Target pembangunan RSH tahun 2008 naik

Pada tahun 2008 pemerintah menargetkan pembangunan rumah sehat sederhana (RSH) bersubsidi sebanyak 159.900 unit atau lebih besar dibandingkan pembangunan RSH tahun 2007 sebanyak 136.300 unit. Menurut Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Negara Perumahan Rakyat Zulfi Syarif Koto, sejak tahun 2004 hingga 2007, realisasi penyaluran dana subsidi untuk pembangunan RSH mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 penyaluran dana subsidi untuk pembangunan RSH sebanyak 31.125 unit, tahun 2005 sebanyak 63.696 unit, tahun 2006 sebanyak 77.663 unit, dan tahun 2007 sebanyak 122.811 unit.

Asosiasi Pengembang dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) akan merevisi target pembangunan RSH menyusul kenaikan harga bahan bangunan akibat imbas fluktuasi harga minyak dunia. Menurut Ketua Umum Apersi Fuad Zakaria, di samping kenaikan harga minyak, revisi target juga disebabkan belum terbitnya peraturan menteri keuangan yang membebaskan pajak pertambahan nilai untuk RSH. Kalangan pengembang perumahan sederhana saat ini menahan penjualan rumah.

Selama peraturan yang menyatakan bebas pajak belum keluar, pengembang akan tetap menahan penjualan. Hal ini untuk memastikan bahwa harga rumah yang dijual tetap sesuai batasan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk terjaminnya subsidi. Kalau pengembang menjual harga batasan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka tentu tidak akan mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Tahun 2007 lalu Apersi menargetkan pembangunan 75 ribu unit RSH dan terealisasi sekitar 50 ribu unit. Tahun 2008 ini Apersi menargetkan pembangunan 100 ribu unit RSH. Namun Apersi pesimistis target itu akan tercapai tahun 2008 ini. Pasalnya, hingga bulan kelima pengembang belum bisa menjual dengan harga baru dan terpengaruh kenaikan harga BBM.

Sementara itu, Kemenpera menyiapkan dana Rp100 miliar untuk pembangunan rumah warga miskin. Program itu untuk menekan lonjakan angka kemiskinan akibat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Dengan dana itu setidaknya Kemenpera bisa membangun sedikitnya 10 ribu unit rumah. Dana yang akan mulai dikucurkan tahun depan itu meningkat 100% dibandingkan dana yang turun tahun 2008 sebesar Rp58,5 miliar. Penambahan anggaran itu dengan pertimbangan makin banyaknya jumlah warga miskin akibat kenaikan harga BBM.

Bantuan pembangunan perumahan senilai Rp27 miliar pada tahun 2008 ini telah dialokasikan ke 63 kabupaten/kota yang tersebar di 20 provinsi. Pemerintah setempat melalui lembaga keuangan mikro mengucurkan bantuan untuk warga miskin yang tidak memiliki tempat tinggal laik. Penerima bantuan dalah masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, bantuan peningkatan kualitas perumahan sebesar Rp31,5 miliar diwujudkan dalam 5.000 bentuk kegiatan.

Untuk mempercepat pembangunan RSH dan rumah susun sederhana milik (rusunami) di kota-kota besar, pemerintah berkomitmen untuk menambah subsidi bunga kredit program kepemilikan rumah sehat (KPRSH) dan rusunami tahun 2009 hingga 100% lebih bagi masyarakat yang kurang mampun untuk memiliki rumah. Pemerintah juga akan menambah areal lahan yang dapat dipakai untuk lokasi pembangunan rusunami tersebut. Khusus untuk kawasan Bandar Kemayoran, pemerintah bahkan merelakan 25% lahannya untuk digunakan sebagai kawasan RSH dan rusunami.

Menurut pelaksana tugas (plt) Menko Perekonomian Sri Mulyani, kenaikan subsidi KPRSH dan rusunami tahun 2009 mencapai Rp1,81 triliun atau naik Rp1,01 triliun atau 126,7% dibanding sebelumnya Rp800 miliar pada tahun 2008. Realisasi anggaran subsidi bunga tahun 2008 ini hingga semester I/2008 mencapai Rp531,8 miliar atau 66,5% dari pagu APBN-P 2008 sebesar Rp800 miliar.

Pengembang perumahan RSH mengharapkan perbankan swasta dapat memberikan KPR yang lebih besar. Selama ini yang banyak menjadi pemain adalah bank-bank BUMN khususnya BTN. Perbankan hendaknya harus dapat menangkap peluang dari pertumbuhan perumahan yang sangat baik. Namun, mungkin sebagian bank masih khawatir terhadap pengembang, sehingga tidak berniat terjun dalam bisnis perumahan sederhana. Dalam memberikan KPR, pihak perbankan masih sangat hati-hati. Persyaratan yang diberikan oleh perbankan kebanyakan masih sangat ketat, sehingga membuat pengembang sendiri menjadi sulit untuk memenuhinya.

Di samping itu, pemerintah mengharapkan masa pemberian KPRSH lebih panjang. Hal ini untuk dapat meringankan beban cicin yang harus ditanggung konsumen dan meningkatkan daya beli. Saat ini masih banyak KPR yang memiliki tenor 10-15 tahun. Diharapkan tenor dapat diperpanjang menjadi 20 tahun atau lebih, sehingga semakin banyak masyarakat dapat membeli rumah.

Perbankan mempunyai peranan penting dalam upaya mendorong pemenuhan perumahan bagi masyarakat. Apabila perbankan dapat memberikan peran yang lebih besar, dengan memberikan keringanan dalam bentuk tenor cicilan yang panjang tentu akan membuat pencapaian pembangunan rumah bagi masyarakat menjadi lebih baik. Dengan kondisi anggaran pemerintah yang sangat minim, akan sulit dalam memberikan peran yang lebih besar dalam memacu pertumbuhan sektor perumahan sederhana.

Di sisi lain, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) diharapkan dapat menyelenggarakan individual account bagi setiap (PNS yang dapat diakses setiap waktu, karena proses administrasi yang tertib dan jika indiviual account bagi para PNS dapat diterapkan maka setiap PNS akan dapat melihat berapa jumlah tabungan dan berapa bantuan yang bisa didapatkan.

Hingga saat ini Bapertarum-PNS mempunyai layanan diantaranya Bantuan Uang Muka (BUM), Pinjaman Uang Muka (PUM), Pinjaman Uang Muka Rumah Susun Milik (PUM-Rusunami), Pinjaman Biaya Membangun, Pinjaman Lunak Konstruksi (PLK), pengembalian tabungan, serta pinjaman lunak bencana alam pembangunan dan perbaikan rumah.

Di Semarang, memasuki ulang tahun ke-34, Perum Perumnas Regional V Semarang tetap komitmen mengembangkan rumah sederhana bagi masyarakat. Perum Perumnas juga menggandeng perusahaan untuk menyediakan rumah sederhana bagi pekerja. Seperti di Kota Semarang, Perumnas bekerja sama dengan pabrik tekstil guna menyediakan 13.000 unit rumah sederhana pada tahun 2008/2009. Kerja sama ini melibatkan PT Jamsostek dan BTN. Perum Perumnas akan menyediakan RSH bagi pekerja PT Apparel Industri di Pucang Gading. Harga rumah Perum Perumnas sangat terjangkau bagi pekerja. Setiap pekerja yang mengambil rumah, memperoleh bantuan uang muka dari BTN melalui sistem KPR dengan bunga rendah dan angsuran ringan. (AI)