Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) M Kadrial, kenaikan harga BBM membuat iklim bisnis perusahaan kiriman ekspres sulit memperkirakan pendapatan pada tahun ini. Pada awal tahun 2008, Asperindo memperkirakan nilai bisnis kiriman logistik mencapai Rp5 triliun. Angka ini diperoleh dari asumsi pertumbuhan sekitar 10%/tahun.
Asperindo memperhitungkan dalam enam bulan setelah kenaikan harga BBM akan terjadi penurunan volume pengiriman logistik sekitar 10%-15% karena konsumen mendesain ulang pola logistik mereka untuk melakukan efisiensi. Setelah enam bulan ke depan, kondisi bisnis pengiriman logistik akan kembali seperti semula, dengan catatan jika ekonomi tumbuh kembali seperti keadaan sebelum kenaikan BBM.
Menko Perekonomian Boediono (saat itu) mengatakan, Indonesia perlu membentuk tim khusus perbaikan sistem logistik nasional yang tugasnya lebih luas dari pada tim percepatan arus ekspor barang dan jasa. Pasalnya, sistem logistik Indonesia kalah jauh dibanding negara tetangga. Inti permasalahan ada di transportasi, institusi, hingga penggunaan teknologi mutakhir untuk mempercepat dan mempermurah agar ongkos bisa bersaing.
Untuk memperbaiki sistem logistik nasional, pemerintah akan meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur yang saat ini hanya 3%. Padahal sebelum krisis anggaran infrastruktur mencapai 6%. Saat ini anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur memang terbatas namun sektor tersebut tetap merupakan prioritas utama bahkan di atas pelayanan sosial untuk masyarakat miskin.
Sementara itu Depdag mengusulkan pembentukan Dewan Logistik, sebagai regulator yang mengatur distribusi barang. Kehadiran Dewan Logistik diharapkan bisa memberikan solusi terhadap masalah biaya distribusi yang selama ini tidak efisien dan meringkas sistem regulasi perizinan. Oleh sebab itu perlu segera adanya blueprint menyangkut sistem logistik nasional. Hal ini penting, terutama dalam menghadapi tuntutan perdagangan global dan persiangan perdagangan di dalam negeri.
Menurut Direktur Pergerakan Ekspor dan Impor Depdag Armen Sembiring, setidaknya ada tiga isu yang akan menjadi ancaman perdagangan produk Indonesia di luar negeri, yaitu isu lingkungan, isu HAM, dan isu persaingan usaha yang sehat. Di luar itu, perdagangan bebas antarnegara berpeluang membuat produk lokal kalah bersaing dengan produk asing. Hal ini terkait sistem logistik yang belum baik.
Misalnya China memasukkan produk buah-buahan seperti jeruk, yang bea masuknya 0%, harus bersaing dengan jeruk Brastagi yang mengalami penyusutan 20% di perjalanan selama empat hari. Nasib serupa bakal dihadapi oleh produk lainnya seperti apel Malang. Artinya sekarang ini pasar dalam negeri sudah menjadi bagian pasar internasional, bahkan Pakistan pun akan memasukan mangganya. Kendala sistem transportasi yang tidak efisien berdampak pada daya saing produk.
Industri logistik di Indonesia saat ini masih dikuasai perusahaan asing. Untuk meningkatkan daya saing pemain lokal, maka pemain asing dan lokal harus diseimbangkan. Kalangan usaha melihat belum tersentuhnya industri ini dengan aturan yang jelas membuat pemain lokal tidak kompetitif dengan perusahaan asing. Menurut Wakil Ketua Kadin Chris Kanter, industri logistik lokal tidak kompetitif jika dibandingkan dengan negara lain, karena tidak ditata dengan baik. Indonesia merupakan negara kepulauan, kalau tidak diatur dengan baik, produk sampai ke konsumen menjadi mahal.
Kadin sudah meminta pemerintah memasukkan UU logistik ini dalam revisi paket kebijakan mengenai iklim investasi dalam Inpres No.6 Tahun 2007. Alasan Kadin meminta sektor logistik dimasukkan ke dalam Inpres tersebut karena logistik merupakan hal yang penting, khususnya untuk distribusi. Di Indonesia komponen usaha yang paling besar adalah biaya logistik.
Kadin Indonesia juga mendesak pemerintah untuk menutup industri turunan logistik bagi asing meski perusahaan kiriman barang dari luar negeri tetap diperbolehkan menanamkan modalnya di Indonesia. Yang dimaksud industri turunan logistik adalah seluruh kegiatan distribusi barang mulai dari pelabuhan atau bandara sampai ke penerima akhir atau sebaliknya. Kegiatan tersebut di antaranya pergudangan, trucking, penumpukan peti kemas, sampai pengiriman door to door service.
Asing memang boleh berinvestasi di sektor logistik, bahkan pengusaha lokal minta porsinya dikembalikan lagi hingga 95%, tetapi hanya sebatas sampai pelabuhan dan bandara. Kadin menilai pemberlakuan daftar negatif investasi (DNI) di sektor logistik menjadi 49% dari sebelumnya 95% justru akan mematikan perusahaan lokal. Selama ini industri logistik dalam negeri diuntungkan oleh kehadiran perusahaan kiriman barang asing.
Perusahaan logistik lokal justru banyak yang memiliki pelanggan perusahaan kiriman luar negeri, sehingga apabila pemerintah membatasi kehadirannya justru akan mematikan perusahaan dalam negeri. Konsep bapak angkat menyebabkan perusahaan asing yang sudah telanjur masuk Indonesia masih diizinkan menjalankan bisnis logistiknya di Tanah Air sehingga aturan DNI tersebut hanya sedikit memberikan pengaruhnya. Sebaliknya, pembukaan seluas-luasnya asing untuk masuk di industri logistik Indonesia harus diiringi dengan penutupan industri turunan logistik.
Menanggapi hal tersebut, Deputi bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Perekonomian Edy Putra Irawady mengakui biaya logistik di Indonesia memang sangat mahal, yaitu 40% dari ocean freight. Biaya yang besar itu disebabkan oleh infrastruktur yang belum memadai, retribusi di daerah yang terlalu besar, dan pungli yang sangat marak di jalanan. Saat ini investasi logistik untuk layanan door to door service belum menarik bagi investor lokal sehingga perusahaan manufaktur terkadang melaksanakan sendiri proses logistiknya.
Dua perusahaan kiriman ekspres asing mengincar Balikpapan sebagai pasar potensial usahanya. TNT, perusahaan asal Belanda mengumumkan pengoperasian penerbangan kargo harian yang menghubungkan Eropa-Singapura-Balikpapan. Melalui layanan baru itu, TNT Indonesia berharap pendapatan tahun 2008 ini meningkat sampai 30%.
Sementara itu DHL Express memperkenalkan layanan baru bagi industri minyak, gas, dan pertambangan. DHL mengklaim telah melanjutkan komitmennya untuk terus mendukung industri migas dan pertambangan di Indonesia dengan memperkenalkan layanan FHL Go Green Express. Layanan itu adalah pengiriman ramah lingkungan dalam rangka menjawab kepedulian akan perubahan iklim global kepada perusahaan pertambangan. (AI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar