Garam

Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia (Apgasi) mengeluhkan hujan yang berkepanjangan telah mengakibatkan petani garam gagal panen. Saat cuaca cerah, garam sudah terbentuk menjadi kristal sekitar tujuh hari. Pada saat itu inti garam sudah terbentuk namun masih muda. Garam muda itu kemudian akan membentuk menjadi garam yang normal bila konsentrasi air garamnya 20% ke atas. Namun akibat cuaca yang tidak menentu, kondisi air garamnya menurun lagi hingga 10%. Padahal, waktu panen garam di Indonesia umumnya berkisar empat hingga lima bulan, dan seharusnya sudah dimulai sejak bulan Juli lalu.

Hingga saat ini, Apgasi belum menerima laporan adanya panen secara besar-besaran di sentra garam di wilayah Indramayu, Cirebon, Madura, Brebes, Rembang, Pati, Tuban, dan Pasuruan. Sentra garam di Madura meliputi Sumemep, Pamekasan, dan Sampang. Di daerah tersebut terdapat lahan garam rakyat yang luasnya sekitar 6.600 ha. Jika berproduksi normal akan menghasilkan sekitar 528 ribu ton dalam satu tahun. Sentra garam tersebut merupakan basis produksi garam nasional. Madura menyumbangkan 60% dari produksi nasional, kemudian kawasan pantura sebesar 30%, dan sisanya tersebar di 27 kabupaten dan kota lain di Indonesia.

Sementara itu, Asosiasi Pemasaran Produk Pertanian Indonesia (AP3I) menyatakan, seluruh petani garam Indonesia di berbagai sentra industri pada tahun ini benar-benar terpukul oleh anomali cuaca. Intensitas curah hujan yang tidak normal sejak awal tahun, dan cenderung tinggi membuat UKM garam frustrasi sebab hingga Agustus banyak yang gagal panen hingga tiga kali. Masa panen normal adalah 25 hari tetapi akibat curah hujan sangat tinggi, masa panen membutuhkan sekitar 3 bulan dan hasilnya kurang optimal.

AP3I meminta pemerintah tidak menyalahkan usaha kecil produsen garam yang tahun ini mengalami gagal panen. Pemerintah hendaknya tidak menambah beban petani garam dengan permainan lisensi impor garam seperti pada tahun 2006. Penurunan impor garam 3 tahun terakhir perlu dipertahankan dalam semangat membangun ekonomi kerakyatan. Semangat ini jangan dirusak oleh kebijakan impor garam meski kondisi di tingkat petani saat ini sangat memprihatinkan.

Produksi garam saat ini hanya di bawah 35.000 ton atau di bawah 1% dari total kebutuhan garam konsumsi sebesar 1,4 juta ton, sehingga sisanya terpaksa diimpor. Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan tambahan alokasi impor garam beryodium 300.000 ton untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi sampai akhir tahun 2010. Impor garam itu akan dilakukan dalam dua tahap dengan alokasi masing-masing tahapan sebesar 150.000 ton. Dengan tambahan alokasi impor tersebut maka total alokasi impor garam iodisasi pada tahun 2010 mencapai 437.000 ton. Sebanyak 137.000 ton telah dialokasikan sebelumnya, bahkan hampir terealisasi seluruhnya.

Dalam melaksanakan importasi garam ini pemerintah diharapkan lebih berhati-hati. Pasalnya, diduga banyak garam industri yang masuk ke pasar konsumsi. Ini terjadi, karena ada perusahaan yang mendapat izin impor garam industri sekaligus importir garam konsumsi. Sebagai informasi, ada dua jenis izin impor garam yakni izin untuk importir terdaftar (IT) yang khusus untuk garam industri dan importir produsen (IP) untuk garam konsumsi. Izin IT hanya dimiliki dua perusahaan, yaitu PT Sumateraco dan PT Garindo. Namun ternyata PT Garindo juga memiliki izin IP.

Mestinya izin kedua jenis importir ini dipisahkan secara tegas. Tanpa pemisahan izin, garam industri bisa merembes ke pasar konsumsi. Apalagi pemerintah tidak memiliki lembaga khusus yang mengawasi importasi garam. Pemerintah seharusnya menunjuk satu perusahaan saja yang mengimpor garam industri. Selain itu, pemerintah juga harus membentuk lembaga pengawas importasi garam. Jangan sampai izin impor tersebut disalahgunakan sehingga mengakibatkan garam petani tidak laku.

Salah satu negara sumber utama impor garam Indonesia adalah Australia. Teknologi pembuatan garam Australia lebih maju, yakni menggunakan pipa ke laut hingga kedalaman 5 km sehingga air lautnya bersih. Australia saat ini terkenal sebagai pengekspor garam terbesar di dunia dengan pabriknya yang berteknologi tinggi. Pemerintah saat ini tengah mencari investor baru di sektor garam yang bisa membangun pabrik berteknologi tinggi. Ini dilakukan untuk meningkatkan produksi garam dalam negeri.

Di samping pembangunan pabrik garam, untuk meningkatkan produksi garam, pemerintah akan memperluas lahan garam. Lahan petani garam akan semakin luas mulai tahun 2013 mendatang. Perluasan lahan ini merupakan salah satu upaya pemerintah mencapai swasembada garam pada tahun 2015 mendatang. Saat ini, luas tambak garam baru sekitar 22.800 ha. Dengan luas sebesar itu, produksi garam hanya sebesar 1,26 juta ton. Untuk mencapai target produksi sebesar 3,3 juta ton, pemerintah akan memperluas tambak garam sebesar 9.000 ha pada tahun 2013 dan 14.000 ha pada tahun 2014 mendatang.

Pemerintah juga akan menjalankan program intensifikasi untuk menggenjot produktivitas lahan agar makin besar. Program intensifikasi garam ini akan mulai dilaksanakan pada tahun 2011. Saat ini, produktivitas lahan baru berkisar 55.490 ton/ha/tahun. Dengan intensifikasi, produktivitas itu diharapkan dapat ditingkatkan menjadi 80.000 ton/ha/tahun.

Apgasi mendukung rencana pemerintah untuk mencapai swasembada garam pada tahun 2015. Agar program itu berhasil, Apgasi mengusulkan pemerintah menaikkan harga pembelian garam di tingkat petani dari Rp 325/kg menjadi Rp1.000/kg. Harga yang rendah akan menyurutkan niat petani untuk berproduksi. Harga yang rendah ini membuat petani tak kunjung menangguk untung, bahkan cenderung rugi. Pemerintah juga diharapkan mengatur ulang tata niaga garam terutama terkait harga dan sanksi bila perusahaan tidak membeli garam petani. Pasalnya, Apgasi menyatakan banyak perusahaan yang sewenang-wenang menekan harga garam dan menolak membeli garam petani selama ini. (AI)