,55 triliun. Kemenperin juga optimistis nilai ekspor industri TPT tahun 2010 akan mencapai USD10 miliar. Pada tahun 2009, nilai ekspor industri TPT mencapai USD9,26 miliar dan menempatkan sektor TPT pada peringkat kedua penghasil devisa terbesar dari sektor nonmigas.
Menurut Kadin Indonesia, nilai ekspor industri TPT tidak dapat melonjak secara drastis, karena kompetisi yang ketat dengan produk asal China dan India. Angka USD10 miliar sudah cukup bagus, karena kompetisi yang ketat. Saat ini industri fashion memberi kontribusi sekitar 20% terhadap total nilai ekspor industri TPT. Industri TPT nasional yang berskala besar dan menengah saat ini mampu menyerap tenaga kerja sekitar 1,3 juta orang pada tahun 2009. Apabila ditambah tenaga kerja yang terserap oleh industri skala kecil dan rumah tangga maka total tenaga yang terserap pada tahun 2009 lebih dari 2,4 juta orang.
Kadin juga menyarankan, untuk mengantisipasi persaingan di pasar internasional yang kian kuat, Indonesia perlu menaikkan nilai tambah dan mengembangkan produk turunan, termasuk industri fashion. Pasalnya Indonesia memiliki basis yang kuat untuk mengembangkan industri fashion menembus pasar global karena kualitasnya sudah diakui secara luas.
Indonesia perlu mengembangkan merek produk fashion nasional yang berdaya saing tinggi dan mampu merambah pasar ekspor. Sangat ironis bagi Indonesia sebagai eksportir TPT senilai sekitar USD10 miliar pada tahun 2010, namun tidak memiliki merek nasional yang kuat. Padahal Hong Kong dan Jepang, yang industri TPT-nya masih mengandalkan China, justru memiliki merek seperti Nautica dan Giordano (Hong Kong) serta Uni Glo (Jepang). Produk fashion Indonesia hanya sedikit yang diproduksi secara besar. Saat ini baru ada merek Biyan dan Itang Yunaz, merek lain cenderung eksklusif dan membuat satu baju seharga Rp10 juta. Sebaiknya membuat produk dengan merek tertentu dengan harga Rp200.000, tapi jumlahnya sampai satu juta potong.
Pernyataan Kadin diamini oleh Menperin yang menyatakan berkembangnya industri fashion akan menggerakan industri TPT sebagai bahan baku. Selain sangat erat dengan pertumbuhan industri TPT di Tanah Air, industri fashion akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, antara lain sektor distro, perajin, kosmetika, aksesories, sekolah mode dan lain-lain.
Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesori Indonesia (Apgai) memprediksikan omzet garmen nasional hanya akan mengalami peningkatan sebesar 10% pada tahun 2011. Ikatan Alumni Institut Teknologi Tekstil-Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (IKA ITT-STT) dan Indotextile juga memprediksi peningkatan omzet garmen pada tahun 2011 tidak akan melebihi 10%, hanya berkisar 7-10%. Omzet garmen untuk ekspor hingga akhir tahun 2010 adalah sebesar USD6,5 miliar, sedangkan untuk domestik sebesar USD6,3 miliar. IKA ITT-STT mencatat untuk semester I/2010, ekspor garmen mencapai USD3,18 miliar, dan omzet domestik USD3,15 miliar.
Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja garmen nasional, antara lain upah minimum regional (UMR) dan lonjakan impor. Pasalnya, di industri garmen, struktur biaya yang paling mahal adalah untuk membayar tenaga kerja. Sementara impor diperkirakan akan meningkat 40% pada tahun 2011. Impor garmen mengalami kenaikan setiap tahunnya, terkait CAFTA sebanyak 60 pos tarif khusus garmen masih memiliki tarif BM 15%. Hal ini diperkirakan akan mendorong impor garmen selundupan pada tahun 2011. (AI)
Senin, September 20, 2010
Jagung
Kementerian Pertanian membagikan bibit jagung hibrida kepada petani untuk ditanam di lahan seluas 633 ribu ha di seluruh wilayah penghasil jagung di Indonesia mulai September 2010 hingga Oktober 2010. Hal itu dilakukan guna menggenjot produksi jagung lokal serta memproteksi ketahanan pangan dalam negeri dari dampak menurunnya produksi jagung di luar negeri. Penanaman bibit unggul ini diharapkan bisa menghasilkan penambahan produksi lokal sekitar 3 juta ton jagung di wilayah penghasil jagung seperti di Sulsel, Sumut, Lampung, Jabar, Jatim, dan NTT.
Dewan Jagung Nasional menilai upaya pemerintah untuk membagikan benih jagung hibrida sangat tepat. Namun demikian, langkah tersebut harus diimbangi dengan teknologi varietas. Jika tidak diimbangi dengan teknologi varietas, tujuan peningkatan produksi sulit tercapai. Teknologi varietas harus memaksimalkan ketepatan waktu dan harga jual. Dengan demikian, jagung dapat dioptimalkan di dalam negeri sehingga mengurangi impor.
Jagung lokal di Indonesia memiliki keragaman genetik tertinggi di kawasan Asia. Menurut Balai Penelitian Tanaman Serealia Makassar, hal tersebut merupakan keunggulan tersendiri sehingga membuka peluang besar untuk dapat mengembangkan jagung hibrida unggul. Jenis jagung lokal sangat banyak terdapat di Provinsi NTT dan NTB. Tingginya keragaman genetik jagung lokal ini dapat dimanfaatkan untuk semakin mengurangi jagung hibrida yang diperoleh dari perusahaan multinasional. Selama ini, sebagian besar jagung hibrida masih diperoleh dari perusahaan multinasional dan sedikit yang menyentuh jagung lokal. Untuk itu, perlu dilakukan eksplorasi jagung lokal dengan menggunakan teknologi molekuler.
Dengan menggunakan teknologi molekuler, maka dapat dilihat karakteristik dan gen yang terdapat dalam jagung lokal. Selain itu, teknologi ini juga dapat digunakan untuk merakit jagung hibrida yang mengandung protein dan antioksidan yang tingi sehingga jagung hibrida yang dihasilkan juga tahan terhadap cekaman genangan, kekeringan, dan juga hama penyakit.
Produktivitas tanaman jagung hibrida di Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Jateng, meningkat mencapai 13 ton/ha pada masa panen 2010. Jagung yang dipanen oleh gabungan kelompok tani di wilayah Desa Kalen adalah varietas Bisi-2 dan Bisi-816. Dengan 15 kg benih/ha dan jarak tanam 70 cm x 20 cm, kedua varietas ini mampu menghasilkan maksimal 13,4 ton/ha. Keduanya hanya dibedakan dari jumlah tongkolnya. Jika Bisi-2 mempunyai dua tongkol, sedangkan Bisi-816 yang baru diluncurkan pada awal 2009, memiliki satu tongkol besar.
Dinas Pertanian dan Peternakan Sulbar mengembangkan tanaman jagung seluas 300 ribu ha untuk mendorong peningkatan produksi jagung tahun 2010 di wilayah itu. Hasil produksi komoditi jagung di Provinsi Sulbar saat ini sangat melimpah sehingga mampu mendorong peningkatan ekonomi untuk kesejahteraan para petani di wilayah itu. Ada dua kabupaten di Sulbar yang menjadi sentra hasil produksi tanaman jagung, yakni Kabupaten Mamuju Utara dan Mamuju. Meningkatnya hasil produksi jagung juga dipicu banyaknya dukungan dari pemerintah pusat untuk membantu para kelompok tani yang ada di daerah tersebut. Bantuan pemerintah pusat yang dirasakan manfaatnya oleh petani selama ini berupa bantuan bibit jagung hibrida, bantuan pupuk dan beberapa jenis bantuan lainnya.
Tingkat produksi jagung di Provinsi Sulbar terus meningkat dan tahun 2010 ini diperkirakan akan menembus hingga 60.000 ton. Produksi jagung tahun 2009 sebesar 58.320 ton pipilan kering meningkat sebesar 18.068 ton (44,89%) dibanding produksi tahun 2008 yaitu 40.252 ton. Peningkatan produksi jagung tahun 2009 dipicu dengan peningkatan luas panen sebesar 2.584 ha (28,36%) dan peningkatan produktivitas sebesar 5,69 kwintal/ha (12,88%).
Sementara itu, dampak perubahan musim yang sedang terjadi sudah semakin dirasakan oleh masyarakat pertanian Jatim. Akibat anomali musim, produksi jagung Jatim diperkirakan turun sekitar 326.656 ton pipilan kering (ppk) atau sekitar 6,20% dari realisasi produksi tahun 2009 yang mencapai 5,266 juta ton ppk. Akibat hujan berkepanjangan, maka banyak petani jagung yang lebih memilih beralih tanam padi. Sehingga luas lahan produksi jagung pada tahun 2010 ini menyusut hingga 81.664 ha dengan tingkat produksi kira-kira sebesar 326.656 ton ppk. Luas lahan jagung yang tertanami hingga Agustus 2010 ini mencapai 77,69% dengan produksi sebesar 79,54%.
Meski mengalami penurunan, msyarakat Jatim optimistis produksi jagung Jatim masih surplus. Saat ini kebutuhan jagung Jatim mencapai 2,30 juta ton ppk/tahun. Sementara jika terjadi penurunan produksi sebesar 6,20%, maka diperkirakan produksi jagung Jatim akan mencapai sekitar 4,940 juta ton ppk/tahun sehingga masih ada surplus sekitar 2,64 juta ppk/tahun. Akan tetapi, penurunan ini juga perlu diwaspadai. Salah satu caranya adalah dengan melakukan optimalisasi penanaman jagung melalui bantuan bibit unggul dari berbagai program.
Di beberapa daerah, pengembangan jagung bukannya dimanfaatkan untuk produksi pangan, namun untuk pakan ternak. Oleh karena itu, jagung ditanam secara khusus yang dipanen secara keseluruhan bagian tanaman batang, daun, dan tongkol sewaktu masih muda. Sebagian besar petani mengaku lebih untung, karena hanya membutuhkan waktu hanya sekitar kisaran umur 65-75 hari setelah tanam. Dalam beberapa tahun terakhir, proporsi penggunaan jagung oleh industri pakan telah mencapai 50% dari total kebutuhan nasional. Dalam 20 tahun ke depan, penggunaan jagung untuk pakan diperkirakan terus meningkat dan bahkan setelah tahun 2020 lebih dari 60% dari total kebutuhan nasional.
Secara internasional, efek domino gagal panen di China mengakibatkan stok jagung dunia berkurang dan harga jagung ikut melonjak. Tentu saja, hal itu bisa berimbas terhadap harga jagung domestik. Saat ini, harga jagung lokal mencapai Rp2.800/kg. Diperkirakan, sampai akhir tahun 2010 nanti harga jagung bisa naik sekitar Rp3.000/kg. Faktor curah hujan yang berkepanjangan di negara-negara produsen jagung seperti Rusia, China, dan Argentina, berimbas pada penurunan produksi jagung dalam skala dunia. Faktor ini turut membuat lonjakan permintaan jagung di AS merambat naik. (AI)
Dewan Jagung Nasional menilai upaya pemerintah untuk membagikan benih jagung hibrida sangat tepat. Namun demikian, langkah tersebut harus diimbangi dengan teknologi varietas. Jika tidak diimbangi dengan teknologi varietas, tujuan peningkatan produksi sulit tercapai. Teknologi varietas harus memaksimalkan ketepatan waktu dan harga jual. Dengan demikian, jagung dapat dioptimalkan di dalam negeri sehingga mengurangi impor.
Jagung lokal di Indonesia memiliki keragaman genetik tertinggi di kawasan Asia. Menurut Balai Penelitian Tanaman Serealia Makassar, hal tersebut merupakan keunggulan tersendiri sehingga membuka peluang besar untuk dapat mengembangkan jagung hibrida unggul. Jenis jagung lokal sangat banyak terdapat di Provinsi NTT dan NTB. Tingginya keragaman genetik jagung lokal ini dapat dimanfaatkan untuk semakin mengurangi jagung hibrida yang diperoleh dari perusahaan multinasional. Selama ini, sebagian besar jagung hibrida masih diperoleh dari perusahaan multinasional dan sedikit yang menyentuh jagung lokal. Untuk itu, perlu dilakukan eksplorasi jagung lokal dengan menggunakan teknologi molekuler.
Dengan menggunakan teknologi molekuler, maka dapat dilihat karakteristik dan gen yang terdapat dalam jagung lokal. Selain itu, teknologi ini juga dapat digunakan untuk merakit jagung hibrida yang mengandung protein dan antioksidan yang tingi sehingga jagung hibrida yang dihasilkan juga tahan terhadap cekaman genangan, kekeringan, dan juga hama penyakit.
Produktivitas tanaman jagung hibrida di Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Jateng, meningkat mencapai 13 ton/ha pada masa panen 2010. Jagung yang dipanen oleh gabungan kelompok tani di wilayah Desa Kalen adalah varietas Bisi-2 dan Bisi-816. Dengan 15 kg benih/ha dan jarak tanam 70 cm x 20 cm, kedua varietas ini mampu menghasilkan maksimal 13,4 ton/ha. Keduanya hanya dibedakan dari jumlah tongkolnya. Jika Bisi-2 mempunyai dua tongkol, sedangkan Bisi-816 yang baru diluncurkan pada awal 2009, memiliki satu tongkol besar.
Dinas Pertanian dan Peternakan Sulbar mengembangkan tanaman jagung seluas 300 ribu ha untuk mendorong peningkatan produksi jagung tahun 2010 di wilayah itu. Hasil produksi komoditi jagung di Provinsi Sulbar saat ini sangat melimpah sehingga mampu mendorong peningkatan ekonomi untuk kesejahteraan para petani di wilayah itu. Ada dua kabupaten di Sulbar yang menjadi sentra hasil produksi tanaman jagung, yakni Kabupaten Mamuju Utara dan Mamuju. Meningkatnya hasil produksi jagung juga dipicu banyaknya dukungan dari pemerintah pusat untuk membantu para kelompok tani yang ada di daerah tersebut. Bantuan pemerintah pusat yang dirasakan manfaatnya oleh petani selama ini berupa bantuan bibit jagung hibrida, bantuan pupuk dan beberapa jenis bantuan lainnya.
Tingkat produksi jagung di Provinsi Sulbar terus meningkat dan tahun 2010 ini diperkirakan akan menembus hingga 60.000 ton. Produksi jagung tahun 2009 sebesar 58.320 ton pipilan kering meningkat sebesar 18.068 ton (44,89%) dibanding produksi tahun 2008 yaitu 40.252 ton. Peningkatan produksi jagung tahun 2009 dipicu dengan peningkatan luas panen sebesar 2.584 ha (28,36%) dan peningkatan produktivitas sebesar 5,69 kwintal/ha (12,88%).
Sementara itu, dampak perubahan musim yang sedang terjadi sudah semakin dirasakan oleh masyarakat pertanian Jatim. Akibat anomali musim, produksi jagung Jatim diperkirakan turun sekitar 326.656 ton pipilan kering (ppk) atau sekitar 6,20% dari realisasi produksi tahun 2009 yang mencapai 5,266 juta ton ppk. Akibat hujan berkepanjangan, maka banyak petani jagung yang lebih memilih beralih tanam padi. Sehingga luas lahan produksi jagung pada tahun 2010 ini menyusut hingga 81.664 ha dengan tingkat produksi kira-kira sebesar 326.656 ton ppk. Luas lahan jagung yang tertanami hingga Agustus 2010 ini mencapai 77,69% dengan produksi sebesar 79,54%.
Meski mengalami penurunan, msyarakat Jatim optimistis produksi jagung Jatim masih surplus. Saat ini kebutuhan jagung Jatim mencapai 2,30 juta ton ppk/tahun. Sementara jika terjadi penurunan produksi sebesar 6,20%, maka diperkirakan produksi jagung Jatim akan mencapai sekitar 4,940 juta ton ppk/tahun sehingga masih ada surplus sekitar 2,64 juta ppk/tahun. Akan tetapi, penurunan ini juga perlu diwaspadai. Salah satu caranya adalah dengan melakukan optimalisasi penanaman jagung melalui bantuan bibit unggul dari berbagai program.
Di beberapa daerah, pengembangan jagung bukannya dimanfaatkan untuk produksi pangan, namun untuk pakan ternak. Oleh karena itu, jagung ditanam secara khusus yang dipanen secara keseluruhan bagian tanaman batang, daun, dan tongkol sewaktu masih muda. Sebagian besar petani mengaku lebih untung, karena hanya membutuhkan waktu hanya sekitar kisaran umur 65-75 hari setelah tanam. Dalam beberapa tahun terakhir, proporsi penggunaan jagung oleh industri pakan telah mencapai 50% dari total kebutuhan nasional. Dalam 20 tahun ke depan, penggunaan jagung untuk pakan diperkirakan terus meningkat dan bahkan setelah tahun 2020 lebih dari 60% dari total kebutuhan nasional.
Secara internasional, efek domino gagal panen di China mengakibatkan stok jagung dunia berkurang dan harga jagung ikut melonjak. Tentu saja, hal itu bisa berimbas terhadap harga jagung domestik. Saat ini, harga jagung lokal mencapai Rp2.800/kg. Diperkirakan, sampai akhir tahun 2010 nanti harga jagung bisa naik sekitar Rp3.000/kg. Faktor curah hujan yang berkepanjangan di negara-negara produsen jagung seperti Rusia, China, dan Argentina, berimbas pada penurunan produksi jagung dalam skala dunia. Faktor ini turut membuat lonjakan permintaan jagung di AS merambat naik. (AI)
Langganan:
Postingan (Atom)