Proyek infrastruktur siap ditawarkan

Pemerintah siap menawarkan 13 proyek pembangunan infrastruktur dan energi senilai USD4,81 miliar kepada investor dengan skema public private partnership (kemitraan pemerintah dan swasta) pada tahun 2008 ini. Menurut Direktur Kerja Sama Pemerintah Swasta Kemeneg PPN/Bappenas Bastari Pandji Indra, kementerian dan lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek, telah menyelesaikan uji kelayakan seluruh proyek tersebut.

Bappenas memastikan sekitar 70 proyek infrastruktur masuk ke dalam daftar proyek yang bisa dikerjasamakan antara pemerintah dan swasta. Semua proyek infrastruktur yang dimasukan ke dalam daftar proyek yang bisa dikerjasamakan pemerintah-swasta masuk ke dalam kategori prioritas. Artinya, proyek-proyek infrastruktur tersebut perlu secepatnya direalisasikan guna menunjang aktivitas perekonomian nasional. Secara sektoral, ke-70 proyek itu adalah proyek infrastruktur bidang kelistrikan, air minum, jalan tol, jalur kereta api, dan proyek monorel.

Proyek infrastrktur yang ditenderkan lewat skema kemitraan pemerintah-swasta (USD juta)
No Nama proyek Nilai
1 Jalan Tol Ruas Medan-Binjai 118,81
2 Jalan Tol Ruas Palembang-Indralaya 114,45
3 Jalan Tol Ruas Tegineneng-Babatan 296,39
4 Jalan Tol Ruas Pandaan-Malang 279,97
5 Jalan Tol Ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan 428,86
6 Jalan Tol Ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi 477,37
7 Jalan Tol Ruas Pasirkoja-Soreang 111,03
8 Jalan Tol Ruas Sukabumi-Ciranjang 201,72
9 Jalan Tol Ruas Menado-Bitung 610,01
10 Jalan Tol Ruas Pekanbaru-Dumai 918,06
11 Jalan Tol Ruas Serangan-Tanjung Benoa 161,89
12 PLTU tenaga batubara di Jawa Tengah 1.200
13 Pengadaan Air Minum Pemkot Bandung 18
Total 4.817,75
Sumber : Bappenas

Untuk tahap prakualifikasi tender, dijadwalkan selesai pada November 2008. Pemerintah menargetkan sebelum tahun 2008 berakhir, semua proyek sudah mendapatkan investor. Ke-13 proyek itu tidak hanya berlokasi di Pulau Jawa, namun tersebar di seluruh Indonesia. Dari total proyek itu, sebanyak 11 proyek merupakan pembangunan jalan tol, satu proyek energi dan satu proyek pengadaan air minum.

Untuk proyek pembangunan jalan tol, lanjutnya, akan dilaksanakan Badan Pelaksana Jalan Tol. Sementara itu, dua proyek lain dilaksanakan oleh PT PLN (Persero), yaitu PLTU bertenaga batu bara di Jawa Tengah senilai USD1,2 miliar. Proyek yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung, yaitu pembangunan prasarana pengadaan air minum senilai USD8 juta.

Departemen Pekerjaan Umum memprediksi kenaikan anggaran (eskalasi) infrastruktur sebesar 14%. Eskalasi ini didorong lonjakan harga minyak mentah dunia yang memengaruhi kenaikan harga bahan bangunan. Meski demikian, belum ada perhitungan rinci dari eskalasi ini. Namun Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto memperkirakan bila kenaikan bahan bakar minyak 30%, eskalasinya sebesar 14%. Di samping menghitung eskalasi, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengoptimalisasi atau menunda beberapa pekerjaan proyek agar kenaikan harga bahan bangunan tidak berdampak pada penyelesaian pekerjaan.

Sejauh ini, anggaran yang dialokasikan pemerintah bagi pembangunan infrastruktur tahun 2008 berjumlah Rp62 triliun. Anggaran itu terbilang kecil dibanding kebutuhan yang sebenarnya. Apalagi, ada kemungkinan terpotong 15% sesuai rencana pemerintah menerapkan efisiensi anggaran. Atas hal ini Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Syamsudin Ilyas sudah meminta kepada pemerintah agar tidak memotong anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBN untuk pembangunan infrastruktur 2008. Apalagi, investor asing dari Jepang, Korsel, AS, Eropa, dan Timur Tengah juga meminta pembangunan infrastruktur nasional digalakkan.

Steve Hanke, profesor senior dari John Hopkins University, AS, menilai bahwa subsidi pemerintah salah arah karena alokasinya lebih mementingkan sektor pangan dan BBM. Kritik Hanke atas masalah pembangunan infrastruktur di Indonesia itu tampaknya tepat. Subsidi pemerintah memang sebaiknya dialokasikan untuk proyek infrastruktur sehingga bisa menggerakkan perekonomian masyarakat secara merata. Masyarakat memang perlu mendapat subsidi pangan maupun BBM. Meski begitu, penyelesaian sektor infrastruktur menjadi lebih penting dalam upaya menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan memadainya infrastruktur, pertumbuhan ekonomi bisa tercipta, rakyat bisa menikmati hasilnya, dan pada akhirnya rakyat mampu membiayai dirinya sendiri.

Dalam Infrastructure Summit lalu, disebutkan Indonesia dalam lima tahun ini membutuhkan investasi infrastruktur Rp700-Rp1.300 triliun. Kalau kemudian pemerintah memotong anggaran infrastruktur, tentu target itu sulit dicapai. Perbankan yang diharapkan bisa menjadi alternatif sumber pembiayaan, hanya mampu membiayai investasi infrastruktur dalam kisaran Rp40 triliun. Alternatif lain adalah mencari dana dari luar negeri.

Aspekindo berharap agar pemerintah tetap menomorsatukan pembangunan infrastruktur, bahkan jika memungkinkan dalam APBN Perubahan nanti pemerintah bisa menambah anggaran infrastruktur hingga minimal Rp100 triliun. Dengan demikian pembangunan infrastruktur Rp700 triliun dalam lima tahun ini bisa tercapai karena pengusaha belum mengandalkan secara maksimal investasi infrastruktur yang dibiayai murni swasta maupun asing.

Saat ini kondisi infrastruktur di Indonesia seperti jalan, jembatan, dan irigasi dalam kondisi mengkhawatirkan. Jika mengacu pada laporan indeks daya saing global versi World Economic Forum tahun 2007 - 2008, Indonesia di posisi yang memprihatinkan, yakni di peringkat 91 dari 131 negara. Dari 300 ribu km jalan di Indonesia, sekitar separuhnya rusak.

Proyek infrastruktur adalah proyek terbanyak yang ditawarkan, khususnya oleh pemerintah daerah di Indonesia pada Indonesian Regional Investment Forum (IRIF) 2008. Pada IRIF yang digelar pada akhir Mei 2008 lalu, ada 200 proyek yang ditawarkan. Dari jumlah itu, infrastruktur berjumlah 44 proyek. Pembangunan penyulingan minyak Bojonegara di Provinsi Banten senilai USD4 miliar adalah salah satu proyek infrastruktur tersebut. Proyek ini merupakan proyek dengan nilai terbesar.

Masih di Provinsi Banten, beberapa proyek yang ditawarkan adalah terminal agribisnis Balaraja, bendungan Karian, jalan tol Cilegon- Bojonegara, dan pelabuhan internasional Bojonegara. Dari Kalimantan ada proyek jembatan Penajam-Balikpapan, pelabuhan Maloy, dan Bandar Udara Sangkimah di Provinsi Kaltim. Di Jateng, pemerintah setempat menawarkan proyek pembangunan pelabuhan Kaliwungu di Kabupaten Kendal. (AI)