Industri perkapalan menggeliat

Pada tahun 2010 ini Indonesia membutuhkan tambahan 654 kapal baru sehingga industri pembuatan kapal di tanah air membutuhkan investasi baru kurang lebih Rp5,7 triliun untuk meningkatkan kapasitasnya. Sebanyak 654 kapal baru tersebut berupa kapal coal carrier (390), tanker (225), general cargo (25), dan container (14), dengan berbagai ukuran mulai dari 1.500 dwt hingga 60.000 dead weight ton (DWT). Hal ini tentu sangat menggembirakan karena berarti bisnis pembuatan kapal di tanah air mulai membaik.

Berdasarkan data Iperindo (Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia), kapasitas terpasang industri perkapalan nasional baru mencapai 225.000 gross ton (GT) per tahun. Hasil proyeksi Iperindo menunjukkan adanya kebutuhan bangunan baru mencapai 500.00 GT per tahun. Namun masalahnya, peluang tersebut belum tentu dapat dimanfaatkan secara optimal oleh industri perkapalan di tanah air. Pasalnya, hingga kini industri perkapalan masih belum memiliki industri perkapalan yang memadai.

Iperindo menyatakan industri galangan kapal nasional hingga kuartal II/2010 mendapatkan tambahan order kapal baru di atas USD100 juta. Order itu datang dari beberapa perusahaan seperti PT Pertamina dan PT Intenational Nickel Indonesia Tbk (Inco). Selain itu, galangan kapal domestik juga mendapat order dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan PT Pelindo II.

PT Pelindo II memesan 7 unit tug boat dengan harga per unit sekitar USD3 juta. Order ini dikerjakan oleh PT Daya Radar Utama yang berbasis di Jakarta, PT Sanur Marindo di Tegal, dan PT Meranti Nusa Bahari di Banjarmasin. Sementara Kemenhub sedang melakukan tender pembuatan 5 unit kapal perintis, dan Inco memesan dua kapal. Pertamina juga segera menyelesaikan tender pengadaan kapal tanker.

Pertamina akan segera menggelar tender enam kapal tanker, dari 10 kebutuhan kapal, dalam waktu dekat. Total nilai pengadaan sebanyak 10 unit tanker tersebut mencapai USD200 juta. Dari enam kapal itu, Pertamina memesan tiga unit kapal tanker berkapasitas 3.500 DWT, satu unit berkapasitas 6.500 DWT, dan dua unit berkapasitas 17.500 DWT, dengan lama waktu pengerjaannya sekitar 14–18 bulan.

Menurut Iperindo, pembangunan kapal tanker Pertamina itu dapat mendongkrak utilisasi galangan untuk pembangunan kapal baru hingga 15%. Iperindo memperkirakan pada tahun 2010 ini utilisasi galangan untuk pembangunan kapal baru di Indonesia bisa mencapai 60%, atau naik dibandingkan dengan tahun lalu yang sekitar 35% - 40% dari total kapasitas terpasang.

Meski permintaan kapal masih tumbuh, namun industri galangan kapal di dalam negeri hingga saat ini masih kesulitan menyerap fasilitas fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah (BM-DTP) pada tahun 2010. BM ini seharusnya dibayar oleh importir namun dibayar oleh pemerintah. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka mendorong daya saing industri nasional. Selain itu, barang yang diimpor adalah barang yang belum diproduksi di Indonesia, atau secara QCD (quality, cost, dan delivery) belum memenuhi.

BM-DTP merupakan fasilitas cukup penting dalam menopang pertumbuhan produksi kapal mengingat sebagian besar komponen kapal masih diimpor dengan bea masuk (BM) sekitar 5%-10%. Rendahnya daya serap BM-DTP di industri galangan pada tahun 2010 ini sama dengan kondisi pada tahun 2009. Akibatnya, struktur biaya produksi kapal tetap tidak kompetitif.

Pelaku industri galangan kapal juga menuntut pemerintah memberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Pasalnya, pajak sebesar 10% itu dianggap memberatkan dalam realisasi pembuatan kapal baru yang membutuhkan dana besar. Misalnya, biaya pembuatan satu kapal paling murah saja USD8,3 juta atau sekitar Rp75 miliaran. Kalau biaya tersebut masih harus ditambahkan pajak sebesar 10% dalam komponen biaya maka hal ini memberatkan. Saat ini tidak banyak galangan yang punya modal besar, di sisi lain harga jual kapal nantinya juga menjadi tinggi dan tidak kompetitif.

Iperindo berharap PPN DTP tersebut sudah mulai dapat dijalankan mulai triwulan III/2010 mendatang. Pemberlakuan secepatnya sangat dibutuhkan mengingat di sektor pelayaran sejak 1 Januari 2010 lalu telah diberlakukan azas cabotage, yakni seluruh kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus berbendera Indonesia. Dengan pemberlakuan azas cabotage, kebutuhan kapal buatan galangan lokal menjadi meningkat signifikan.

Sementara itu, kerusuhan yang terjadi di industri galangan Batam beberapa waktu lalu ternyata tak berpengaruh terhadap iklim investasi. Beberapa perusahaan galangan kapal asing justru tetap melanjutkan rencana investasi di Batam. Perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding Marine Engineering Co Ltd, dikabarkan akan membangun galangan kapal di Batam mulai tahun 2010 ini. Daewoo akan menjalin usaha patungan (joint venture) dengan BUMN industri galangan kapal, PT Dok Koja Bahari.

Pemerintah Finlandia juga menawarkan kerja sama di bidang industri perkapalan untuk mendukung sistem kalancaran logistik Indonesia yang memiliki karakteristik negara kepulauan. Karakteristik ini hampir sama dengan Finlandia yang memiliki penduduk hanya 5,5 juta orang tapi luas wilayahnya hampir dua kali luas Pulau Jawa. Karena wilayahnya terdiri dari kepulauan maka 90% distribusi logistik di negara itu dilakukan melalui jalur laut dan udara, sedangkan 10% lainnya dilakukan melalui darat, khususnya untuk produk dagang. Hal inilah yang membuat Finlandia kuat dalam pengembangan industri galangan kapal.

Industri kapal masih kesulitan mendapat modal untuk mengembangkan bisnisnya. Hingga kini keberpihakan perbankan nasional kepada industri perkapalan dinilai masih kurang. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan kredit perbankan untuk industri perkapalan baru Rp9,8 triliun atau sekitar 1% dari total kredit perbankan yang sudah mencapai Rp1.000 triliun. Selain itu, industri perkapalan juga membutuhkan insentif perpajakan berupa pembebasan PPN karena PPN dinilai memperlemah daya saing dan kompetisi industri perkapalan nasional karena berakibat pada penambahan biaya produksi. (AI)