Wakil Ketua Perhimpunan Real Estat Indonesia (REI) Jawa Timur Totok Lusida mengatakan, pertumbuhan penjualan rumah sederhana pada tahun 2009 akan naik signifikan seiring pemberian subsidi dari pemerintah di bidang properti. Subsidi pemerintah di bidang properti ini untuk membidik sejumlah kalangan seperti anggota TNI dan Polri dengan subsidi Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit dan Polri (YKPP), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-PNS/Bapertarum-PNS), dan untuk karyawan swasta dengan Jamsostek.
Deputi Pemimpin BI Surabaya Wiyoto juga optimistis, penjualan rumah pada tahun 2009 akan tumbuh secara signifikan, seiring perkiraan kredit properti yang diharapkan juga tumbuh relatif stabil. Pertumbuhan ini sudah terlihat sejak triwulan IV/2008. Pertumbuhan penjualan rumah pada triwulan IV/2008 mencapai 24,07% dibandingkan periode sama tahun 2007.
Pertumbuhan ini seiring dengan peningkatan kredit properti yang tercatat di perbankan. Pada periode ini, pertumbuhan penyaluran kredit properti mencapai 25,96%. Angka ini di atas triwulan IV/2007 yang hanya tumbuh 18,57%. Kenaikan tipe rumah sederhana ini didorong masih tingginya permintaan.
Peningkatan penjualan juga diiringi kenaikan harga properti tahun 2009 sekitar 17,91%. Hal ini disebabkan, naiknya harga bahan bangunan, upah pekerja, harga tanah, dan pembangunan infrastruktur di sekitarnya. Kenaikan harga tertinggi terjadi untuk rumah sederhana sebesar 29,36%, diikuti tipe menengah 18,87%, dan tipe besar naik 5,49%.
Berdasarkan Survei Harga Properti Residensial (SHPR) triwulan IV/2008 oleh BI Surabaya, terlihat peningkatan penjualan properti residensial dari periode yang sama tahun 2007. Pertumbuhan tertinggi disumbang rumah sederhana dengan kenaikan 64% dan rumah tipe besar tumbuh 16,67%. Sementara, untuk rumah tipe menengah justru minus 17,39%.
Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) menargetkan pengadaan rumah bagi masyarakat akan tercapai pada tahun 2009 sesuai dengan Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) 2004 - 2009. Rumah layak huni, baik Rumah Sederhana Sehat (RSh) bersubsidi maupun nonsubsidi, serta rumah khusus sampai akhir tahun 2008 sudah terealisasi 1.026.115 unit (81,12%). Apabila prognosa tahun 2009 sebanyak 352.875 unit, maka sampai akhir tahun 2009 akan terealisasi sebanyak 1.378.990 unit (109,01%).
Untuk rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bersumber dari anggaran Kemenpera, Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dan Pemprov DKI Jakarta sampai akhir tahun 2008 tercapai 28.918 unit. Apabila ditambah dengan prognosa tahun 2009 sebanyak 1.728 unit maka sampai akhir tahun 2009 tercapai 30.646 unit (51,08%). Target Rusunawa tidak terpenuhi karena keterbatasan anggaran yang setiap tahunnya dialokasikan bagi pembangunan rusunawa.
Sementara untuk rusunami (rumah susun sederhana milik) dari sasaran 3.600.000 unit, sampai akhir tahun 2008 sudah terealisasi 3.342.982 unit (92,86%). Seandainya ditambah dengan prognosa tahun 2009 sebanyak 724.600 unit maka sampai akhir tahun 2009 tercapai 4.067.582 unit (112,99%). Sementara untuk penataan kawasan sampai akhir tahun 2008 sudah terealisasi 39 kawasan. Apabila ditambah prognosa tahun 2009 sebanyak 10 kawasan berarti sudah terealisasi 49 kawasan yang terdiri dari kawasan siap bangun dan kawasan khusus.
Kemenpera mengajukan anggaran baru senilai Rp6,7 triliun pada tahun 2009 ini untuk penguatan program perumahan rakyat dengan lima bidang prioritas. Usulan anggaran itu terdiri dari tanggungan pajak pertambahan nilai program rusunawa senilai Rp390 miliar, dana sewa beli rusunami Rp750 miliar, fasilitas likuiditas pokok pinjaman kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPR RSh) dan rusunami kepada perbankan senilai Rp4,27 triliun, moratorium pembayaran angsuran KPR bersubsidi Rp150 miliar, dan pembangunan infrastruktur perumahan rakyat sebesar Rp1,16 triliun.
Lima program prioritas yang diajukan merupakan program stimulus kementerian berkaitan dengan tujuh agenda utama perekonomian tahun 2009, seperti sasaran untuk menjaga sektor riil, mempertahankan daya beli, dan melindungi masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Misalnya tanggungan PPN rusunami berfungsi menjaga pergerakan sektor riil dengan mengurangi beban biaya produksi dari sisi biaya PPN, sedangkan fasilitas likuiditas pokok pinjaman berfungsi menjamin tersedianya likuiditas pembiayaan untuk menopang program perumahan rakyat di tengah mengeringnya likuiditas di perbankan.
Hal ini perlu dilaksanakan mengingat para pengembang mulai mengkhawatirkan dampak PHK terhadap penjualan RSh tahun 2009 ini. Menurut Sekjen Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Rakyat Indonesia (Apersi) Tirta Susanto, hampir 50% pasar RSh adalah buruh dan karyawan pabrik, sisanya dari pegawai negeri sipil, TNI dan Polri. Apabila dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sudah memastikan akan mengurangi jumlah karyawan secara bertahap tahun ini, dikhawatirkan pasar RSh akan anjlok.
Saat ini sebanyak 70% konsumen masih mengandalkan pembiayaan via KPR untuk membeli rumah. Hanya sebagian kecil konsumen yang membeli rumah dengan cash keras. berdasarkan survei BI, KPR tetap menjadi fasilitas yang digunakan oleh sebagian besar konsumen mencapai 70,6% dengan tingkat suku bunga 14%. Diikuti oleh pembayaran melalui cash bertahap sebanyak 20,6% dan cash keras sebanyak 8,3%. Untuk pembiayaan properti residensial pada triwulan IV-2008 sebagian besar masih bersumber dari dana internal perusahaan (52,8%), dana perbankan (29,6%), dan nasabah (13,7%).
Dari Kaltim dilaporkan, Pemprov Kaltim mengajukan usulan anggaran untuk perogram penataan pemukiman kumuh dan pengadaan perumahan melalui Kemenpera mencapai Rp194 miliar melalui APBN 2010. Anggaran yang diminta Kaltim itu meliputi pembangunan rusunawa mahasiswa Universitas Mulawarman dan Universitas Borneo Rp20 miliar, rusunawa/rusunami tahap satu untuk rencana relokasi Gang Nibung Samarinda Rp25 miliar dan rusunawa/rusunami untuk perbaikan kawasan kumuh di Kota Bontang Rp15 miliar.
Di samping itu juga ada usulan pembangunan rusunawa/rusunami pengentasan kawasan kumuh di Kota Tarakan sebanyak 5 twin blok Rp20 miliar, peremajaan kawasan kumuh di Samarinda, Tarakan, Bontang, dan Balikpapan Rp100 miliar, bantuan stimulan perumahan swadaya di 14 kabupaten/kota Rp7 miliar, dan dana pembuatan master plan atau DED untuk 14 kabupaten/kota diajukan Rp7 miliar. (AI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar