Industri Kreatif Perlu Didukung

Kementerian Perdagangan melaporkan, pertumbuhan volume perdagangan Indonesia berdasarkan asumsi APBN 2010 adalah 5,1%. Sementara volume eskpor nonmigas diperkirakan tumbuh 6-7,5%. Hal ini didasarkan pada pemulihan krisis global dan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2010 diperkirakan 3,2%.

Untuk itu, Kementerian Perdagangan akan memprioritaskan tiga hal. Pertama, meningkatkan jumlah produk yang memiliki daya saing di tingkat global. Kedua, pengamanan pasar dan produk Indonesia baik di dalam negeri maupun luar negeri. Misalnya, dengan meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi standar. Untuk luar negeri, dengan meningkatkan peran dan kemampuan Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional. Ketiga, peningkatan pencitraan Indonesia (nation branding) melalui peningkatan pencitraan produk Indonesia di dalam dan luar negeri.

Dalam rangka mendukung pengembangan citra Indonesia, Kementerian Perdagangan akan terus menggiatkan program Aku Cinta Indonesia. Karena pencitraan harus mulai dari dalam negeri, termasuk pengembangan industri ekonomi dan industri kreatif dalam upaya meningkatkan apresiasi masyarakat Indonesia terhadap produk dalam negeri yang diwujudkan dalam meningkatkan konsumsi lokal di pasar dalam negeri.

Terkait dengan industri kreatif, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono meminta dukungan agar industri kreatif terus ditingkatkan mengingat sumbangan sektor ini terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) cukup tinggi. Nilai investasi industri kreatif dalam negeri diproyeksikan tak kurang dari Rp150 triliun, atau sekitar 8% dari PDB. Namun, pelaku usaha ekonomi kreatif seringkali terkendala biaya dalam mengembangkan usaha dan produktivitasnya. Untuk itu, pemerintah akan mengupayakan pemberian bantuan pinjaman modal usaha ekonomi kreatif melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Koperasi dan UKM memproyeksikan industri kreatif Indonesia mampu bertumbuh hingga 35% seiring dengan pemberlakuan perdagangan bebas Asean-China. Perdagangan bebas itu memungkinkan produk kreatif Indonesia lebih mudah masuk ke pasar mancanegara, seperti animasi, handicraft, hingga produk kuliner. Hal ini tidak perlu diragukan lagi, karena kreativitas masyarakat Indonesia telah mendapatkan pengakuan dunia yang dibuktikan dengan kemampuan meraih juara pertama pada lomba industri kreatif tingkat internasional selama tiga tahun berturut-turut.

Pemerintah melalui Inpres No.6/2009 tentang Pengembangan Industri Kreatif, telah meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah untuk melakukan rencana aksi pengembangan usaha ekonomi kreatif yang disusun tim koordinasi pengembangan usaha ekonomi kreatif. Usaha dimaksud adalah kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kreasi bernilai ekonomis. Pemerintah juga akan meminta bank-bank untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi kreatif dengan memberikan pinjaman modal.

Industri kreatif mencakup antara lain periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion, film, dan fotografi, musik, penerbitan, radio dan televisi, pertunjukan, serta riset dan pengembangan. Berdasarkan hasil studi Kementerian Perdagangan berjudul Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2015, pengembangan industri kreatif menghadapi sejumlah kelemahan dari aspek pembiayaan.

Pertama, belum ada bentuk skema pembiayaan yang sesuai dengan industri kreatif. Syarat kolateral pada skema kredit konvensional memberatkan, dan tidak memotivasi pelaku industri kreatif karena seluruh risiko harus ditanggungnya. Kedua, jumlah komitmen penyaluran pinjaman oleh lembaga keuangan belum memadai kebutuhan usaha industri ini. Ketiga, belum tersosialisasi dan terlaksana dengan baik mengenai Inpres No.6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan keempat, kurangnya lembaga pembiayaan yang bersedia membiayai industri kreatif.

Sementara itu, pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Agreement diyakini tidak akan menggeser industri kreatif yang mendukung dunia pariwisata di Yogyakarta. Pihak pemda akan mendorong usaha mikro kecil dan menengah agar giat mengembangkan industri kreatif untuk menunjang pariwisata. Selama ini, usaha yang berkembang di Yogyakarta adalah bidang jasa yang menyokong pariwisata, seperti perhotelan. Produk yang banyak terjual juga produk lokal yang mendukung pariwisata seperti barang-barang kerajinan.

Di samping Yogyakarta, Surakarta juga berencana untuk tetap fokus mengembangkan industri kreatif pada tahun 2010 ini. Kebijakan tersebut diharapkan mampu untuk mengantisipasi gempuran produk dari luar negeri, terutama produk dari China. Selama ini, produk dari produsen lokal kesulitan untuk bersaing dengan produk impor, termasuk di pasar dalam negeri, terutama di sektor garmen dan mebel.

Industri kreatif merupakan salah satu solusi dalam menghadapi pasar bebas. Pasalnya, produk yang dihasilkan lebih spesifik. Hal itu membuat hasil produksi industri kreatif hanya memiliki sedikit pesaing. Untuk mengembangkannya, pihak pemkot Surakarta telah menyiapkan anggaran hingga Rp 2,4 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2010 untuk rangkaian kegiatan yang antara lain berupa pelatihan, bantuan mesin, serta mengikutsertakan pelaku industri kecil dalam beberapa pameran, baik tingkat lokal maupun nasional.

Dari Riau, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18 tahun 2012 mendatang diperkirakan akan mendongkrak pasar industri kreatif. Pasalnya, peserta PON seperti atlet, pelatih maupun official termasuk wartawan nasional yang meliput, serta penonton, diperkirakan akan datang dari berbagai provinsi dan akan memburu cindera mata khas Riau maupun PON untuk oleh-oleh. Untuk itu Pemprov Riau akan mewadahi pelaku industri kreatif yang sangat beragam dan mayoritas berasal dari pengusaha UMKM, dengan membangun plaza UMKM. Dengan terbangunnya plaza UMKM, paling tidak sekitar 1.000 UMKM akan ikut serta berperan aktif dalam penyediaan kerajinan dan makanan khas Riau. (AI)