UKM Indonesia optimistis

Deputi Kepala Bidang Pengkajian dan Kebijakan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Dr Utama H. Padmadinata mengatakan, lembaga interdep Pusat Inovasi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah akan mulai beroperasi tahun 2009. Lembaga ini akan menjadi one stop service, dari berbagai informasi yang dibutuhkan oleh usaha kecil.

Pusat Inovasi ini dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden No.6/2007 dan No.5/2008. Pusat inovasi ini akan membangun data base usaha mikro di Indonesia yang bisa diakses oleh siapapun yang membutuhkan melalui internet. Saat ini sektor usaha mikro menyerap 99% tenaga kerja di Indonesia dan jumlahnya diperkirakan mencapai 49 juta jumlah usaha.

Pusat inovasi ini juga akan menyediakan bantuan bagi usaha mikro untuk mendapatkan dukungan teknologi, jaringan pemasaran, hingga pendanaan. Yang akan dibantu adalah usaha-usaha baru dan usaha-usaha yang sudah ada yang akan dikembangkan. Program pertama akan difokuskan pada usaha mikro yang bergerak di sektor manufkatur, industri kreatif, serta industri agro.

Menghadapi krisis yang tengah melanda dunia saat ini, para pelaku UKM Indonesia dinilai optimistis dalam memandang prospek pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan hingga pertengahan tahun 2009. Hal ini merupakan hasil survei The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Comercial Banking Asia Pasifik yang bekerja sama dengan Taylor Nelson Sofres (TNS), kelompok perusahaan konsultan penelitian dan pemasaran hasil merger Taylor Nelson (AS), Sofres (Prancis), dan Frank Small Associates (Australia).

Survei dimaksud digelar pada kuartal IV/2008 dengan melibatkan 3.023 UKM yang berada di sepuluh negara dan teritori, yakni Hongkong, China Daratan, Taiwan, Bangladesh, Singapura, India, Vietnam, Korea Selatan, Malaysia, dan Indonesia. Dari Indonesia sendiri ada sekitar 300 UKM di Jakarta yang disurvei. Kategorinya, unit usaha yang omzetnya USD10 juta atau Rp110 miliar ke bawah dari berbagai sektor.

Indikator-indikator survei yang digunakan mencakup pandangan pembuat kebijakan atas perkembangan ekonomi enam bulan ke depan, rencana investasi modal dan jumlah karyawan, serta harapan pelaku usaha terhadap volume perdagangan dengan China daratan maupun dengan negara lain di dunia. Dari hasil survei diketahui 80% UKM akan mempertahankan pegawai dan hanya 7% yang berencana untuk mengurangi jumlah pegawai. Sementara dari 7% UKM yang mengurangi jumlah tenaga kerja, pengurangan sampai 20% pegawai sekitar 6%, dan hanya 1% yang mengurangi pegawai lebih dari 20%.

Menurut Kepala Divisi UKM HSBC Indonesia Steven Miller, hasil-hasil survei terhadap UKM Indonesia menunjukkan UKM Indonesia optimistis dalam menghadapi tahun 2009 yang penuh gejolak krisis. Hampir setengah responden UKM Indonesia menyatakan percaya kinerja perekonomian Indonesia 2009 bisa dipertahankan, bahkan 13% berharap akan adanya peningkatan pertumbuhan PDB Indonesia. UKM Indonesia ke depan akan mengambil kebijakan konservatif dalam aktivitas dan investasi mereka, tetapi secara umum UKM Indonesia masih tetap kokoh dalam menghadapi tantangan pada tahun 2009. UKM akan tetap menjadi pendorong perekonomian Indonesia pada tahun 2009.

Untuk level perdagangan, 63% UKM Indonesia percaya mempertahankan volume perdagangannya dengan China, 22% berencana menaikkan volume perdagangannya. Sementara untuk perdagangan regional Asia, 71% UKM Indonesia percaya masih dapat mempertahankan volume perdagangan, dan 21% percaya akan adanya peningkatan volume.

Dari Nusa Tenggara Barat dikabarkan Kementerian Negara Koperasi dan UKM melalui Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) pada akhir Januari 2009 telah menggulirkan Rp34 miliar melalui program kredit pemberdayaan masyarakat koperasi (kridmaskop) untuk koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM). Dana sebesar itu merupakan jumlah yang diajukan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Barat selaku bank penyalur kepada KUMKM.

Hingga saat ini sejumlah 21 BPD sudah masuk daftar nominasi mitra kerja LPDB untuk menyalurkan dana bergulir, tapi baru tiga yang merealisasi, termasuk NTB. Dua BPD yang lebih dulu ikut menyalurkan dana LPDB adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lembaga di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM tersebut pada tahun lalu telah menyalurkan pinjaman/pembiayaan dana bergulir sebesar Rp35 miliar dari rencana penyaluran sekitar Rp135 miliar.

Menurut Direktur Utama LPDB Fadjar Sofyar, LPDB juga telah menerima realokasi dana APBN 2008 sebesar Rp381 miliar. Ditambah rencana anggaran 2009 sebesar Rp290 miliar serta sisa anggaran sekitar Rp100 miliar, lembaga tersebut akan mengelola dana sekitar Rp691 miliar. Dana tesebut akan disebar ke beberapa BPD yang telah masuk dalam daftar tunggu, ataupun BPD lain yang akan terlibat dalam penyaluran dana bergulir kelolaan LPDB. Prinsip program kerja lembaga tersebut adalah pemerataan ke setiap provinsi sehingga setiap pelaku KUMKM bisa mendapat bantuan pinjaman dengan suku bunga rendah, yakni SBI 3 bulanan plus 3%.

Di Bangli, Bali, Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali mengalokasikan dana sebesar Rp2 triliun untuk menjamin kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp20 triliun yang akan disalurkan enam bank pelaksana. KUR yang disalurkan untuk usaha kecil menengah itu besarnya bervariasi dari Rp5 juta hingga Rp20 juta/debitor. Penyaluran KUR ini di antaranya sebagai upaya mengantisipasi krisis ekonomi global. Dana jaminan pada tahun 2008 sebesar Rp1,45 triliun untuk menjamin KUR sebesar Rp14,5 triliun. Namun, realisasinya hanya Rp12,5 triliun, dengan kredit kurang lancar hanya 0,84%.

Kementerian Negara Koperasi dan UKM juga berkomitmen melanjutkan program pencipta kerja (Prospek) Mandiri, kendati tanpa disertai bantuan pinjaman modal. Program kerja pada tahun ini terfokus pada peningkatan kapasitas pengelola koperasi yang ada, serta diversifikasi usaha. Namun demikian, program ini tetap bisa dilanjutkan, dengan catatan pemerintah daerah memiliki komitmen serta mendorong pendirian Prospek Mandiri dengan menyediakan dana.

Pada tahun 2008, Kementerian Koperasi dan UKM menerima proposal Prospek Mandiri dari 6 provinsi dengan rencana pendirian sedikitnya 10 koperasi. Namun, karena ada perubahan kebijakan dana bergulir, proposal tersebut tidak diproses. Di samping Prospek Mandiri, program lain yang dibiayai dana bergulir, antara lain Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa), dan Program Pembiayaan Produktif untuk Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM). (AI)